Parpol Pecah dan Politik Belah Bambu

Jumat, 12 Maret 2021 09:32 Reporter : Ahda Bayhaqi, Iqbal Fadil
Parpol Pecah dan Politik Belah Bambu Pengundian nomor urut Parpol peserta Pemilu 2019. ©2018 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho

Merdeka.com - Memakai kemeja abu-abu berbalut jaket biru dengan logo Partai Demokrat di bagian dada, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko tiba di lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Hotel The Hill, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat malam 5 Maret 2021. Gegap gempita ratusan peserta KLB menyambutnya. Senyum lebar dilontarkan mantan Panglima TNI itu menyambut hasil KLB yang menetapkan dirinya sebagai ketua umum Partai Demokrat.

Drama politik KLB Demokrat akhir pekan lalu itu memang telah membuat gempar. Terutama pengurus Partai Demokrat hasil Kongres 2020 di bawah pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Meski sudah mengetahui rencana kudeta yang disebut dengan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD), banyak yang tidak menyangka kelompok ini nekat menggelar KLB.

Partai Demokrat berkabung. Sebenarnya bangsa Indonesia juga berkabung. Berkabung karena akal sehat telah mati, sementara keadilan supremasi hukum dan demokrasi sedang diuji," kata Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY. Presiden RI ke-6 itu menggelar jumpa pers khusus di kediamannya di Cikeas, Bogor, di malam yang sama setelah Moeldoko menyampaikan pidato politiknya sebagai ketua umum hasil KLB.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menilai, kisruh Demokrat tidak tepat jika dianggap sebagai puncak pertikaian antara kubu Anas melawan kubu Yudhoyono. Sebab aktor utama kubu Anas seperti Gede Pasek dan Saan Mustopa sudah pindah partai dan tidak lagi terlibat. Dia mengakui memang ada simbolisasi kubu Anas tapi tidak signifikan apalagi hanya direpresntasikan Nazaruddin.

"KLB ini perselingkuhan antara oknum kader Partai Demokrat yang dipecat dengan pihak luar yang kebetulan adalah kepala KSP," kata Adi.

Soal mengapa KLB digelar saat ini, Adi tidak tidak menilai langkah Moeldoko terburu-buru. Menurutnya, tidak ada momentum terlalu cepat atau dini bagi Moeldoko 'mengkudeta' Demokrat jika memiliki agenda untuk Pilpres 2024. Dia menyayangkan kegaduhan terjadi dilakukan Moeldoko sebagai lingkaran 1 Istana yang dekat dengan Presiden Jokowi.

Drama politik ini justru membuat Moeldoko mendapat sentimen negatif dari publik. Banyak pihak yang mengecam dan meminta Moeldoko mundur dari jabatan KSP.

infografis sejarah konflik dualisme partai

Konflik Partai Demokrat ini menambah catatan panjang kisruh partai politik di Indonesia terutama di era reformasi. Namun, yang menarik, untuk pertama kalinya, tokoh di luar partai dijadikan ketua umum dengan cara KLB. Sebelum didaulat menjadi ketua umum, Moeldoko bahkan bukan kader dan tidak punya Kartu Tanda Anggota (KTA).

Dualisme pengurus partai juga sempat dirasakan PDI Perjuangan. Dalam konflik itu, PDI Perjuangan masih bernama Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Dimulai ketika Kongres PDI di Medan pada 1993, dimenangkan petahana Soerjadi. Calon kalah adalah Budi Hardjono yang disokong rezim Soeharto berusaha menduduki arena kongres. Kemudian kongres gagal mencapai hasil.

Di tahun sama, PDI menggelar kongres luar biasa di Surabaya. Tepatnya pada Desember 1993. Secara mengejutkan, Megawati Soekarnoputri menjadi pemenang dengan meraih 256 dari 305 suara cabang mengalahkan Budi Hardjono. Kubu Budi Hardjono lagi-lagi menolak kekalahan dan KLB berujung deadlock. Namun Megawati mengumumkan dirinya secara de facto telah menjadi Ketua Umum PDI.

Popularitas Megawati dianggap sebagai ancaman oleh Presiden Soeharto ketika itu. Secara sepihak, kubu yang kalah menggelar Kongres IV PDI di Medan, pada bulan Mei 1996. Soerjadi dipakai sebagai 'boneka' oleh rezim untuk mendongkel Megawati.

Konflik antara Megawati Soekarnoputri dan Soerjadi, berakhir dengan kekerasan berdarah menewaskan lima orang dan ratusan terluka. Kejadian pada 27 Juli 1996, itu kini menjadi hal yang tidak bisa dilupakan. Tiap tahun PDI Perjuangan kerap mengenang peristiwa itu sebagai Kudatuli, kepanjangan dari Kerusuhan 27 Juli.

Partai Golkar juga tidak luput dari konflik dualisme. Momen itu muncul usai Munas 2014 di Bali. Kubu Agung Laksono tidak puas dengan terpilihnya kembali Ketua Umum Aburizal Bakrie (Ical) yang memimpin sejak 2009. Kubu Agung Laksono menggelar Munaslub di Ancol, Jakarta. Dua kubu saling mengklaim kepengurusan.

Maret 2015, Kemenkum HAM mengesahkan Golkar yang dipimpin Agung Laksono. Namun pada April 2015, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengeluarkan putusan sela menunda SK pengesahan itu. Kubu Agung Banding, dan PTTUN menolak gugatan kubu Ical terkait dualisme kepengurusan partai. Oktober 2015, Mahkamah Agung justru mengabulkan kasasi kubu Aburizal Bakrie dan mengesahkan kepengurusan Ical.

Atas peran Jusuf Kalla selaku wakil presiden kala itu, sekaligus mantan ketua umum Golkar, kedua kubu berdamai dengan menggelar Munaslub tahun 2016. Kubu Ical dan Agung kemudian tidak mengikuti pencalonan. Hasilnya nama Setya Novanto terpilih menjadi ketum.

Sejauh ini ada empat partai lain mengalami perebutan kekuasaan partai. Di antaranya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura dan terakhir Partai Berkarya. Beragam konflik kepentingan melatarbelakangi masalah dualisme di dalamnya.

Akar Masalah Konflik Dualisme Partai

Peneliti Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisah Putri Budiarti mengatakan, persoalan paling mendasar terjadinya perpecahan internal partai politik di Indonesia adalah tidak adanya faktor ideologi dan platform yang mengikat kuat antar anggotanya. Hampir semua parpol mendasarkan loyalitas anggotanya terhadap ketokohan dan pragmatisme.

Fungsi partai hanya jadi tempat bagi orang yang ingin masuk ke kancah politik dengan tujuan meraih kekuasaan atau jabatan. Hubungan ideologi atau kesamaan visi antara kader dan partai itu tidak ada. "Bukan karena misalnya partai politik ini memperjuangkan wong cilik atau parpol ini memperjuangkan nasib buruh. Jadi enggak ada ikatan berbasis pemikiran, platform," ujar Aisah ketika dihubungi merdeka.com, Selasa (10/3).

Dia menambahkan, loyalitas kader dengan partai hanya dibangun secara personal. Beberapa partai, Demokrat misalnya, dibentuk dengan tujuan awal mengusung Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Calon Presiden 2024. Bahayanya sistem tersebut, loyalitas kader terhadap partai akan melemah seiring turunnya kekuatan politik yang menopang partai.

Beberapa partai seperti PDIP, Gerindra, Nasdem merupakan partai yang kekuatan personal tokohnya sangat kuat. Selain Demokrat yang saat ini terjadi kisruh, ada beberapa partai lain yang dipicu konflik karena ketokohan di partai. Misalnya perseteruan antara Gus Dur dan Muhaimin Iskandar di PKB dulu. Juga PAN yang terjadi persaingan antara kubu Amien Rais dan pendukung non Amien Rais.

Dalam jurnal berjudul Faksi dan Konflik Partai-Partai Politik di Indonesia Era Reformasi yang ditulis Aisah, dia menjelaskan faktor penting mendorong terjadinya konflik dan perpecahan adalah semakin melembaganya kepemimpinan partai yang personal dan oligarkis pada era reformasi. Kepemimpinan partai seperti ini ditandai pengelolaan partai yang tidak demokratis, dan diperlakukan seolah milik pribadi.

infografis sejarah konflik dualisme partai

Biaya politik yang tinggi menjadi alasan mengapa muncul tokoh dominan. Pendapatan partai dan iuran anggota tidak menutupi ongkos politik. Sehingga kerap muncul pengusaha atau orang yang memiliki kekuatan finansial menjadi pimpinan partai. Ditambah masuknya pengusaha ini menjadikan partai sebagai kendaraan politik untuk Pilpres.

Aisah menjelaskan, elite yang punya uang akan mudah mengakses pencalonan dalam pemilu. Sebabnya biaya politik mahal tersebut. Di sinilah, kata Aisah, ada masalah di sistem politik dan pemilu di Indonesia. Salah satu yang bisa menjadi pemecah masalah adalah revisi undang-undang. Baik itu revisi terhadap UU Partai Politik maupun Revisi UU Pemilu.

"Biaya politik yang mahal misalnya karena dipengaruhi oleh sistem pemilu yang pada akhirnya memberikan akses yang lebih luas kepada orang-orang yang punya uang," dia mengungkapkan.

Keberpihakan Penguasa

Konflik internal partai politik di Indonesia juga kerap terjadi setiap menjelang maupun sesudah Pemilu. Partai terpecah karena mendukung dua calon kandidat yang berbeda. Setelah Pemilu selesai, dua faksi terpecah dan berkonflik. Contohnya terjadi di Golkar dan PPP setelah Pilpres 2014 lalu. Kepengurusan yang diakui oleh negara kemudian adalah kubu yang mendukung pemerintah.

Ada keunikan di Partai Golkar. Mereka selalu membawa ciri khas sebagai partai pendukung pemerintah. Sehingga, intervensi pemerintah itu tidak selalu ada. Bisa jadi karena karakter partai tersebut. Meski begitu intervensi pemerintah melalui Kemenkum HAM itu terjadi secara pasif di era reformasi.

Berbeda ketika Orde Baru yang menimpa Megawati Soekarnoputri dan PDI. Aisah mengatakan, aturan hukum memang membuka kewenangan pemerintah terlibat proses internal partai politik dalam situasi sistem pemerintahan yang otoriter. Itulah mengapa semangat reformasi adalah memberikan independensi partai politik.

"Memang secara aturan hukum (saat Orde Baru), negara diberikan peluang untuk melakukan intervensi karena di dalam UU Parpol pemerintah itu diberikan kewenangan," kata Aisah.

Sejauh ini tidak ada model ideal partai politik bisa dicontoh karena di setiap negara punya juga kelemahan bebeda-beda. Namun, perbedaan partai politik Indonesia dengan di Amerika adalah manajemen organisasi yang terlembaga.

Seharusnya manajemen partai politik itu harus berbasis aturan main, bukan berbasis loyalitas terhadap elite politik, atau loyalitas sumber daya dan kepentingan pragmatis. "Jadi basisnya harus ideologi. Atau paling tidak aturan partai, jadi semua harus merunut pada mekanisme internal partai."

Aturan main itu merujuk pada UU Partai Politik. UU yang diterapkan saat ini sudah memberikan amanah independensi partai. Partai dibekali aturan main internal yaitu AD/ART. Selain itu, UU Parpol sudah menyediakan proses penyelesaian konflik. Pasal 32 UU Parpol menyebut perselisihan internal bisa diselesaikan melalui mahkamah partai.

Pada Pasal 33, jika perselisihan tidak tercapai maka bisa dilakukan penyelesaian di pengadilan negeri. Putusan di pengadilan negeri merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. "Jadi bukan ujug-ujug bikin KLB, mengubah AD/ART memilih ketum baru yang berasal dari luar partai. Ada prosesnya, mekanisme itu semua diatur dalam UU Parpol dan juga di AD/ART," kata Aisah menjelaskan. [ang]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini