Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ribuan PNS pensiun tiap tahun, Pemprov DKI kekurangan pegawai

Ribuan PNS pensiun tiap tahun, Pemprov DKI kekurangan pegawai Sekda DKI Jakarta. ©2017 merdeka.com/fikri faqih

Merdeka.com - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengakui Pemerintah Provinsi DKI kekurangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI. Kekurangan ini disebabkan karena 'ledakan' PNS yang memasuki masa pensiun.

"Ledakan itu maksud saya menyentuh 4.000, 3.000, 2.000 (orang). Dulu sekali terima 5.000, pensiunnya pasti dekat-dekat itu, terutama guru dan tenaga kesehatan," ujar Sekda di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (25/9).

Mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini, mengungkapkan pensiun akan banyak terjadi di tenaga guru dan kesehatan. Terlebih, untuk guru ada istilah penerimaan guru Inpres, banyak yang diterima, dan sekarang sudah memasuki masa pensiun.

Dalam menambah pegawai PNS, Pemprov tidak bisa melakukan rekrutmen sendiri, karena saat ini Pemprov tidak menerima kuota penerimaan CPNS dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Karena DKI dalam menerima pegawai itu harus dapat kuota dulu dari Kementerian Aparatur Sipil Negara. Dan kuota itu juga didapat di BKN (Badan Kepegawaian Negara)," ungkapnya.

Meski demikian, Saefullah tidak bisa memastikan berapa jumlah kekurangan PNS. Namun banyaknya PNS yang telah pensiun sudah terjadi 3 sampai 4 tahun yang lalu. Sebab itu, Pemprov DKI terus mengajukan untuk penambahan PNS baru.

"Kita selalu mengajukan tapi kembali kuotanya gitu yah. Kan begini, ada kabupaten, kota, baru berdiri itu jumlah pegawainya banyak sekali," katanya.

(mdk/rzk)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Resmi Buka Rekrutmen CPNS 2024, Ada Penempatan untuk IKN
Pemerintah Resmi Buka Rekrutmen CPNS 2024, Ada Penempatan untuk IKN

Berikut rincian formasi yang dibuka untuk CPNS 2024.

Baca Selengkapnya
Kenaikan Gaji Pensiunan PNS Sebesar 12 Persen Belum Cair Hingga Saat Ini, Begini Penjelasan Taspen
Kenaikan Gaji Pensiunan PNS Sebesar 12 Persen Belum Cair Hingga Saat Ini, Begini Penjelasan Taspen

Pemerintah masih menunggu penerbitan PP tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Baca Selengkapnya
MenPAN Anas: Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Cair Bulan Ini, Tak Dirapel ke Februari
MenPAN Anas: Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Cair Bulan Ini, Tak Dirapel ke Februari

KemenPAN-RB tengah menunggu proses terbitnya PP di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.

Baca Selengkapnya
Cek Rekening, Kenaikan Gaji Pensiunan PNS, TNI/Polri Sebesar 12 Persen Cair Hari Ini
Cek Rekening, Kenaikan Gaji Pensiunan PNS, TNI/Polri Sebesar 12 Persen Cair Hari Ini

PT Taspen (Persero) telah menyalurkan pembayaran uang pensiun sesuai dengan penetapan/penyesuaian pensiun pokok yang berlaku terhitung tanggal 1 Januari.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Tenggat Sepekan Peserta Pemilu Tertibkan Alat Peraga Kampanye: Sudah Membahayakan
Pemprov DKI Tenggat Sepekan Peserta Pemilu Tertibkan Alat Peraga Kampanye: Sudah Membahayakan

Terbaru, pengendara terlibat kecelakaan lantaran bendera partai di jalan Gatot Subroto, Jaksel

Baca Selengkapnya
Pemkot Depok Kucurkan Dana Rp 62,2 Miliar untuk THR 7.086 PNS
Pemkot Depok Kucurkan Dana Rp 62,2 Miliar untuk THR 7.086 PNS

Besaran THR yakni penghasilan gaji 100 persen dari penghasilan satu bulan yang diterima pada bulan Maret

Baca Selengkapnya
Cek Rekening, Kenaikan Gaji PNS dan Pensiunan Ditransfer Bulan Ini
Cek Rekening, Kenaikan Gaji PNS dan Pensiunan Ditransfer Bulan Ini

Membandingkan PP yang pernah terbit di bulan Maret, Anas bilang kenaikan gaji pada saat itu tetap dicairkan di bulan Januari.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Terima 149 Aduan Terkait THR, Paling Banyak dari Perusahaan di Jakarta Selatan
Pemprov DKI Terima 149 Aduan Terkait THR, Paling Banyak dari Perusahaan di Jakarta Selatan

Pemprov DKI Jakarta menerima 149 aduan terkait pembayaran THR di perusahaan swasta.

Baca Selengkapnya