Gaji DPRD DKI Jakarta Naik, Satu Anggota Kantongi Rp136,5 Juta Per Bulan

Merdeka.com - Tunjangan untuk anggota DPRD DKI Jakarta di tahun anggaran 2022 dialokasikan sebesar Rp150 miliar dalam APBD. Nilai ini mengalami kenaikan Rp26,4 miliar jika dibandingkan dengan tahun 2021 dengan total tunjangan Rp77 miliar.

Dikutip melalui dokumen evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap APBD DKI 2022, nilai tepat untuk alokasi tunjangan yaitu Rp150.948.958.978. Nilai tersebut merupakan tunjangan yang akan diberikan daerah untuk 106 anggota DPRD DKI Jakarta.

Berapa total tunjangan yang akan diterima setiap anggota DPRD per bulan?

Berikut rincian yang telah dirangkum merdeka.com:

1. Uang representasi DPRD per bulan Rp 2.910.444

2. Tunjangan keluarga DPRD per bulan Rp 589.577

3. Tunjangan Beras DPRD per bulan Rp 620.000

4. Uang Paket DPRD per bulan Rp249.467

5. Tunjangan alat kelengkapan DPRD per bulan Rp361.020

6. Tunjangan jabatan DPRD per bulan Rp4.220.143

7. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD per bulan Rp149.984

8. Tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan anggota DPRD per bulan Rp21.500.000

9. Tunjangan reses DPRD per bulan Rp632.352

10. Pembiayaan Pph DPRD per bulan Rp622.896

11. Jaminan kesehatan bagi per bulan Rp500.000

12. Jaminan kecelakaan kerja per bulan Rp129.050

13. Jaminan kematian per bulan Rp129.051

14. Tunjangan perumahan per bulan Rp80.471.698

15. Tunjangan transportasi per bulan Rp20.485.849

16. Tunjangan jasa pengabdian per bulan Rp1.131.367

Dari komponen tunjangan tersebut, maka total nilai yang akan diterima setiap bulan oleh setiap anggota DPRD sekitar Rp136,5 juta.

Sementara, khusus untuk Pimpinan Dewan, setiap bulannya juga mendapat dana operasional sebesar Rp62.597.114

Kenaikan Gaji dan Tunjangan Dinilai Masih Ambang Batas

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik angkat bicara mengenai kenaikan gaji dan tunjangan anggota dewan pada tahun 2022 yang naik sebesar Rp26,4 milliar. Menurutnya, kenaikan tunjangan perumahan pun sudah beberapa tahun tidak mengalami kenaikan.

"Tunjangan perumahan itu kan udah berapa tahun enggak naik. Nah itu kan masih ambang batas yang ditetapkan, berdasarkan angka-angka," katanya saat dihubungi, Jumat (7/1).

Politikus Gerindra tersebut menyatakan kenaikan tersebut juga sudah mempertimbangkan beberapa hal. Salah satunya yakni perekonomian di Jakarta yang sudah mulai membaik.

"Kita sudah tahu, ekonomi sudah naik, sudah baik, kan kita naikan itu enggak sembarang. Jadi apa masalahnya jika ekonomi sudah membaik, APBD sudah membaik. Itu udah 3-4 tahun enggak naik," ujarnya.

Reporter: Ika Defianti/Liputan6.com