Kisruh Ahok vs DPRD DKI jadi panggung politikus

Sabtu, 21 Maret 2015 08:04 Reporter : Efendi Ari Wibowo
Kisruh Ahok vs DPRD DKI jadi panggung politikus Ahok dan Lulung di Lebaran Betawi. ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Konflik Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD DKI tak kunjung usai. Kedua belah pihak sama-sama melontarkan kritik tajam.

Temuan Ahok terkait anggaran siluman sebesar Rp 12,1 triliun dalam RAPBD 2015 memantik perseteruan baru. Orang nomor satu di Pemprov DKI itu menuding anggota DPRD bermain-main atas masuknya dana yang fantastis tersebut.

Kisruh yang diwarnai saling lapor ke aparat penegak hukum ini menjadi sorotan masyarakat. Tak hanya itu, politikus dari berbagai partai politik ikut angkat bicara. Nampaknya, mereka tidak mau ketinggalan memakai perseteruan Ahok dengan DPRD DKI itu sebagai panggung politik.

Berikut beberapa politikus yang diduga memanfaatkan konflik Ahok dan DPRD DKI sebagai panggung politik, seperti dihimpun merdeka.com, Sabtu (21/3):

1 dari 3 halaman

Mahfudz Siddiq bikin surat terbuka buat Ahok

Mahfudz Siddiq. http://4.bp.blogspot.com/-ynBRaLK-TrE/TtcLLFdiUGI/AAAAAAAAArk/lQ5jIXPgNvI/s1600/IMG_0652.JPG

Wasekjen PKS Mahfudz Siddiq menyatakan prihatin dengan perilaku Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam menghadapi berbagai persoalan di ibu kota. Khususnya, kebiasaan Ahok yang sering mengeluarkan kata kasar dalam konflik dengan DPRD DKI.

Puncaknya ketika Ahok mengumpat kasar dalam wawancarai live di salah satu stasiun televisi swasta. Hal itu membuat ibu Mahfudz mengucapkan istighfar.

Akibat, kekecewaan itu ketua komisi I DPR yang merupakan warga Jakarta ini pun mengirim surat terbuka ke Ahok. Dia berharap, Ahok menghentikan kebiasaan buruknya agar tidak ditiru oleh anak-anak.

Berikut beberapa petikan surat terbuka Mahfudz Siddiq untuk Ahok yang diterima merdeka.com, Kamis (19/3):

"Sebagai warga saya punya harapan besar setiap Gubernur DKI Jakarta menjadi pemimpin yang sukses, dan menjadi kebanggaan serta panutan semua warganya."

"Namun Saya sangat terusik ketika seringkali menyaksikan Bapak di televisi tampil bicara dengan menggunakan bahasa yang sangat tidak santun dan bahkan beberapa kali mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor."

"Bapak sebagai Gubernur menggunakan kosa kata yang sering saya dengar saat anak-anak sedang bertengkar dan saling mengumpat."

2 dari 3 halaman

Tantowi Yahya sebut Jakarta butuh panglima seperti Ahok

Tantowi Yahya. Merdeka.com/Dwi Narwoko

Anggota DPR dari daerah pemilihan Jakarta II, Tantowi Yahya menyatakan mendapat keluhan dari masyarakat di dapilnya tentang perseteruan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD DKI. Warga Jakarta khawatir konflik itu akan berimbas pada APBD DKI 2015.

"Warga juga menyampaikan bila APBD tak kunjung disahkan maka akan berimbas pada pelayanan warga khususnya warga miskin dan anggaran yang selama ini untuk membantu warga menjadi berhenti. Nanti juga kan imbasnya infrastruktur terbengkalai," kata Tantowi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/3).

Politikus Golkar ini menilai DKI Jakarta memang butuh pemimpin yang tegas seperti Ahok dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Namun, Ahok sebaiknya memakai bahasa yang halus dan sopan.

"Saya setuju pemberantasan korupsi di Jakarta, bahkan DPR dan DPRD. Insya Allah Ahok bersih. Kami butuh panglima seperti Ahok, tapi jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas seperti nama-nama hewan disebutkan. Jangan sampai diikuti anak-anak kita nanti," terang dia.

3 dari 3 halaman

Wiranto dukung hak angket bukan pemakzulan Ahok

Wiranto. ©2014 merdeka.com/imam buhori

Ketua Umum Partai Hanura Wiranto mengatakan mendukung pelaksanaan hak angket oleh DPRD DKI Jakarta terhadap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Hak angket itu terkait dugaan pelanggaran penyerahan draf APBD 2015 ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tanpa sepengetahuan DPRD DKI.

"Saya dukung hak angket dalam konteks mencari kebenaran prosedur (pengajuan APBD 2015 ke Kemendagri). Dukungan bukan untuk menggulingkan seseorang. Kan, hak angket hanya untuk menyelidiki benar atau salah prosesnya," kata Wiranto di kantor DPP Partai Hanura, Jakarta, Jumat (20/3).

Dia menilai proses pelaksanaan hak angket oleh DPRD DKI tidak bisa dibatalkan. Namun, keduanya harus berdamai demi kepentingan masyarakat Jakarta yang lebih utama.

"Kami hanya bisa memberikan dorongan dan semangat untuk (DPRD dan Gubernur DKI Jakarta) segera mencapai islah. Kalau tidak, rakyat yang menjadi korbannya," terang dia.

[efd]
Topik berita Terkait:
  1. Ahok Vs DPRD DKI
  2. Ahok
  3. Top List
  4. Jakarta
Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini