Kemensos dan ASJBI Bagikan 500 Sembako Buat Warga di Tanjung Priok

Merdeka.com - Kementerian Sosial (Kemensos) menggandeng organisasi Alumni SMA Jaringan Bersama Indonesia (ASJBI) dalam menyalurkan sembako bagi warga terdampak Covid-19. Sembako itu dibagikan kepada warga Jalan Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utar, Sabtu (11/7).

"Kita akan terus mengawal dan membantu penyaluran sembako kepada warga di wilayah Jakarta Utara yang belum sama sekali mendapatkan bantuan dari Kemensos agar penyalurannya tepat sasaran kepada warga yang benar-benar membutuhkan," kata Koordinator ASJBI Jakarta Utara, Tutiek Sri Minarni dan penyelenggara acara penyerahan bansos ASJBI Elias Sembiring.

Pembagian 500 sembako itu turut dihadiri perwakilan dari Kapolres Jakarta Utara, Pimpinan Muspida Jakarta Utaraserta tokoh masyarakat.

Sementara itu, Nanda Abraham, mantan relawan Ketua Deklarasi Alumni SMA Jakarta, mengatakan, Menteri Sosial menjadi salah satu posisi menteri yang strategis dalam pandemi Covid-19. Karena itu menjadi harapan warga yang ekonominya terdampak untuk mendapatkan bansos.

"Oleh karenanya diharapkan Kemensos dapat mempunyai data yang akurat, khususnya data warga Jakarta yang terintegrasi dengan Kemendagri (e-KTP) serta Pemprov agar bansos tidak tumpang tindih," kata Nanda.

Puskesos Permudah Pendataan Warga Miskin dan Rentan

Menteri Sosial RI Juliari P. Batubara melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sukabumi, Kamis (09/07), untuk mengecek Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) tingkat desa atau kabupaten. Juliari mengungkapkan masyarakat bisa mengadukan berbagai masalah dengan solusi dan pelayanan cepat melalui Puskesos.

"Masyarakat di desa atau kelurahan yang memiliki masalah, silakan datang ke Puskesos. Layanan terkait perlindungan sosial bisa cepat ditanggapi dan diberikan solusi yang tepat. Oleh karena itu, keberadaan Puskesos sangat penting bagi warga miskin dan rentan," ujar Juliari.

Puskesos merupakan program layanan rujukan satu pintu (terintegrasi) yang merupakan miniatur Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) yang berada di tingkat kab/kota. Layanan terintegrasi ini diselenggarakan dengan tujuan memudahkan masyarakat menerima layanan.

Juliari mengatakan, petugas Puskesos akan memberikan informasi dan meregistrasi keluhan warga yang datang. Warga masyarakat yang mengadukan dan datang ke Puskesos membawa berkas pendukung seperti KTP dan KK.

"Hal ini untuk pendataan warga tidak mampu. Dengan dokumen kependudukan, kita cek terlebih dahulu warga tersebut terdaftar tidaknya di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial(DTKS). Apabila belum terdaftar maka kita akan catat datanya untuk kita ajukan masuk di dalam DTKS," kata dia.