Epidemiolog UGM Tanggapi Penerapan PPKM Saat Ini, Sebut Tak Ada Urgensi Lagi
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mengatakan pada akhir tahun 2022 ini, pemerintah kemungkinan akan menghentikan kebijakan PPKM. Ia menjelaskan, dari hari ke hari, kasus COVID-19 terus menurun. Oleh karena itu, kebijakan penghentian PPKM ini menjadi hal yang masuk akal.
Terkait dengan hal ini, Epidemiolog UGM, Bayu Satria Wiratama sepakat atas rencana presiden. Ia menyebut kebijakan PPKM saat ini sudah tidak memiliki urgensi untuk dilanjutkan.
“Dulu belum ada intervensi yang bagus bagaimana caranya agar kasus COVID-19 ini tidak terus-menerus menimbulkan kematian. Kemudian muncullah PPKM,” kata Bayu dikutip dari ANTARA pada Rabu (21/12).
Lantas apa lagi hal yang membuat kebijakan PPKM dewasa ini sudah tidak punya urgensi lagi? Berikut selengkapnya:
Masyarakat Sudah Kebal
©2021 Merdeka.com/kai.id
Bayu mengatakan, tingkat kekebalan masyarakat Indonesia sudah relatif tinggi seiring cakupan vaksinasi yang terus diperluas. Kalaupun masih ada kasus, sebagian besar penderitanya hanya mengalami gejala ringan.
“Cenderung lebih banyak yang ringan daripada yang berat. Kalau pun ada lonjakan tidak signifikan dan yang penting tidak diikuti kematian tanpa dirawat di rumah sakit,” kata Bayu.
Walau begitu, Bayu meminta pada pemerintah untuk menggenjot vaksinasi booster meski PPKM telah dihentikan, terutama bagi masyarakat yang berisiko tinggi. Selain itu, syarat vaksin untuk perjalanan juga harus dipertahankan agar masyarakat bersedia divaksin demi memenuhi tuntutan.
Pentingnya Protokol Kesehatan
©2022 Merdeka.com
Meski setuju bahwa PPKM sudah tidak punya urgensi lagi, Bayu mengatakan bahwa ada beberapa contoh penerapan protokol kesehatan yang tidak perlu dihilangkan. Bagi pemerintah, upaya 3T (tracing, testing, dan treatment) masih harus dilanjutkan karena kasus penularan masih ada. Begitu pula dengan protokol 3M yang telah terbentuk di masyarakat juga tak perlu dihilangkan.
“3M sebenarnya lebih pada kesadaran orang mengetahui risiko masing-masing. Kalau merasa sehat, tidak punya komorbid, nggak pakai masker itu sebenarnya risikonya rendah. Tapi kalau sudah lanjut usia dan berada di tempat-tempat tertutup, ya alangkah lebih baik pakai masker,” kata Bayu dikutip dari ANTARA.
(mdk/shr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaKetua KPK nonaktif Firli Bahuri dinilai perlu diberhentikan dengan tidak hormat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaPemerintah telah mendistribusikan alat USG kepada 10 ribu puskesmas di seluruh Indonesia.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.
Baca SelengkapnyaHasto menyampaikan, hal serupa juga telah disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Hari Ulang Tahun PDIP beberapa waktu yang lalu.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen pada 2025 mendatang.
Baca SelengkapnyaKementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebut, perubahan gejala tersebut akibat pengaruh reaksi imunologi.
Baca SelengkapnyaWajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya