Merdeka.com - Proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur terhambat pandemi Covid-19. Penundaan dilakukan karena pemerintah tengah fokus memerangi lonjakan kasus aktif Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Namun, persiapan tidak benar-benar berhenti. Anggaran IKN tetap dimasukan di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) di 2022.

Rencana pemindahan IKN sendiri tercatat masuk menjadi salah satu komponen belanja barang. Di mana, anggaran belanja barang Bappenas mencapai Rp930,16 miliar di 2022.

"Kita kan belum memutuskan go or not go. Tetapi kita dalam posisi ready gitu loh," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa, saat wawancara khusus dengan merdeka.com.

Selain membahas mengenai IKN, Menteri Suharso juga berbagi kepada merdeka mengenai prospek pertumbuhan ekonomi nasional dan penanganan Covid-19 di Tanah Air.

Berikut petikan wawancara khusus merdeka.com dengan Menteri Suharso Monoarfa.

Bagaimana prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah lonjakan kasus Covid-19?

Poin pertama saya adalah tidak ada trade off antara kesehatan dan pertumbuhan ekonomi. Dan kesehatan itu menjadi persyaratan yang harus dipenuhi. Kalau itu tidak ada, maka tidak bisa.

Karena itu saya sering mengatakan semestinya penanganan Covid-19 kali ini adalah peningkatan kapasitas kita dalam menghadapi containment terhadap virus Covid-19 itu. Ibaratnya seperti dua sayap Angsa. Dua sayap Angsa itu kan harus beriringan. Kalau satunya jeblok tidak bisa terbang, terbangnya tidak bisa tinggi. Itu filosofi daripada dua sayap Angsa itu.

Jadi memang penting sekali dalam situasi pandemi ini bagaimana kita menghitung ulang ketahanan kita terhadap serangan pandemi. Kita harus hitung benar.

Banyak indikator bisa kita pakai, misalnya tingkat kematian per satu juta penduduk. Atau tingkat kematian pada jumlah kasus. Dan saya ingin menunjukan bahwa kalau kita mau melihat situasi ini itu ada yang disebut dengan model SIR (Susceptible Infected Recuperates).

Jadi kita semua penduduk di dunia itu, atau penduduk di negara mana saja kategorinya adalah orang yang rentang terserang oleh virus ini. Bagaimana caranya supaya kita tidak rentang? Maka kita harus tingkatkan imunisasi kita. Kalau kita mau meningkatkan imunisasinya tentu dengan melakukan imunisasi atau divaksin.

Fokus itu yang sedang digencarkan pemerintah?

Iya tentu di seluruh dunia. Tetapi memang ada terjadi vaksinasi gap antara negara-negara developed countries dan developing countries. Developed countries seakan-akan memonopoli jumlah vaksin. Karena vaksin tersedia di dunia ini tidak mencukupi untuk kebutuhan seluruh penduduk di dunia.

Penduduk dunia ini kira-kira sekitar 7 miliar lebih kan. Sementara vaksin tersedia tidak sampai separuhnya. Dan ada yang disuntikan sekali dan ada yang disuntikan dua kali. Ini di luar yang diproduksi oleh China. Jadi kita harus berhitung di situ.

Kita bersyukur kita bisa memenuhi jumlah vaksin yang dibutuhkan dalam rangka untuk mencapai herd immunity.

Kembali soal perekonomian, pemerintah menargetkan pertumbuhan 4,5 - 5 persen tahun ini. Anda optimistis akan tercapai?

Saya sulit untuk mengatakan. Karena saya katakan tadi, tidak ada trade off antara ekonomi dan kesehatan. Kita harus sama-sama, tetapi kita mengukur.

Terpenting sekarang adalah kita tidak melakukan demand shock. Pertama kenapa demand shock tidak terjadi, karena kita memberikan sosial transfer dalam hal ini adalah bantuan langsung. Apakah itu Bantuan Langsung Tunai (BLT), apakah itu dalam bentuk sembako. Terus kita juga memberikan kepada para pekerja. Kemudian kepada perusahaan - perusahaan yang kesulitan kita bantu dan seterusnya.

Jadi artinya kita menjaga supaya tidak terjadi demand shock. Kalau tidak terjadi demand shock maka di lain pihak kita juga tidak ingin terjadi supply shock. Karena semua pasti terganggu dengan situasi ini.

Karena itu supply yang sifatnya esensial kita jaga. Apa esensial? makanan, obat-obatan, peralatan kefarmasian itu pasti kita dorong. Jadi yang sekundernya kita tekan sedikit.

Maka kita mendorong vaksinasi itu dilakukan oleh kalangan kegiatan usaha, di pabrik-pabrik misalnya. Kita mengharapkan perusahaan-perusahaan itu bisa dibantu untuk mengadakan vaksinasi. Supaya dia bisa beraktivitas lagi tetapi dengan protokol kesehatan. Supaya tidak terjadi supply shock, jadi mereka diberi vaksinasi.

Vaksinasinya itu bisa saja mereka minta kepada pemerintah, mereka melakukan sendiri. Kalau mereka mau juga bisa membeli misalnya. Tapi tidak kemudian perusahaan itu memotong gaji karyawan-karyawan. Itu tidak boleh. Kalau itu dilakukan, pelanggaran namanya.

Perusahaan-perusahaan sudah dikasih insentif dalam bentuk tax. Kita kasih insentif fiskal. Jadi sebenarnya sudah memenuhi di dalam hal kewajiban-kewajiban sudah kita bantu. Supaya apa? tidak terjadi di dalam supply shock.

Demand shock bisa kita jaga, supply shock juga kita jaga. Tidak terjadi guncangan di supply dan guncangan di demand. Itu yang kita sebut dengan kenapa dua sayap angsa itu harus kita jaga dengan baik.

Pada pembukaan Munas Kadin, Presiden Jokowi sangat optimis bisa mencapai pertumbuhan 7 persen di kuartal II-2021. Bagaimana peluang menuju target itu?

Kalau kita bandingkan dengan tahun lalu mestinya ada peluang itu. Karena tahun lalu kita kan minus (pertumbuhan ekonominya kuartal II-2020). Tahun lalu minus pada triwulan II. Triwulan II kita minus 5,32 pesen.

Jadi kalau minus ini kita balik ke plus saja sudah baik. Jadi kalau 7 persen terhadap tahun lalu potensinya ada. Tapi kita tetap melihat keadaan tadi sayap kirinya. Jadi punya pengaruh terhadap ekonomi. Jadi kita tidak bisa meramalkan dengan sempurna. Yang penting sekarang dua guncangan tadi bisa kita jaga.

Pada pertengahan Juni 2021, realisasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi (PEN) baru 32,4 persen. Bagaimana detailnya?

Pertama kita untuk pengadaan vaksin kan besar. Pengadaan vaksin itu kalau saya tidak salah untuk kesehatan pagunya sekitar Rp215 triliun. 30 Persenan mungkin buat vaksin. Sosial transfer, perlindungan sosial cukup besar. Kemudian untuk UMKM itu juga cukup besar saya kira Rp161,2 triliun. Kalau perlindungan sosial Rp187,8 triliun. Kalau untuk insentif usaha sekitar Rp62,8 triliun. Dan untuk klaster insentif usaha sudah 71,7 persen. Jadi Rp45,1 triliun dari Rp62,8 triliun.

Kemudian prioritas yang lain Rp44,4 triliun. Fasilitas kesehatan saya kira sekarang sudah 25,2 persen yaitu Rp54,1 triliun dari pagu sebesar Rp215 triliun saya sampaikan tadi. Memang pada tanggal 16 Juli 2021 kita baru 37,2 persen yaitu Rp277,4 triliun dari pagu Rp744,8 triliun.

PEN ini kalau saya liat untuk UMKM ini juga sudah besar sekali. Sudah lumayan. 32 Persen atau sekitar Rp51,5 triliun yang sudah diserap dari Rp161,2 triliun. Insentif usaha juga sudah besar tadi 71 persen. Program prioritas juga sudah 37,7 persen, ini termasuk prioritas program-program menyerap tenaga kerja.

Terkait Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di 2022, apa yang menjadi fokus Bappenas?

2022 sesuai dengan tugas Bappenas. Tugas Bappenas itu adalah mengorkestrasi seluruh perencanaan dan temanya akan sama dengan 2021, masih pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.

Kita kemudian menajamkan semua program-program baik ke dalam prioritas maupun non prioritas. Prioritas itu sifatnya adalah keberlanjutan dari program sebelumnya yang sifatnya multiyears. Kita berharap tahun depan itu bisa lebih baik dan seluruh proyek itu bisa jumper.

Sebagai orkestrasi pemerintah, apakah semua seirama atau ada yang keluar dari irama?

Tentu kalau ada yang di luar itu kita semprit. Kita kan punya instrumen, bilateral. Bilateral itu antara Bappenas sebagai perencana, kemudian Kementerian Keuangan dan kementerian terkait atau K/L itu.

Tinggal bilang ini rencananya harus begini, program Anda adalah ini, program Anda di luar ini, 'priiit' gitu. Anggarannya tidak ada. Jadi ini adalah mekanisme yang dilakukan Bappenas.

Pada saat rapat kerja kemarin, Komisi XI menyetujui pagu indikatif Rp1,3 triliun di 2022. Akan seperti apa rinciannya?

Kalau anggaran Bappenas itu sifatnya melakukan koordinasi, kemudian penyusunan. Kan kalau kami tidak melakukan eksekusi. Tetapi ada beberapa yang sifatya model-model dan begitu sudah jadi akan diberikan kepada K/L.

Misalnya kita punya untuk digitalisasi monografi desa. Kemudian kita mengorkestrasi satu data Indonesia. Kita juga malakukan one map sasaran RKP 2022. Dan paling penting adalah kita penampung untuk SDGs.

Anggaran Ibu Kota Negara (IKN) masuk dalam komponen belanja barang yang nilainya mencapai Rp930,16 miliar, berapa porsi untuk IKN?

Belum ada. Kita belum alokasikan. Kita hanya menyusun. Kebanyakan yang eksekusi K/L lain. Karena untuk perencanaan masterplan detail plan kita sudah selesai kita anggarkan.

Tinggal untuk persiapan-persiapan di sana nanti. Itu mungkin nanti kita coba lakukan refocusing dari apa yang kita bisa lakukan di internal Bappenas.

Anggaran IKN sempat menjadi sorotan DPR ketika rapat kerja kemarin?

IKN ini kan kita jadikan kalau situasi yang tadi saya bilang dua sayap kepak angsa itu terbang dengan baik. Maka dia kan memerlukan tempat berlabuh yang baik.

Apa yang dimaksud tempat berlabuh dengan baik? Adalah tempat di mana menjadikan tingkat produktivitas yang tinggi, memerlukan new playground. New playground itu dalam waktu dekat yang bisa disediakan mungkin IKN.

Jadi kalau dengan IKN kita harapkan terjadi akselerasi. Dan yang penting di sini secara politik ingin kita tonjolkan adalah konsep Indonesia sentris.

IKN itu juga dimaksudkan untuk instrumen. Untuk mengembangkan ekonomi regional, membuka lapangann pekerjaan signifikan dan seterusnya. Jadi bukan hanya sekedar sebuah keinginan politik yang besar saja, tidak.

Tapi di belakangnya adalah bagaimana kita bisa mengembangkan sebuah kawasan. Karena kita waktu bicara IKN, kita bicara Kalimantan Timur secara keseluruhan. Artinya seluruh Kalimantan dan kemudian seluruh kawasan Timur Indonesia.

Apakah IKN sejalan dengan fokus Pemerintah dalam pemulihan ekonomi?

Kita kan belum memutuskan go or not go. Tetapi kita dalam posisi ready. Jadi jangan langsung program demikian tiba-tiba tahun depan kita mau bangun IKN itu belum tentu.

Terakhir, soal rencana pembelanjaan alutsista Kemenham senilai Rp1.700 triliun, apakah ada komunikasi dengan Bappenas?

Tentu namanya belanja itu pasti disampaikan kepada Bappenas. Tetapi Bappenas tidak menerima surat Kementerian Pertahanan yang mengajukan perencanaan pembelian alutsista atau alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhakam) senilai Rp1.700 triliun tidak ada itu. Saya tidak terima di meja saya. Tidak ada itu.

Dana untuk alutsista Kemenhan berasal dari mana?

Jadi gini karena itu utang luar negeri, kita bersama Kementerian Keuangan menetapkan berapa sebenarnya porsi utang luar negeri yang akan kita bolehkan. Agar tidak menggangu balance of payment kita, atau bahkan memperkuat balance of payment kita.

Kemudian ada yang kita masukan blue book namanya. Kita kemarin sepakat nilainya USD50 miliar dalam waktu lima tahun untuk semua K/L. Tidak terkecuali Kementerian Pertahanan. Ada kepolisian ada juga lembaga-lembaga yang lain.

Itu kemudian ada yang kita kategorikan umum, ada yang kita kategorikan khusus. Itulah ada belanja Alpalhakam, untuk TNI, Polri, dan BIN. Saya tidak bisa share di sini, karena itu bagian dari rahasia negara.