Perdagangan adalah isu politik

Merdeka.com - Amerika Serikat (AS) dan 11 negara Pacific Rim hari Senin lalu (5/10) di Atlanta, AS, telah menyepakati perjanjian perdagangan regional terbesar di dunia, yang berpotensi menjadi model bagi standar perjanjian perdagangan dan perburuhan global yang mengikat 40

persen ekonomi dunia.

Perjanjian yang dikenal sebagai Trans-Pacific Partnership (TPP) memang masih menghadapi proses ratifikasi di negara-negara anggotanya yaitu Australia, Brunei Darusalam, Kanada, Cile, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, dan Vietnam.

Proses yang kemungkinan tidak mudah mengingat jalannya negosiasi tujuh tahun yang selama ini dianggap tertutup meski menyentuh banyak isu kedaulatan ekonomi yang sensitif.

TPP mendapat perhatian luas karena keberadaannya ditujukan untuk menjadi perjanjian perdagangan bebas di Asia Pasifik yang sangat progresif. TPP bersifat komprehensif yang meliputi liberalisasi di semua sektor yaitu barang, jasa, investasi, dan sektor sensitif seperti hak kekayaan intelektual, kebijakan kompetisi dan fasilitasi perdagangan. TPP adalah perjanjian dengan standar yang sangat tinggi melebihi standar dalam kesepakatan perdagangan yang sudah ada seperti WTO, APEC maupun ASEAN.

TPP juga merupakan perjanjian perdagangan pertama yang akan meminta BUMN seperti yang ada di Malaysia dan Vietnam untuk mematuhi standar perdagangan, perburuhan dan kelestarian yang sangat tinggi yang oleh banyak penggiat perburuhan dan HAM disangsikan akan dapat dipenuhi.

IMF telah menyambut baik selesainya negosiasi TPP dan memandangnya akan menjadi pendorong munculnya generasi baru upaya integrasi perdagangan yang lebih dalam.

Sedang Uni Eropa melihat penyelesaian TPP sebagai pendorong penyelesaian The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) antara UE dengan AS.

Bagi Presiden Obama sendiri upaya untuk mewujudkan perjanjian perdagangan itu mendapat banyak tentangan dari rekan-rekannya dari Fraksi Demokrat di Kongres. Mereka menilai TPP akan menghilangkan ribuan pekerjaan di Amerika karena perusahaan mengalihkan operasi ke negara lain yang upah buruhnya murah.

Senator Vermont sekaligus bakal calon presiden dari Partai Demokrat, Bernie Sanders menyatakan penolakannya terhadap kesepakatan TPP. Sanders memperingatkan kesepakatan TPP dapat mengancam pasar tenaga kerja dan menggerus daya beli masyarakat.

Kengototan Obama untuk mewujudkan TPP dilandasi oleh keinginan untuk adanya suatu kemitraan dagang yang dapat menjadi benteng terhadap pengaruh ekonomi China dan menjadikan AS dan para sekutunya, dan bukannya Beijing, sebagai penentu standar perdagangan di Pasifik.

Kegagalan pembentukan TPP yang dimotori AS sejak September 2008 yang dahulunya di tahun 2005 bernama Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement (TPSEP), dikhawatirkan oleh AS dapat merusak kemampuan AS untuk menstabilkan geopolitik Asia terkait dengan adanya sengketa maritim di Laut China Selatan, ketegangan antara Beijing dengan Tokyo, konflik China-Taiwan dan potensi bahaya nuklir yang datang dari Korea Utara.

Tak heran keberhasilan pembentukan TPP dianggap menjadi warisan penting Obama dalam kebijakan luar negerinya khususnya dalam memperkuat hubungan dengan kawasan Asia yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, setelah bertahun-tahun dianggap hanya sibuk mengurusi Timur Tengah dan Afrika Utara.

Meski TPP dianggap perkasa, banyak pengamat menilai bahwa kekuatan TPP akan makin nyata bila tiga kekuatan ekonomi yang besar di kawasan itu juga turut serta yaitu Indonesia, Korea Selatan dan India. Korea Selatan sudah menyatakan ingin bergabung sedang Indonesia melalui Presiden Joko Widodo menyatakan masih akan mempelajarinya.

Indonesia memang harus mempelajarinya sedalam dan seteliti mungkin dengan keseluruhan aspeknya secara komprehensif, karena secara internal daya saing ekonomi Indonesia masih harus ditumbuhkan dan secara politik TPP berpotensi meminggirkan ASEAN sebagai motor

kerjasama regional di Asia Tenggara dan Asia Timur.

Ekonom pemenang Nobel, Thomas Schelling pernah menyatakan bahwa perdagangan adalah pokok dari hubungan internasional dan oleh karenanya kebijakan perdagangan adalah juga kebijakan keamanan nasional. Karenanya TPP bukan hanya isu ekonomi semata, karena ia juga isu politik. (mdk/war)