Dinsos DKI Pulangkan Ratusan Pengemis dan Pemulung 3-4 Bulan Sekali ke Daerah Asal
Merdeka.com - Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta Premi Lasari mengatakan telah memulangkan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terdiri dari gelandangan, pengemis, pemulung, manusia silver hingga PSK tiap 3-4 bulan sekali ke daerah asalnya.
"Yang jelas sih tiap tiga bulan sekarang kita kembalikan per empat bulan sekali gitu karena kan kita menunggu, enggak mungkin kan satu-satu (dipulangkan) terlalu besar anggarannya gitu kan," kata Premi di Ruang Pola, Blok G, Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (16/5/2023).
Menurut Premi, PPKS yang dijaring Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP) itu didata domisilinya untuk dicek sebelum dipulangkan ke daerah asalnya. Setidaknya, ada ratusan PPKS yang dipulangkan Dinsos DKI Jakarta setiap 3-4 bulan sekali.
"Kemarin waktu paling banyak ada 200-an mungkin yang 100-200 an," kata dia.
Premi menjelaskan, razia rutin telah dilakukan Satpol PP. Dinsos, ujar dia bertugas menampung PPKS untuk ditindaklanjuti.
"Kemarin kita lakukan razia rutin nih PPKS bersama dengan Satpol karena kan kita di jalan kan Satpol kami kan tampungannya gitu. Dan itu kita lakukan ada beberapa yang kita pulangkan ke daerah gitu ya," ucap dia.
Sebelumnya, 464 orang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di DKI Jakarta terjaring operasi penjangkauan PPKS jelang bulan puasa atau Ramadan 2023.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi DKI Jakarta menggelar operasi tersebut serentak di lima wilayah Ibu Kota sejak 9-15 Februari 2023. PPKS yang terjaring operasi pun bermacam-macam.
"Ada manusia gerobak, ada manusia silver banyak macam-macam yang terjaring PPKS," kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin, Jakarta, Jumat 17 Februari 2023.
Dia menyebut, operasi itu digelar mengingat sebentar lagi akan memasuki Ramadan. Menurut dia, ratusan orang yang terjaring dalam PPKS tersebut merupakan orang pendatang dari luar Jakarta yang tidak memiliki tempat tinggal yang layak.
"Makanya, sebelum bulan puasa kan sudah kita lakukan operasi penjangkauan PPKS. Orang daerah ke Jakarta kan juga tidak dilarang, tetapi ketika dia di jakarta ya yang pertama kita berharap juga mereka memiliki tempat tinggal yang layak," ucap dia.
Sejatinya Satpol PP tidak mempermasalahkan orang luar daerah yang akan datang ke Jakarta, namun ada beberapa pendatang bahkan warga Ibu Kota itu sendiri tidak memiliki tempat tingga tetap.
"Kan kalau manusia gerobak, tidurnya di mana-mana, di jalan. Kan membuat Jakarta tidak teratur, tidak tertib, jadi kumuh yah," ujarnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PKS memperingatkan kepada para penyelenggara untuk bersikap amanah dan tidak mencuri suara rakyat.
Baca SelengkapnyaPKS menilai aturan kekhususan Jakarta harus diatur tidak berbeda dengan kekhususan daerah lain seperti Papua maupun Aceh.
Baca SelengkapnyaDPW PKS DKI Jakarta juga melakukan penjajakan dengan sejumlah figur lain, baik kader maupun non kader PKS.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kemenkes mencatat 27 kasus kematian petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaDPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.
Baca SelengkapnyaPKS ingin agar IKN Nusantara menjadi pusat pemerintahan atau eksekutif
Baca SelengkapnyaAus meminta agar praduga itu harus direspons dengan cepat oleh DPR.
Baca SelengkapnyaUU DKJ disahkan DPR dalam rapat paripurna ke-14 masa persidangan IV, Kamis (28/3).
Baca SelengkapnyaAni menjelaskan, JN.1 memiliki gejala yang sama seperti Covid-19 lainnya.
Baca Selengkapnya