Sering diingatkan Ahok, apakah Jokowi tetap lanjutkan monorail?

Merdeka.com - Setelah melakukan groundbreaking beberapa bulan lalu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ) tak kunjung memutuskan melanjutkan proyek monorail. Masih ada persoalan yang belum terselesaikan antara PT Jakarta Monorail dengan Pemprov DKI Jakarta.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok ) berkali-kali memberikan saran kepada Jokowi agar proyek monorail ini sebaiknya dihentikan. Ahok mengaku punya alasan kuat untuk menghentikan proyek monorail ini.

Namun Jokowi masih memberikan waktu kepada PT JM agar segera menyelesaikan syarat yang diajukan oleh Pemprov DKI. Terkait sikap sang gubernur, Ahok menyerahkan sepenuhnya keputusan akhir kepada Jokowi .

Berikut ini alasan Ahok tak ingin lanjutkan proyek monorail:

Sudah dihentikan era Foke

Ahok tak ingin ada persoalan hukum di kemudian hari jika proyek monorail dilanjutkan oleh Jokowi. Apalagi proyek monorail ini pernah dihentikan sekitar tiga tahun lalu oleh Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Fauzi Bowo atau Foke.Saat itu Foke menghentikan proyek monorail karena PT JM dinilai wanprestasi. Karena itu, tidak ada alasan lagi PT JM melanjutkan proyek monorail."Nah, terus Pak Fauzi Bowo pernah buat surat memutus kerjasama (dengan PT Jakarta Monorail) karena mereka telah terbukti wanprestasi tahun 2011. Apakah surat itu tidak berlaku? Makanya saya juga harus melindungi Pak Jokowi juga dong. Kalau soal JM itu begitu. Soal ini sudah runyam saja," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (29/4)."Apa kita boleh kembali menghidupkan surat itu? Makanya sekarang ini banyak kajian-kajian. Nanti tergantung Pak Gubernur lah," imbuhnya.

Tak mau ada tuntutan hukum

Karena itu, Ahok menyarankan kepada Jokowi agar proyek monorail dihentikan. Saat ini Pemprov DKI tak ingin buru-buru memutuskan kelanjutan proyek monorail. Semua masih dalam kajian."Kalau Pak Fauzi Bowo nuntut gimana? Kenapa Pak Fauzi Bowo sudah stop tapi dilanjutkan lagi. Mau jawab gimana? Kenapa proyek monorail yang sudah dihentikan pada 2011 dihidupkan lagi. Pak Fauzi Bowo tanda tangan sebagai Gubernur DKI, bukan sebagai orang pribadi," tegas Ahok.Pada tahun 2011 Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo (Foke) mengeluarkan surat No 1869/-1.811.3 tanggal 21 September 2011 untuk mengakhiri perjanjian kerja sama dengan PT JM. Foke juga pernah menyatakan bahwa Pasal 2 Ayat 2c dalam klausul kontrak antara Pemprov DKI Jakarta dan PT JM disebutkan bahwa bila pihak Pemprov DKI Jakarta dan PT JM tidak dapat menyelesaikan kegiatan setelah batas waktu yang ditentukan hingga tak terjadi perjanjian fasilitas pembiayaan, perjanjian berakhir tanpa syarat.

PT JM banyak permintaan

Ahok mengatakan masih akan mengkaji sewa lahan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk pembangunan stasiun monorail oleh PT Jakarta Monorail (JM). Hal itu karena sampai saat ini PT JM selalu mengajukan permintaan yang berubah-ubah."Makanya itu masih dikaji secara mendalam lagi, masalahnya PT JM bergeser-geser kajian pembicaraan permintaannya," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (29/4).Ahok menambahkan, permintaan PT JM ini memang terlalu banyak. Diawali dari adanya permintaan terhadap ambang batas jumlah penumpang, kemudian properti di tanah milik Pemprov DKI."Kalau properti swasta di lahan Pemprov DKI Jakarta mana bisa. Kemudian PT JM katakan ini kan urusan mereka, duit mereka. Nah sekarang kalau di halaman mereka dan di tanah mereka, urusan mereka, saya nggak mau pusing," ujarnya."Tapi ini di halaman Pemprov. Kalau mangkrak gimana? Terus mereka minta kontrak 50 tahun di peraturan cuma 30 tahun. Ini kajian terlalu banyak," tambahnya.

PT JM minta tambahan buat Shopping center

Ahok mengungkapkan, PT JM meminta adanya konsep transit oriented development (TOD) di setiap stasiun. Konsep ini ditawarkan ke Pemprov DKI Jakarta setelah batas penumpang untuk monorail dikurangi."Semacam meminta adanya shopping center di atas stasiun, itu kan tandanya pembangunan stasiun jadi semakin tinggi," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (4/4).Permintaan PT JM, menurut Ahok, sangat berlebihan. Karena stasiun yang akan dibangun menggunakan ruang terbuka hijau (RTH). Sudah merugikan Pemprov DKI Jakarta karena menggunakan RTH, PT JM malah meminta pusat perbelanjaan. "Sudah stasiun di jalur hijau tapi masih mau minta tambahan ruang buat shopping center. Bangunannya jadi semacam tower tinggi kan," ujarnya.

Ahok malas bahas proyek monorail

Karena proyek ini tak kunjung ada titik temu, Ahok mulai ragu proyek ini bisa berjalan mulus. Apalagi masih banyak kendala yang belum terselesaikan."Aku sih sudah malas ngomongin monorail. Aku bingung kenapa Pak Gubernur masih mau ngasih waktu, kalau aku sih tidak mau," kata Ahok.Ditambah lagi rencana PT JM yang ingin membangun pusat-pusat perbelanjaan di stasiun monorail. Rencana itu dinilai tidak masuk akal dan berlebihan. Karena PT JM ingin menyewakan TOD itu senilai Rp 25 juta per meter pertahunnya sebagai unit usaha agar stasiun itu seolah seperti sudah dilengkapi dengan fasilitas lengkap untuk penumpang."Siapa yang mau nebak, toko di atas stasiun monorail laku, apalagi harganya Rp 25 juta per meter. Terus kalau gagal nanti mangkrak lagi, dan mau diambil Pemprov? Kalau menurut saya ini sudah enggak masuk akal," tegasnya.