Komisi A DPRD DKI pertanyakan keputusan Anies tempatkan Plt di 12 SKPD

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, kembali merombak jabatan 11 pejabat eselon II. Tercatat ada 12 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang sebelumnya dipimpin kepala dinas, kini hanya pelaksana tugas (Plt).

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono, mengkritisi hal itu. Menurutnya, posisi Plt pada SKPD akan mempersulit peningkatan kinerja dan penyerapan anggaran DKI.

"Bahaya ini kalau Plt semakin banyak. Namanya Plt kan, tidak maksimal kerjanya, namanya Plt, setengah hati kerjanya," kata Gembong saat dihubungi di Jakarta, Rabu (26/9).

Selain itu, Gembong mengatakan, pejabat Plt biasanya tidak akan berani melakukan terobosan lantaran bukan pejabat definitif yang punya waktu banyak.

"Hati-hati lo contoh yang Plt baru, Dishub. Kan bagaimana bisa segera mengimplementasikan OK Otrip. Butuh terobosan dan itu butuh waktu, plt kan cuma sementara," ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik 11 Pejabat eselon II pada Senin 24 September 2018. Dengan ada pelantikan itu, maka menambah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpin seorang pelaksana tugas (Plt).

Saat pelantikan kemarin, ada 11 SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang dipimpin Plt. yakni, Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa (BPPBJ), Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Selanjutnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Dinas Bina Marga, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Dengan adanya pelantikan, Maka, jumlah bertambah maka ada 12 SKPD yang dipimpin Plt.

Reporter: Ika Defianti

Sumber: Liputan6.com