Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Epidemiolog UGM Tanggapi Penerapan PPKM Saat Ini, Sebut Tak Ada Urgensi Lagi

Epidemiolog UGM Tanggapi Penerapan PPKM Saat Ini, Sebut Tak Ada Urgensi Lagi Ilustrasi virus corona. ©2020 Merdeka.com/liputan6.com

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mengatakan pada akhir tahun 2022 ini, pemerintah kemungkinan akan menghentikan kebijakan PPKM. Ia menjelaskan, dari hari ke hari, kasus COVID-19 terus menurun. Oleh karena itu, kebijakan penghentian PPKM ini menjadi hal yang masuk akal.

Terkait dengan hal ini, Epidemiolog UGM, Bayu Satria Wiratama sepakat atas rencana presiden. Ia menyebut kebijakan PPKM saat ini sudah tidak memiliki urgensi untuk dilanjutkan.

“Dulu belum ada intervensi yang bagus bagaimana caranya agar kasus COVID-19 ini tidak terus-menerus menimbulkan kematian. Kemudian muncullah PPKM,” kata Bayu dikutip dari ANTARA pada Rabu (21/12).

Lantas apa lagi hal yang membuat kebijakan PPKM dewasa ini sudah tidak punya urgensi lagi? Berikut selengkapnya:

Masyarakat Sudah Kebal

penerapam protokol kesehatan di kereta

©2021 Merdeka.com/kai.id

Bayu mengatakan, tingkat kekebalan masyarakat Indonesia sudah relatif tinggi seiring cakupan vaksinasi yang terus diperluas. Kalaupun masih ada kasus, sebagian besar penderitanya hanya mengalami gejala ringan.

“Cenderung lebih banyak yang ringan daripada yang berat. Kalau pun ada lonjakan tidak signifikan dan yang penting tidak diikuti kematian tanpa dirawat di rumah sakit,” kata Bayu.

Walau begitu, Bayu meminta pada pemerintah untuk menggenjot vaksinasi booster meski PPKM telah dihentikan, terutama bagi masyarakat yang berisiko tinggi. Selain itu, syarat vaksin untuk perjalanan juga harus dipertahankan agar masyarakat bersedia divaksin demi memenuhi tuntutan.

Pentingnya Protokol Kesehatan

jokowi ingatkan pedagang patuhi protokol kesehatan

©2022 Merdeka.com

Meski setuju bahwa PPKM sudah tidak punya urgensi lagi, Bayu mengatakan bahwa ada beberapa contoh penerapan protokol kesehatan yang tidak perlu dihilangkan. Bagi pemerintah, upaya 3T (tracing, testing, dan treatment) masih harus dilanjutkan karena kasus penularan masih ada. Begitu pula dengan protokol 3M yang telah terbentuk di masyarakat juga tak perlu dihilangkan.

“3M sebenarnya lebih pada kesadaran orang mengetahui risiko masing-masing. Kalau merasa sehat, tidak punya komorbid, nggak pakai masker itu sebenarnya risikonya rendah. Tapi kalau sudah lanjut usia dan berada di tempat-tempat tertutup, ya alangkah lebih baik pakai masker,” kata Bayu dikutip dari ANTARA.

(mdk/shr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai
Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai

Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.

Baca Selengkapnya
Pengamat Nilai Firli Bahuri Harus Diberhentikan Secara Tidak Hormat
Pengamat Nilai Firli Bahuri Harus Diberhentikan Secara Tidak Hormat

Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri dinilai perlu diberhentikan dengan tidak hormat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Selengkapnya
Jokowi Pastikan Puskesmas Punya Alat USG Kehamilan, Kesehatan Ibu dan Bayi Terjamin!
Jokowi Pastikan Puskesmas Punya Alat USG Kehamilan, Kesehatan Ibu dan Bayi Terjamin!

Pemerintah telah mendistribusikan alat USG kepada 10 ribu puskesmas di seluruh Indonesia.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya
Jokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK
Jokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK

Jokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.

Baca Selengkapnya
Pemakzulan Jokowi Dianggap Pengalihan Isu Pihak yang Takut Kalah, Begini Kata Sekjen PDIP
Pemakzulan Jokowi Dianggap Pengalihan Isu Pihak yang Takut Kalah, Begini Kata Sekjen PDIP

Hasto menyampaikan, hal serupa juga telah disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Hari Ulang Tahun PDIP beberapa waktu yang lalu.

Baca Selengkapnya
Jokowi akan Pertimbangkan Kembali Rencana Naikkan PPN 12 Persen
Jokowi akan Pertimbangkan Kembali Rencana Naikkan PPN 12 Persen

Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen pada 2025 mendatang.

Baca Selengkapnya
Gejala DBD Berubah pada Penyintas Covid-19, Sejauh Apa Bahayanya?
Gejala DBD Berubah pada Penyintas Covid-19, Sejauh Apa Bahayanya?

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebut, perubahan gejala tersebut akibat pengaruh reaksi imunologi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa
Jokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa

Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya