Merdeka > Jakarta

Polisi Optimistis Penerapan ERP: Agar Memaksa Warga Tinggalkan Kendaraan Pribadi

Selasa, 24 Januari 2023 19:40 Reporter : Nur Habibie
Polisi Optimistis Penerapan ERP: Agar Memaksa Warga Tinggalkan Kendaraan Pribadi ERP. ©2014 merdeka.com/muhammad lutfhi rahman

Merdeka.com - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait dengan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP). Dukungan ini diberikan, agar masyarakat dapat beralih kepada angkutan umum.

"Menurut saya tetap perlu (ERP), karena untuk memaksa orang untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi. Kalau saya sangat setuju, dan ini kita dorong untuk ke angkutan umum," kata Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (24/1).

Sementara itu, Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo menyebut, saat ini terjadi penambahan kendaraan bermotor di Jakarta dengan jumlah di atas 10 persen. Tidak sebanding dengan pertumbuhan ruas jalan di Jakarta hanya 0,01 persen.

"Artinya jika kondisi ini kita biarkan tanpa melakukan pengendalian lalu lintas, khususnya terhadap kendaraan pribadi, maka kemacetan itu tidak akan bisa kita hindari," sebutnya.

2 dari 2 halaman

ERP dipastikan akan diterapkan karena sebelumnya pernah mencoba berbagai cara. Mulai dari 3 in 1 hingga ganjil genap belum berhasil mengurangi kemacetan di Jakarta.

"Oleh sebab itu, mekanisme pengendalian lalu lintas itu terus dilakukan. Kita tahun 1996 mengimplementasikan 3 in 1, begitu tidak efektif 3 in 1 diganti dengan pelat numbering atau ganjil genap. Sekarang kita mengarah kepada ERP," ujarnya.

Ia menjelaskan, penerapan ERP di Jakarta nanti hasil assesment dari salah satu pakar transportasi di Singapura yang menjadi penggagas terimplementasinya ERP di Singapura tahun 1975.

"Pada 2010 beliau menyampaikan, Mr.x bahwa kondisi 2010 layanan angkutan umum di Jakarta sudah lebih baik daripada saat 1975 ERP Singapura diterapkan," jelasnya.

"Saat itu, kita sudah ada yang namanya Transjakarta delapan koridor dan juga sudah ada KRL Jabodetabek. Jadi, artinya kondisi saat ini lebih baik lagi untuk layanan angkutan umum kita," pungkasnya. [lia]

Baca juga:
Heru Sebut ERP Tak Langsung di 25 Titik: Diutamakan di Jalan Terlayani Angkutan Umum
DPR Minta Wacana ERP di DKI Ditinjau Ulang, Fokus Maksimalkan Transportasi Publik
Daftar Negara Sukses Terapkan Jalan Berbayar ERP, Singapura Jadi Pertama
Sistem Jalan Berbayar Disarankan Tak Langsung Diterapkan di 25 Ruas Jalan
DKI Diminta Fokus Ganjil Genap dari pada ERP: Jangan Buat Beban Baru ke Masyarakat
NasDem Tolak Jalan Berbayar: Dibangun Pakai Uang Rakyat, Masa Mau Lewat Harus Bayar?

DKI Diminta Fokus Ganjil Genap dari pada ERP: Jangan Buat Beban Baru ke Masyarakat
DKI Diminta Fokus Ganjil Genap dari pada ERP: Jangan Buat Beban Baru ke Masyarakat
NasDem Tolak Jalan Berbayar: Dibangun Pakai Uang Rakyat, Masa Mau Lewat Harus Bayar?
NasDem Tolak Jalan Berbayar: Dibangun Pakai Uang Rakyat, Masa Mau Lewat Harus Bayar?
Sudah Enam Era Gubernur, Jalan Berbayar di Jakarta Cuma Wacana
Sudah Enam Era Gubernur, Jalan Berbayar di Jakarta Cuma Wacana
Kapolda soal Wacana Jalan Berbayar di DKI Jakarta: Kita Ikuti Saja Alurnya
Kapolda soal Wacana Jalan Berbayar di DKI Jakarta: Kita Ikuti Saja Alurnya
Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Jalan Berbayar Elektronik
  3. Kemacetan Jakarta
  4. Viral Hari Ini
  5. Jakarta
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

logo

Selengkapnya »
arrow
arrow
image

Kriteria Motor Bensin Bisa Dikonversi Jadi Listrik: Usia 7 Tahun dan Maksimal 125 CC
image

Empat Spesies Baru Dinosaurus Ditemukan di Chile, Punya Cakar dan Bisa Terbang
image

Sedotan Tertua di Dunia Umurnya 5.500 Tahun & Panjang Hampir 1 Meter, Begini Wujudnya
image

Terungkap, Ini Alasan Taspen Berani Bangun Gedung Tertinggi di Indonesia

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Hot Issue

Opini

Rekomendasi