Edisi khusus 46 tahun haul Bung Karno 21 Juni 2016

Merdeka.com - Tanggal 21 Juni adalah hari lahir Presiden ke-7 pada tahun 1961 dan hari wafat Presiden pertama pada tahun 1970. Sedang tanggal 8 Juni adalah hari lahir presiden kedua tahun 1921 dan wafatnya suami presiden ke-empat yang juga putri sulung Bung Karno pada 2013. Dasar negara Republik Indonesia yang dirumuskan pertama kali pada 1 Juni 1945 oleh Bung Karno baru diakui oleh Presiden ke-7 setelah berusian 71 tahun.

Suatu pergumulan batin, intelektual dan emosional yang menyedihkan mencerminkan kelambanan bangsa ini dan tercermin dari kinerja mata uang Rupiah yang diawal 1950-an setara dengan 1 Ringgit Malaya atau Dollar Singapore (Malaysia baru terbentuk 1963). Bandingkan sekarang untuk menukar S$ perlu hampr Rp 10.000 dan sekitar Rp. 3.500 untuk 1 Ringgit Malaysia. Saya mewawancarai Bung Karno di Grand Loune Narita Airport Tokyo tepat hari wafat Bung Karno untuk edisi istimewa ini.

CW: Selamat pagi pak, hari ini sudah 46 tahun Bapak meninggalkan Indonesia secara fana tapi publik tetap merujuk ke Bapak untuk petuah masa depan Republik Indonesia yang bapak bidani 17 Agustus 1945. Sekarang ini ada konflik KPK vs BPK, ada Tax Amnesty macet di DPR, ada heboh dana Teman Ahok dan di samping munculnya Kapolri Tito yang sudah kita bahas Senin 20 Juni kemarin. Silakan pak wawasan komprehensif bapak.

BK: Selamat ulang tahun ke 55 untuk Presiden Joko Widodo, semoga sehat walafiat dan menjalankan fungsi kenegarawanan yang tepat pada momentum langka yang telah dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada elite non dinasti yang sukses menerobos dari walikota Solo ke Presiden RI ke-7.

Sejak semula kata kunci yang saya sudah sering kemukakan bahkan kembali ke WIBK 1977 adalah rekonsiliasi Nasional tuntas lugas dan final serta penghentian kemunafikan elite politik untuk mewujudkan sistem transparan berbasis meritokrasi. Pelbagai disiplin dan program telah pernah kita coba semuanya tidak tuntas menyangkut akar masalah. Yaitu bahwa gaji Aparat Sipil Negara (ANS) istilah baru untuk PNS (Pegawai Negeri Sipil) harus disesuaikan dengan fungsi utama mereka sebagai fasilitator dan promotor masyarakat umum dan dunia usaha sebagai ujung tombak Indonesia Inc yang harus bersaing di pasar nasional, regional maupun global. Birokrat harus jadi pemudah dunia usaha.

Setelah itu dunia usaha harus didukung sektor perbankan yang kompetitif dan tidak tersandera oleh pemburu rente spread tertinggi di dunia terkait inflasi yang mencerminkan ketidakpercayaan rakyat akan mata uang rupiah yang pada gilirannya tergantung pada produktivitas, ekspor dan surplus devisa kita. Inilah mata rantai impotensi dan debasement nilai mata uang Rupiah kita yang sudah berlangsung dalam segala rezim dan oleh segala mazhab. Penggunting uang pertama adalah Menkeu Syafrudin Prawiranegara dari Masyumi pada Kabinet Hatta RIS Maret 1950. Sanering Agustus 1959 dilakukan oleh teknokrat non partai Menteri Pertama merangkap Menkeu Djuanda dan Meneri Muda Keuangan Notohamiprojo tokoh AJB Bumiputera 1912.

Gubernur Bank Indonesia dari PNI Lukman Hakim mengundurkan diri sebagai protes karena tidak diajak berunding soal sanering itu. Redenominasi Rp. 1000 uang lama menjadi Rp. 1 uang baru pada 13 Desember 1965 oleh Mr Sumarno (teknokrat yang dekat dengan PNI dan dinilai Sukarnois, ayahanda menteri Rini Sumarno). Akan berujung pada demo Aksi Tritura 10 Januari dan Supersemar 11 Maret 1966

CW: Setelah itu Soeharto mengubah sistem ekonomi melewati inflasi 650% 1965-1967 karena redenominasi itu.

BK: Ya dalam jangka panjang kita lihat seandainya Sumarno tidak melakukan redenominasi barangkali rupiah kita sudah jadi Rp. 13.000 .000 per 1 US$. Karena Soeharto juga tidak mampu mempertahankan atau mengomando nilai rupiah yang terus didevaluasi 3 kali oleh Prof Ali Wardhana dari mazhab Berkeley (1970,1971,1978 dan dua kali dalam 3 tahun 1983 dan 1986 oleh Radius Prawiro mazhab Rotterdam. Ketika Perang Teluk Sumarlin harus melakukan gebrakan politik uang ketat suku bunga naik 3 digit dalam semalam untuk menghindari devaluasi karena Soeharto malu tiap kali pidato tidak akan ada devaluasi ternyata 5 kali devaluasi. Ketika Baht merebak 2 Juli 1977 PDBI mengusulkan pematokan devaluasi langsung dari Rp. 2.250 kurs hari itu, menjadi Rp. 5.000 per 1US$.

Elite merespons dengan statement fundamental ekonomi RI kuat, RI bukan Thailand dan rupiah malah di unpeg, diambangkan maka terjun bebas sampai Rp 17.000 Januari 1998 setelah resep blunder IMF menutup 16 bank tanpa menyadari bahwa di Indonesia belum ada LPS (Lembaga Penjamin Simpanan). Soeharto mengundang Steve Hanke bulan Maret dengan resep CBS yang ditolak oleh IMF ingin mematok kurs US$ pada nilai Rp. 5.500 suatu usulan telat 7 bulan dari PDBI dan RI sudah telanjur dalam perawatan ICU IMF The resi is history.

CW: Sekarang resep konkret ke depan ini bagaimana pak?

BK: Paket komprehensif, kembali ke akar sejarah, nilai rupiah kita setarakan langsung ke tingkat ASEAN redenominasi, bahwa Rp. 1 uang baru akan bernilai sama dengan 1 US$ dan berlaku untuk seluruh ASEAN dengan sebutan Rupiah ASEAN Dollar (RA$). Pada masa transisi 3 tahun sampai 2019 maka US$ beredar bersama RA$ dengan kurs tetap, sehingga sejak berlakunya redenominasi ini masyarakat tidak perlu sibuk digonjang ganjing oleh kurs rupiah terhadap dollar, karena di peg 1 Rp. ASEAN Dollar baru sama dengan 1 $ US. Mestinya Menko Darmin Nasution sudah siap dengan kebijakan ini sebab selaku Gubenur Bank Indonesia dia paling getol merencanakan ini sehingga sudah siap dilaksanakan.

Paralel dengan Redenominasi, Tax Amnesty diberlakukan sesuai rencana jadwal dan target dipelopori oleh seluruh elite politik mulai dari Presiden, Wapres, Menteri kabinet, MPR, DPR dan seluruh elite politik tidak terkecuali mendeklarasikan aset secara tuntas. Bagi mereka yang tidak mengikuti Tax Amnesty ini maka pada 2017 akan dikenakan UU Pembuktian Terbalik yang akan berlaku selama satu tahun dimana seluruh elite dan masyarakat yang tidak mendeklarasikan aset akan langsung dikenakan UU Pembuktian Terbalik Asal Usul Kekayaan. Saya yakin dengan paket komprehensif ini maka pemerintah akan memperoleh minimal Rp. 100 triliun uang tebusan sekaligus meregister Rp.5.000 triliun dana masyarakat dari dalam negeri maupun repatriasi. Bahkan bila Presiden mempelopori saya yakin akan memobilisasi dana tebusan hingga Rp. 200 triliun dan Dana terpantau Rp. 10.000 triliun atau hampir setara PDB kita.

Kita tidak punya data sendiri, yang tersedia adalah laporan MAS yang bisa di akses di websitenya bahwa total asset Asian Currency Unit Singapore adalah US$ 1,1 triliun. Berapa persen milik atau berasal dari Indonesia, tahun 1991 pernah diriset oleh AT Kearney bahwa 41% berasal dari Indonesia seperti harta karun rekening ACU alm H Tahir yang disengketakan janda muda dan anak istri pertama 17 tahun sampai Menhan Benny Moerdani duduk di kursi saksi persidangan pengadilan maka dikembalikan ke Pertamina. Mungkin estimasi 41% juga terlalu besar untuk Indonesia, barangkali 20% atau US$ 240 miliar dari total asset ACU US$ 1,1 triliun itu bisa di repatriasi secara produktif ke Indonesia.

Jangan lupa bahwa Pemerintah Singapura termasuk yang berutang lebih dari GDP sebagian dana ACU itu pasti sudah terserap sebagai bagian dari utang Singapura sehingga memang tidak terlalu mudah mendadak ditarik. Perlu ada proses repatriasi, sedang deklarasi bisa dilakukan simultan begitu UU Tax Amnesty disahkan. Semoga usulan paket komprehensif ini terbaca oleh elite berwenang. Kalau dana sudah masuk maka pemerintah harus mengelola ekonomi secara proaktif kreatif. Kalau memang perlu pembangunan infrastruktur maka pola APBN Jepang diterapkan dinama 40% bersumber dari obligasi dan hanya 60% dari pajak. Tapi capital expenditure APBN dan terutama kebijakan mobilisasi dana dan iklim kondusif untuk investasi akan menggerakkan perekonomian Indonesia seperti negara-negara yang juga membiayai pembangunan dengan pinjaman jangka panjang yang produktif kreatif. Nah pesawat kamu ke US akan segera berangkat, kita akhiri wawancara khusus 46 tahun Haul saya.

CW: Terima kasih pak atas wejangan komprehensif yang sebetulnya sudah sering kita ulas dan bagi kita mungkin sudah capek jemu dan bosan. Tapi elite kita untuk bikin Akta Kelahiran Pancasila saja perlu 71 tahun. Ini resep untuk menghentikan kemunafikan kita selama 71 tahun, gagal mempertahankan nilai rupiah karena tidak memberlakukan meritokrasi kepada birokrat fasilitator promotor dan entrepreneur sumber keajaiban ekonomi universal.

***

Catatan Penulis dengan kolom ini untuk sementara penulis sedang cuti ke luar Indonesia selama satu semester sehingga kolom ini juga merupakan penutup yang sudah berjumlah 26 episode sejak 11 Januari 2016. Atas perhatian pembaca dan redaksi, penulis menyampaikan terima kasih terutama kepada Mas Didik Supriyanto dan Mas Anwar Khumaini yang setiap weekend memposting kolom ini. Semoga kita tetap dapat berkomunikasi melalui media sosial yang tersedia secara efektif meskipun

kolom ini tidak hadir lagi secara rutin. Salam dari flight Jakarta Narita Rabu 22 Juni 2016.