Mahfudz: Ada yang mau jegal PKS di Pilkada DKI
Merdeka.com - Wakil Sekjen PKS, Mahfudz Siddiq mengatakan ada pihak tertentu yang ingin menjegal langkah politik PKS untuk mengusung calon gubernur DKI.
"Ada tangan kuat yang tidak ingin PKS mengusung paket pasangan cagub DKI," jelas Mahfudz di DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/3).
"Sebenarnya proses komunikasi PKS dengan beragam pihak untuk pilgub DKI sudah hampir final. Tapi saya mendengar, ada pihak tertentu yang ingin menjegal langkah politik PKS," tambahnya.
Menurut Mahfudz, ada tangan kuat dari luar yang tidak senang dengan PKS ikut dalam Pilkada DKI. Ia menduga, karena PKS menolak kenaikan harga BBM.
"Tangan kuat ini membuat calon yang akan digandeng PKS sedang berpikir ulang," jelasnya.
Mahfudz juga memaparkan, PKS sudah punya calon internal dan tinggal menggandeng calon eksternal untuk koalisi karena perlu koalisi.
"Mudah-mudahan sepekan ini akan kami deklarasikan. Sekarang yang mengambil keputusan DPP berdasarkan keinginan DPW," tutupnya.
Saat ini, Partai Golkar sudah resmi mengusung Alex Noerdin dan Nono Sampono maju menjadi cagub dan cawagub DKI Jakarta. Sedangkan Partai Demokrat dan PDIP belum menentukan sikap.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Di DKI, PKB hanya memiliki 10 kursi dan membutuhkan lebih 12 kursi lagi
Baca SelengkapnyaNasDem tidak menutup apabila ada partai lain yang ingin gabung ke koalisi untuk Pilkada DKI.
Baca SelengkapnyaTetapi, keputusan akhir tetap ada di DPP karena diyakini tidak akan sembarangan menentukan dukungan untuk calon gubernur maupun wakil gubernur yang diusungnya
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PKB membuka diri kepada siapa saja dari berbagai lapisan untuk mendaftar.
Baca SelengkapnyaPartai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum menentukan sikap secara resmi ihwal Pilkada 2024. Meski begitu, PKB telah menyiapkan sejumlah fi
Baca SelengkapnyaTidak menutup kemungkinan juga beredar di wilayah lain, ataupun dialami pihak lain dengan modus berbeda.
Baca SelengkapnyaAziz menyebut partainya terbuka untuk melakukan komunikasi dan penjajakan koalisi dengan partai politik (parpol) manapun.
Baca SelengkapnyaJokowi mengajukan ke MK agar jadwal Pilkada 2024 dimajukan September dengan alasan agar pelaksanannya mudah
Baca SelengkapnyaSurya Paloh mengaku ingin memberikan waktu jeda berpikir untuk Anies setelah melewati kontestasi Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya