Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Dinsos DKI Pulangkan Ratusan Pengemis dan Pemulung 3-4 Bulan Sekali ke Daerah Asal

Dinsos DKI Pulangkan Ratusan Pengemis dan Pemulung 3-4 Bulan Sekali ke Daerah Asal Pengemis. ©2013 Merdeka.com

Merdeka.com - Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta Premi Lasari mengatakan telah memulangkan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terdiri dari gelandangan, pengemis, pemulung, manusia silver hingga PSK tiap 3-4 bulan sekali ke daerah asalnya.

"Yang jelas sih tiap tiga bulan sekarang kita kembalikan per empat bulan sekali gitu karena kan kita menunggu, enggak mungkin kan satu-satu (dipulangkan) terlalu besar anggarannya gitu kan," kata Premi di Ruang Pola, Blok G, Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (16/5/2023).

Menurut Premi, PPKS yang dijaring Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP) itu didata domisilinya untuk dicek sebelum dipulangkan ke daerah asalnya. Setidaknya, ada ratusan PPKS yang dipulangkan Dinsos DKI Jakarta setiap 3-4 bulan sekali.

"Kemarin waktu paling banyak ada 200-an mungkin yang 100-200 an," kata dia.

Premi menjelaskan, razia rutin telah dilakukan Satpol PP. Dinsos, ujar dia bertugas menampung PPKS untuk ditindaklanjuti.

"Kemarin kita lakukan razia rutin nih PPKS bersama dengan Satpol karena kan kita di jalan kan Satpol kami kan tampungannya gitu. Dan itu kita lakukan ada beberapa yang kita pulangkan ke daerah gitu ya," ucap dia.

Sebelumnya, 464 orang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di DKI Jakarta terjaring operasi penjangkauan PPKS jelang bulan puasa atau Ramadan 2023.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi DKI Jakarta menggelar operasi tersebut serentak di lima wilayah Ibu Kota sejak 9-15 Februari 2023. PPKS yang terjaring operasi pun bermacam-macam.

"Ada manusia gerobak, ada manusia silver banyak macam-macam yang terjaring PPKS," kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin, Jakarta, Jumat 17 Februari 2023.

Dia menyebut, operasi itu digelar mengingat sebentar lagi akan memasuki Ramadan. Menurut dia, ratusan orang yang terjaring dalam PPKS tersebut merupakan orang pendatang dari luar Jakarta yang tidak memiliki tempat tinggal yang layak.

"Makanya, sebelum bulan puasa kan sudah kita lakukan operasi penjangkauan PPKS. Orang daerah ke Jakarta kan juga tidak dilarang, tetapi ketika dia di jakarta ya yang pertama kita berharap juga mereka memiliki tempat tinggal yang layak," ucap dia.

Sejatinya Satpol PP tidak mempermasalahkan orang luar daerah yang akan datang ke Jakarta, namun ada beberapa pendatang bahkan warga Ibu Kota itu sendiri tidak memiliki tempat tingga tetap.

"Kan kalau manusia gerobak, tidurnya di mana-mana, di jalan. Kan membuat Jakarta tidak teratur, tidak tertib, jadi kumuh yah," ujarnya.

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI
PKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI

PKS memperingatkan kepada para penyelenggara untuk bersikap amanah dan tidak mencuri suara rakyat.

Baca Selengkapnya
PKS Usul Ada Pemilihan Langsung DPRD Tingkat II dan Wali Kota di RUU Daerah Khusus Jakarta
PKS Usul Ada Pemilihan Langsung DPRD Tingkat II dan Wali Kota di RUU Daerah Khusus Jakarta

PKS menilai aturan kekhususan Jakarta harus diatur tidak berbeda dengan kekhususan daerah lain seperti Papua maupun Aceh.

Baca Selengkapnya
PKS Buka Peluang Kembali Dukung Anies di Pilgub DKI Jakarta 2024
PKS Buka Peluang Kembali Dukung Anies di Pilgub DKI Jakarta 2024

DPW PKS DKI Jakarta juga melakukan penjajakan dengan sejumlah figur lain, baik kader maupun non kader PKS.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Kemenkes Catat 27 Petugas KPPS Gugur dalam Bertugas selama Pemilu 2024
Kemenkes Catat 27 Petugas KPPS Gugur dalam Bertugas selama Pemilu 2024

Kemenkes mencatat 27 kasus kematian petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak
DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak

DPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.

Baca Selengkapnya
PKS Ingin DPR Tetap di Jakarta, IKN Jadi Pusat Pemerintahan
PKS Ingin DPR Tetap di Jakarta, IKN Jadi Pusat Pemerintahan

PKS ingin agar IKN Nusantara menjadi pusat pemerintahan atau eksekutif

Baca Selengkapnya
PKS Singgung Penggunaan Hak Angket saat Rapat Paripurna di DPR
PKS Singgung Penggunaan Hak Angket saat Rapat Paripurna di DPR

Aus meminta agar praduga itu harus direspons dengan cepat oleh DPR.

Baca Selengkapnya
Q & A: Poin Penting Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta
Q & A: Poin Penting Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta

UU DKJ disahkan DPR dalam rapat paripurna ke-14 masa persidangan IV, Kamis (28/3).

Baca Selengkapnya
Dinkes DKI Akhirnya Mengungkap Jumlah Kasus Covid-19 JN.1 di Jakarta Selama Tahun 2023
Dinkes DKI Akhirnya Mengungkap Jumlah Kasus Covid-19 JN.1 di Jakarta Selama Tahun 2023

Ani menjelaskan, JN.1 memiliki gejala yang sama seperti Covid-19 lainnya.

Baca Selengkapnya