Musim Hujan, 4.000 Petugas Dinas LH Disiagakan Antisipasi Sampah

Rabu, 9 Oktober 2019 09:56 Reporter : Fikri Faqih
Musim Hujan, 4.000 Petugas Dinas LH Disiagakan Antisipasi Sampah Sampah di Pintu Air Manggarai. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiagakan 4.000 petugas dari UPK Badan Air untuk memastikan sampah yang terbawa arus sungai tidak menghambat laju air. Selain upaya pencegahan juga telah diupayakan agar sampah dari luar daerah tidak menumpuk di ibu kota.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Andono Warih mengatakan, pihaknya sudah mengantisipasi kesiapan penanganan sampah di musim penghujan dengan menyiagakan satgas penanganan sampah musim penghujan. Di setiap lokasi rawan tumpukan sampah saat banjir kiriman ditempatkan petugas untuk memantau perkembangan situasi.

Personel yang disiagakan dalam satgas penanganan sampah di musim penghujan berkekuatan 4.000 orang dari UPK Badan Air. Sementara itu, sarana yang disiagakan terdiri dari 44 pikap angkut sampah, 50 truk sampah, 5 excavator jenis spider, 6 excavator long arm, 20 excavator jenis biasa serta 1 excavator liebher yang didampingi oleh 23 orang petugas mobilisasi dan 12 orang petugas mekanik.

"Ketika terjadi tumpukan sampah, selain petugas eksisting di ruas tersebut, maka personel dan armada tambahan akan segera bergerak ke lokasi itu. Kita siaga 24 jam," kata Andono saat dihubungi merdeka.com, Rabu (9/10).

Dia menjelaskan, upaya pencegahan sampah mengalir ke Jakarta juga telah diupayakan. Melalui beberapa forum formal, Pemprov DKI meminta daerah penyangga untuk mengurangi sampah yang berada di sungai.

"Melalui forum Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur (BKSP Jabodetabekjur), kita sampaikan di daerah juga dilakukan aksi mengurangi sampah. Sepertinya sih di hulu (sungai), sepertinya agak kewalahan," ujarnya.

Andono mengungkapkan, daerah penyangga sebenarnya bisa saja meminta bantuan kepada Pemprov DKI untuk mengatasi sampah di wilayahnya. Namun permohonan bantuan itu seharusnya dilakukan secara formal.

"Permohonannya aja belum ada. Surat apa pun itu nanti kita antar pemerintah daerah yang mengaturnya. Kalau diminta kita siap," tutupnya. [fik]

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini