Pemprov DKI Harap Tak Ada Konflik Soal Nilai Hibah Sampah untuk Bantargebang

merdeka.com Sekitar 2 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto berharap tidak ada konflik atas batalnya penambahan nilai hibah yang diberikan Pemprov kepada Pemkot Bekasi terkait kompensasi sampah Jakarta. Dampak pandemi menjadi pertimbangan besar, Pemprov DKI tidak mengakomodir usulan Pemkot agar menambah jumlah kepala keluarga penerima kompensasi.

"Ya memang patuhi PKS (perjanjian kerja sama) yang ada, poinnya itu,” katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (25/10).

Dia mengatakan, kepatuhan terhadap PKS wajib dilakukan oleh Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi. Sebab, dalam addendum perpanjangan kerja sama, tertuang aturan dengan rinci rute yang dibolehkan truk sampah DKI melintasi wilayah Kota Bekasi, untuk bermuara ke Bantargebang.

Jika kedua pihak sama-sama patuh menjalani kerja sama yang tertuang dalam addendum PKS, Asep meyakini tidak ada konflik di kemudian hari.

"Jadi selama kita Pemprov DKI mematuhi dan Pemkot Bekasi menjalani hak dan kewajibannya saya rasa konflik itu tidak akan terjadi," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, usulan Pemkot Bekasi agar menambah jumlah kepala keluarga sebagai penerima dana kompensasi sampah Jakarta tidak dapat ditegaskan diterima tidaknya. Yang jelas, Pemprov DKI menolak adanya penambahan dana hibah untuk sampah lantaran kondisi keuangan Jakarta dampak pandemi Covid-19.

Namun, Asep menyampaikan, sejatinya nilai bantuan kepada kepala keluarga yang terdampak sampah Jakarta merupakan kewenangan Pemkot Bekasi. Dengan demikian, jika Pemkot Bekasi tetap menambah jumlah penerima bantuan tunai, selama tidak menambah nilai dana hibah hal tersebut tidak menjadi masalah.

"Jadi, selama Bekasi bisa memanfaatkan sejumlah nilai tersebut untuk memperbaiki hubungan di sana kemudian menambah cakupan penerima bantuan langsung tunai itu kita persilakan," ucapnya.

Pada tahun ini, dana hibah yang dikucurkan Pemprov DKI kepada Pemkot Bekasi sebesar Rp379,5 miliar. Nilai tersebut dipastikan Asep tidak akan berubah signifikan di tahun berikutnya.

(mdk/fik)