Diskusi Sana-sini Lalu Bubarkan FPI

Senin, 4 Januari 2021 10:07 Reporter : Wilfridus Setu Embu, Ronald
Diskusi Sana-sini Lalu Bubarkan FPI Polisi turunkan atribut FPI di Petamburan. ©2020 Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Langkah Front Pembela Islam (FPI) akhirnya terhenti di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka dibubarkan lewat surat keputusan bersama (SKB) enam pimpinan Kementerian dan Lembaga. Dua ormas Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), tidak banyak melakukan pembelaan.

Muhammadiyah dan PBNU merasa keputusan pembubaran FPI menjadi wewenang pemerintah. Desas-desus kedua ormas ini sudah diajak berdiskusi terkait sikap pemerintah kepada ormas pimpinan Rizieq Shihab pun mengemuka.

Ketua PBNU Marsudi Syuhud tidak menampik bahwa komunikasi terjadi antara pemerintah dengan pimpinan ormas. Biasanya pertemuan itu pemerintah meminta saran terkait situasi tertentu. Khususnya masalah umat. Hal serupa kemungkinan besar juga terjadi ketika ada rencana pembubaran FPI. "Itu bisa-bisa saja mungkin ketua umum atau sekjen (PBNU). Saya belum mengerti siapa yang diundang," kata Marsudi kepada merdeka.com pada Sabut pekan lalu.

Kondisi serupa juga dialami di Muhammadiyah. Sunanto, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, mengakui tidak menutup kemungkinan bahwa terjadi dialog panjang dengan antara pemerintah para Pengurus Pusat Muhammadiyah.

Menurut Sunanto, pembahasan bukan hanya terfokus pembubaran FPI. Melainkan upaya negara mengajak berbagai elemen masyarakat maupun ormas untuk membangun bangsa. Meskipun dirinya memahami banyak riak suara terkait pembicaraan terkait konsep agama untuk menempatkan kedamaian dan modernisasi Islam.

"Sudah pasti melakukan konsultasi mungkin formal atau nonformal. Tetapi bukan soal membubarkannya. Ini mendengarkan pendapat membangun bangsa dan tentang perilaku-perilaku organisasi untuk membangun bangsa seperti apa, tapi kesimpulannya tetap di pemerintahan," ujar pria akrab disapa Cak Nanto tersebut.

Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD enggan menjelaskan detil terkait pembahasan sebelum pemerintah menyatakan pembubaran FPI. Dia meminta semua pihak membaca isi SKB pembubaran FPI. "Baca SKB saja," jawa Mahfud singkat kepada merdeka.com.

Setelah berdiri selama hampir 22 tahun, FPI yang dideklarasikan pada 17 Agustus 1998 harus menyudahi perjalanan. Pemerintah secara resmi melarang kegiatan, atribut, maupun simbol FPI lewat SKB enam pimpinan Kementerian dan Lembaga.

Keputusan bersama itu dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kapolri Jenderal Idham Azis, dan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar.

Dalam Konferensi Pers di kantornya, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, secara de jure, FPI telah bubar sejak 21 Juni 2019. Namun, organisasi ini tetap menjalankan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum. Beberapa contoh aktivitas yang disebut Mahfud, yakni tindak kekerasan, sweeping atau razia secara sepihak, mau provokasi.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013, pemerintah melarang aktivitas FPI. Pemerintah juga akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI. “Karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa,” kata Mahfud.

Pembubaran FPI pun seakan mendapat banyak dukungan. Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, Masduki Baidlowi, menilai keputusan yang diambil pemerintah demi melindungi masyarakat yang lebih luas. Terlebih lagi, legalitas FPI memang sudah tidak ada dengan tidak dimilikinya Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Dengan demikian, pelarangan hanya penegasan saja.

“Karena sesungguhnya FPI sudah bubar dengan sendirinya, dengan tidak adanya legal standing berupa SKT. Langkah tegas pemerintah itu justru untuk melindungi masyarakat yang lebih luas, " ungkap dia.

PPP juga mendukung kebijakan pemerintah melarang kegiatan FPI. Mereka melihat FPI menyimpang dari ideologi Islam. Hal tersebut diungkapkan politikus PPP Syaifullah Tamliha sekaligus Anggota Komisi I DPR RI.

Menurut dia, pembubaran terhadap FPI harus diambil hikmahnya oleh banyak ormas Islam lain. Terutama untuk menghindari terlibat dengan organisasi teroris seperti ISIS.

"PPP sebagai partai yang berasaskan Islam tentu saja mendukung setiap upaya kelompok atau aliran yang menyimpang dari ideologi Islam dari ajaran Nabi Muhammad SAW yang rahmatan lil’alamin dibubarkan aliran yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah pasti akan berdampak negatif bagi keamanan dan ketertiban umum," ujar Syaifullah Tamliha.

Baca Selanjutnya: Sejumlah alasan menjadi pertimbangan pemerintah...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini