Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Hanura Sebut Kredibilitas DPRD Dipertaruhkan di Paripurna Pemilihan Wagub DKI

Hanura Sebut Kredibilitas DPRD Dipertaruhkan di Paripurna Pemilihan Wagub DKI Ilustrasi

Merdeka.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Hanura Muhammad Guntur mengatakan kredibilitas anggota DPRD DKI akan dipertaruhkan dalam pemilihan Wagub DKI yang dijadwalkan 22 Juli. Hal ini menyusul perdebatan soal kuorum tidaknya dalam paripurna tersebut.

"Kami di DPRD seperti kata Mendagri tidak berhak menolak, tapi wajib memilih salah satu calon yang diajukan partai pengusung," kata Guntur, Kamis (11/6).

Partai pengusung yaitu Gerindra dan PKS menyodorkan nama Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies lalu menyodorkan nama itu ke DPRD. Adapun pemilihan melalui rapat paripurna.

Panitia Khusus menyepakati kuorum dihadiri 50 persen plus satu atau minimal 54 anggota DPRD di sana. Ketetapan ini telah disetujui Kementerian Dalam Negeri. Regulasi yang menjadi rujukan syarat kuorum yaitu Pasal 97 ayat (1) huruf C Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD, dan Pasal 129 ayat (2) huruf C Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Menurut Guntur, apabila ada fraksi yang akan memboikot dengan tidak menghadiri rapat paripurna pemilihan Wagub DKI, maka hal itu akan menjadi penilaian masyarakat DKI. "Rakyat Jakarta akan tahu bahwa mereka lah biang kerok yang akan menghambat pembangunan di DKI Jakarta," kata Guntur.

Meski begitu, Guntur optimistis paripurna pemilihan Wagub DKI akan kuorum. Bahkan, hitungannya melebihi dari kuorum. Ia menyebut, Gerindra dan PKS memiliki 25 suara, dan dipastikan hadir karena komitmen politik dua partai itu.

"Ditambah Hanura 10 yang berkomitmen hadir karena Ketua Pansus Wagub DKI kan dipegang Hanura, jadi kita wajib mensukseskannya," lanjut Guntur.

Selain itu, ia mendengar PPP dan Partai Demokrat akan hadir penuh. Adapun NasDem dan PKB, kata dia, bisa dibilang masih sekitar 50 persen, sementara PDIP sudah 1/3 menyatakan hadir.

"Tapi saya yakin, bila Ketua DPRD DKI Prasetio sebagai pimpinan mau bekerja sama dengan Pemprov DKI, maka bisa dipastikan PDIP sebagian besar akan hadir," ujarnya.

Melihat itu, kata Guntur, rapat paripurna gagal atau tidak kuorum hanya isu. "Saya yakin para sahabat DPRD saat ini sebagian besar ingin mensukseskan pemilihan Wagub DKI," pungkas Guntur.

(mdk/cob)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil
Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil

Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.

Baca Selengkapnya
Ini Sosok Politikus yang Digadang-Gadang Gerindra untuk Maju Pilgub DKI
Ini Sosok Politikus yang Digadang-Gadang Gerindra untuk Maju Pilgub DKI

Partai Gerindra tengah fokus mengawal perhitungan suara pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024.

Baca Selengkapnya
Cagub DKI Jakarta Ditentukan Prabowo, Tak Mesti Kader Gerindra
Cagub DKI Jakarta Ditentukan Prabowo, Tak Mesti Kader Gerindra

Partai Gerindra tidak mengharuskan kadernya untuk maju sebagai calon gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Hanura Buka Pendaftaran Calon Kepala Daerah Pilkada 2024
Hanura Buka Pendaftaran Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Partai Hanura tidak berjalan sendirian untuk momentum Pilkada serentak 2024.

Baca Selengkapnya
Gerindra Klaim Politisi Sudah Move On dari Pemilu 2024, Hak Angket di DPR Hampir Mustahil
Gerindra Klaim Politisi Sudah Move On dari Pemilu 2024, Hak Angket di DPR Hampir Mustahil

Waketum Partai Gerindra Habiburokhman mengklaim bahwa hampir 95 persen politisi sudah move on dari Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
KPU DKI Mulai Terima Konsultasi Kandidat Calon Gubernur Independen, Ada Purnawiran Polri
KPU DKI Mulai Terima Konsultasi Kandidat Calon Gubernur Independen, Ada Purnawiran Polri

Wahyu mengimbau bagi para calon atau kandidat yang berkeinginan mendaftar sebagai calon perorangan.

Baca Selengkapnya
Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR
Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos
Politikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos

Partai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.

Baca Selengkapnya
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.

Baca Selengkapnya