5 Fakta Modus PPDB Jateng, dari SKD Palsu sampai Dompleng KK

Kamis, 25 Juni 2020 18:00 Reporter : Shani Rasyid
5 Fakta Modus PPDB Jateng, dari SKD Palsu sampai Dompleng KK Ganjar Pranowo. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) telah dibuka. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, pendaftaran sekolah kali ini masih menggunakan sistem zonasi. Pada sistem tersebut, sebagian besar pendaftar diutamakan dari peserta didik yang rumahnya dekat dengan sekolah yang ingin didaftar. Walau begitu, dalam pelaksanaannya sistem ini menciptakan masalah baru karena banyak ditemui berbagai kecurangan.

Berbagai modus kecurangan ditemukan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dalam pelaksanaan PPDB. Dia pun juga telah mewanti-wanti kepada calon siswa dan orang tua siswa untuk jujur dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2020. Ini dikarenakan banyak terjadi penyalahgunaan khususnya terkait penggunaan Surat Keterangan Domisili (SKD).

“Soal SKD ini saya minta dicek secara serius mulai dari sekarang. Saya ingatkan tolong jangan ajari anak kita untuk tidak jujur. Jangan gunakan SKD Aspal, asli tapi palsu, karena tidak tinggal di situ. Kalau ini terjadi masif, bukan tidak mungkin saya akan gandeng kepolisian dan penegak hukum karena ini termasuk pemalsuan data,” ujar Ganjar dikutip dari Jatengprov.go.id pada Selasa (23/6).

Namun selain pemalsuan SKD, ditemukan modus-modus lain selama berlangsungnya PPDB. Berikut selengkapnya:

1 dari 5 halaman

Sertifikat Kejuaraan Palsu

ppdb di smp negeri 60 jakarta

©Liputan6.com/Herman Zakharia

Selain dari sistem zonasi yang mendapatkan kuota 80 persen dari penerimaan PPDB, seorang peserta didik bisa pula masuk ke suatu sekolah negeri yang diinginkannya melalui jalur prestasi yang mendapat kuota 15 persen. Oleh karena itulah Ganjar menduga adanya kemungkinan penggunaan sertifikat kejuaraan palsu. Ganjar pun meminta agar Dinas Pendidikan jeli dan teliti dalam proses validasi serta verifikasi itu.

“Kalau ditemukan, jangan segan untuk langsung mencopot. Karena ini soal integritas,” terang Ganjar.

2 dari 5 halaman

Jalur Anak Tenaga Medis

Dengan merebaknya pandemi COVID-19, Dinas Pendidikan Jawa Tengah juga membuka jalur afirmasi bagi anak tenaga medis yang bertugas dalam penanganan pandemi itu. Namun bukan berarti semua pihak yang ikut berjuang dalam penanganan COVID-19 mendapatkan jalur afirmasi itu. Ganjar menegaskan jalur itu hanya berlaku bagi anak tenaga medis.

“Jadi kami memfasilitasi pejuang Covid itu hanya untuk anak tenaga medis, tidak semuanya. Sekarang ada yang mengaku tim Covid dan menggunakan itu, kan tidak. Misalnya saya sekarang ini juga masuk tim penanganan COVID-19, tapi ya jangan kemudian saya mendaftarkan anak saya melalui jalur itu,” ujar Ganjar.

3 dari 5 halaman

Penggunaan SKD untuk Sekolah Favorit

ppdb di smp negeri 60 jakarta

©Liputan6.com/Herman Zakharia

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng Jumeri mengatakan penggunaan SKD banyak terjadi di sekolah-sekolah yang masih dipandang favorit. Dia menegaskan akan melakukan pengecekan dengan teliti kebenaran SKD itu.

“Misalnya di SMA 1 Semarang ada 103 orang yang pakai SKD, di SMA 2 Semarang ada 114 SKD, dan di SMA 3 Semarang ada 139 yang pakai SKD. Nanti seluruh guru akan melakukan pengecekan,” ujar Jumeri.

4 dari 5 halaman

Dompleng KK Semarang

Selain dari pemalsuan SKD dan sertifikat lainnya, ada pula orang tua calon siswa yang mendompleng kartu keluarga (KK) di Semarang. Caranya, orang tua itu menitipkan nama anaknya kepada seseorang yang dekat dengan SMAN 3 Semarang. Padahal, si anak sebenarnya sedang sekolah dan bersama orang tuanya di Bali.

“Setelah kita cek, ada cara menyiasati hal ini. Ke depan sistem zonasi ini akan kami evaluasi secara menyeluruh, nanti saya laporkan ke Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa ada yang menyiasati seperti ini,” ujar Ganjar dikutip dari Liputan6.com pada Kamis (25/6).

5 dari 5 halaman

Ganjar Ancam Pemalsu SKD ke Ranah Hukum

gubernur jateng ganjar pranowo

©2020 Merdeka.com

Untuk menanggulangi penggunaan SKD Palsu, Ganjar Pranowo mengancam akan menyeret penggunanya ke ranah hukum. Karena ancaman itu, banyak dari orang tua siswa yang mencabut SKD saat pendaftaran berlangsung.

“Mari kita edukasi anak-anak kita untuk jujur. Kami masih memberi kesempatan untuk mencabut dan mendaftar kembali. Tapi jangan gunakan SKD yang datanya tidak benar,” ujar Ganjar Pranowo dikutip dari Jatengprov.go.id.

[shr]
Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Jateng
  3. DIY
  4. Berita
  5. Zonasi PPDB
  6. Semarang
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini