Menteri Yuddy belum berencana naikkan gaji presiden

Merdeka.com - Saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih menjabat sebagai presiden RI, dia beberapa kali kerap curhat gajinya sebagai seorang presiden tak naik-naik. Dia pun membandingkan gaji Presiden RI dengan kepala daerah lain jauh berbeda. Bagaimana dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Di era Jokowi, rupanya gaji presiden tetap belum akan dinaikkan. Termasuk gaji para menteri yang juga tidak mengalami kenaikan.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Yuddy Chrisnandi. Bahkan, menurut pengakuan Yuddy, banyak menteri yang mengeluh lantaran gaji mereka terlalu kecil.

"Sekarang banyak yang ngeluh, menteri-menteri di kabinet banyak dari swasta. Dari swasta mereka digaji ratusan juta, sedangkan menteri Rp 19.500.000," demikian kata Yuddy saat berkunjung ke redaksi merdeka.com, Kamis (2/4) lalu.

Berikut wawancara lengkapnya:

Penggajian presiden apakah wewenang Kemenpan RB juga?

Iya, gak naik-naik kan.

Zaman SBY dulu soal gaji ada ngeluh, kok saat itu gak muncul dari Menteri PAN menanggapi keluhan tersebut?

Sekarang banyak yang ngeluh, menteri-menteri di kabinet banyak dari swasta. Dari swasta mereka digaji ratusan juta, sementara menteri Rp 19.500.000, dana operasional menteri Rp 100-120 juta. Itu tidak pernah bersisa, selalu habis dan nombok. Kalau kita ke luar kota kan istri jadi bagian yang tak terpisahkan, bukan berarti jadi menteri anak istri nggak bayar. Hotel buat menteri, kalau nambah, kalau ke daerah. Masa kita gak bayar bensin.

Tapi ada rencana kenaikan buat menteri atau presiden?

Belum ada, sampai masih kuat gak usah ngeluh.

Masalah kesejahterana jadi isu utama dalam penataan pegawaian yang profesional. Kenapa lulusan terbaik gak masuk ke pemrintah tapi swasta, ya karena gaji paspasan.

Ya itu kan wewenang bapak untuk mengubahnya. Adakah rencana untuk meningkatkan kesejahteraan para PNS tersebut?

Salah satunya mortorium. Gak mungkin kita beri kesejahteraan besar dengan uang terbatas pada saat pegawai membengkak terus. Kalau di sini punya uang bonus, SHU, Rp 1 miliar, pegawai seribu dibagi berapa, pastii kan kecil. Tapi kalau pegawai yang gak perlu yah dikurangi jadi 500, satu miliar dibagi 500 pasti lebih sejahtera. Itu yang sedang kita data. Moratorium untuk menghentikan laju, seleksi lebih selektif. Per 1 Januari. Dulu masing-masing kementerian bisa merekrut sendiri, sekarang gak bisa, dia mau rekrutmen sampaikan dulu kebutuhan kepegawaian 5 tahun ke depan bagaimana konsepnya, implementasi, implementasi per tahun bagaimana baru kita periksa, ini boleh, ini gak usah, ini kurangi. Sekarang kan terkendali.

Ahok berencana mau naikin gaji guru, dll?

Komponen gaji itu, penghasilan pegawai negeri sipil atau pemerintah terdiri dari 3 komponen. Pertama gaji pokok yang berlaku secara nasional. Gaji seorang PNS yang baru 1,8 juta di manapun pasti sama. Bedanya komponen kedua ada tunjangan kemahalan. Di Papua biaya hidupnya tinggi, ada tunjangan kemahalan, ditetapkan berdasarkan data statistik.

Ketiga, tunjangan kinerja, terkait keberhasilan kinerja. Dia punya kinerja dibagi lagi jadi tunjangan kinerja instansi, individu, dan tunjangan kinerja lainnya. Itu ada penilainya, dan rumit. Itu ada standar ada peraturan menteri, ada peraturan pemerintah, dan yang melakukan penilaian kinerja ya kementerian PAN.

Kemudian, tunjangan individu. Setiap individu beban kerja beda-beda, capaiannya beda-beda. Kalau individu masing-masing lebih menonjol, harus lebih diberikan penghargaan lebih. Tunjangan kinerja berbeda-beda itu disesuaikan dengan capaian skala ekonomis dari setiap instansi. Pemerintah daerah misalnya, PAD-nya tinggi, makanya kenapa di setiap Pemda itu tunjangannya berbeda-beda, inflasinya berbeda-beda, capaian ekonominya beda-beda. Makanya di Jabar lebih tinggi sedikit dibanding Jatim atau Jateng. Di DKI lebih tinggi lagi, PAD-nya hampir Rp 40 T, APBD 80 sekian triliun. Dengan PAD yang besar, dia bagi-bagikan, masih ada sisa buat apa, dia mikirnya kesejahteraan.

Item 1 dan 2, pusat dibayar oleh pemda?

Semua lewat APBN, cuma APBN ada proses distribusi keuangan. Dari APBN dikembalikan lagi dalam bentuk ada bentuk APBD, di situ kan ada itungan tiap daerah. PAD dia berapa, PAD yang besar wajar dong, saya besar misalnya masak disamakan dengan Banten. Hanya nomenklaturnya harus sesuai. Karena nomenklaturnya tunjangan dinamis, statis.

Orang bingung, tiba-tiba lurah angkanya sekian besar. Harusnya dijelaskan, nomenklaturnya itu bahwa gaji sekian, tunjangan kemahalan sekian persen, tunjangan kinerja institusinya, tunjangan individunya, tunjangan lainnya. Dan yang di DKI itu tidak semua orang/lurah dapat 15 juta, nggak. Tapi kalau tercapai. Kalau tidak ya dia kembali ke gaji dasar, gaji dasar plus tunjangan kemahalan terus apanya, misalnya cuma dapat Rp 7-8 juta. Tapi kalau maksimal, ya dapat Rp 15 juta.

Jumlah PNS di Kemenpan 360 orang, sementara pekerjaannya banyak, seperti mengawasi, cukup gak, apa mau nambah?

Itulah seninya. Cukup, jalan, malah kalau bisa saya kurangi, jalan.

di Kemenpan selama ini Pak Yuddy yang berperan, bukan sistem. Padahal kan harusnya siapapun menterinya jalan sesuai sistem?

Kan kita selalu perlu role model, harus ada contoh dulu. Saya kalau ditanyakan cukup atau tidak saya bilang cukup, karena kita konsepnya pendayagunaan aparatur. Ada jumlahnya berapa, harus mengembalikan peran secara menyeluruh, membagi tugas secara habis total. Ini yang saya lakukan.

Kita meninggalkan kebijakan melalui role model. Misal ketika saya datang di Imigrasi Cengkareng, apa kekurangannya, langsung dipanggil Kepala Imigrasi. Bagaimana menjamin dari sisi yang lain, di situ ada siapa, ada BIN, ada kepolisian, ada Angkasa Pura, bahkan masyarakat biasa. BIN saya tanya, anda kerja tidak setiap hari kan. Anda kerja mengawasi orang-orang yang anda curigai, dan anda mengawasi orang-orang yang masuk, yang anda curigai. Selebihnya ada 10 counter, mereka kita beri tahu ada BIN, ada kepolisian ada Angkasa Pura, sekarang lapor ke saya, takut.

Lihat dong, Cebgkareng, ada masalah pelayanan gak? Datang ke Ngurah Rai 3 bulan lalu dengan sekarang, sistem mereka kita beri tahu, ada BIN, intel, Angkasa Pura. Lihat saja, Cengkareng kira-kira ada masalah pelayanan gak di situ. Datang ke Ngurah Rai 3 bulan lalu dengan sekarang, lihat Imigrasi, counter, beda jauh. Saya melakukan on the spot, saya datang tidak beri tahukan terlebih dulu, pagi-pagi jam 7, dari kedatangan domestik ke internasional, mereka gak ada yang tahu, rapi gitu. Saya tanya mana kepala imigrasinya, ada. Padahal waktu sebelumnya siang-siang tidak ada, ini pagi-pagi ada.

Batam juga begitu, pertamakali pemerintahan Jokowi, pintu masuk Batam, katakanlah kurang begitu tertata baik, pelayanan buruk. Satu bulan yang lalu saya mau ke Singapura, datang ke imigrasi, harbour bay, bagus, jadi apa yang saya sampaikan jalan. Cengkareng, Bali, dan Denpasar itu sudah mencakup 90 persen. Jika 3 ini baik, di mata dunia kita baik. Jadi kita harus fokus.

Berbagai pelayanan untuk publik, misalnya pembuatan SIM, kenapa gak dibikin secara online saja?

Sudah mulai di beberapa daerah, di Jabar di beberapa tempat, Jatim. Pertama SDM di daerah beda-beda. Kedua, gak semua kepala daerah punya leadership yang kuat dan visioner. Kita kasih contoh kayak apa saja iya iya iya, tapi kalau gak punya visioner, kan susah. Tapi kemarin kita lakukan rapat koordinasi gabungan tentang Samsat, jadi ada dari Bina Marga, Jasa Raharja, kepolisian, saya beri tahu itu samsat yang bagus ini-ini, yang lain harus belajar. Kalau ini bisa masa yang lain gak bisa, yang lain pasti bisa. Makanya kita menyelenggarakan kompetisi inovasi pelayanan publik, semua daerah dilombakan, yang bagus-bagus kita kasih tau pemerintah. Kita ambil the best 99, lalu kemudian dijadikan role model. Misal anda bikin KTP ke daerah ini yang baik, akta kelahiran di daerah ini ada yang baik, Puskesmas, ini ada yang baik.

Kita mulai sosialisasikan, dan daerah-daerah itu belajar. E-goverment misalnya, memang di kecamatan belum bisa bikin? Bikin, baik-baik mereka, the best-nya akan kita bencmark menjadi sebuah sistem dengan sebuah standar yang baku. Sistem itu akan kita kerahkan semua pakai ini jebret, mudah-mudahan 5 tahun ke depan. Jadi jangan under estimate dengan pemerintah.

Saya ceramah di ITB, tentang pengembangan teknologi berbasis IT. Saya minta power poinnya, bisa mereka (PNS), canggih-canggih, dan bisa lebih sistematis. Dan begitu ada koreksi saya kembalikan, satu jam kemudian sudah bagus. Saya minta bahan buat rapat kabinet, bisa. Jadi bagaimana kita arahkan, SDM-nya ada semua. Tinggal bagaimana kita mendayagunakan saja. Ahli IT, saya tekankan begini, pemerintah tak boleh kalah dengan kekuatan mana pun, jadi kalau kita punya 100 pendapat, pokoknya tidak boleh kalah. Bukannya saya menantang, saya bisa pastikan adu opini pemerintah tak kalah, asal saya koordinasikan.

Misalnya gini, di sini tim cyber berapa, di satu kementerian kita kumpulkan tim cybernya. Nah pengetahuannya kita transfer. Di kementerian kita siapkan cyber war, ada 357. Begitu digunakan untuk jadi JPR semua bisa dikerahkan.

Sistem yang ada di swasta bagus, tapi kita bisa cari sistem yang lebih bagus lagi. Kita bisa konek pakai Indosat, Telkomsel, dan kita bisa nge-bann. Ini bisa kita lakukan karena potensinya sudah ada dan digerakkan. Kalau tidak digerakkan ya tidak bisa. Saya instruksikan jika ada perang opini dengan pihak manapun kita tidak boleh kalah.