Denda Tertinggi bagi Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19 di DKI Rp7,5 Juta

Selasa, 20 Oktober 2020 09:58 Reporter : Yunita Amalia
Denda Tertinggi bagi Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19 di DKI Rp7,5 Juta Operasi Yustisi untuk Pelanggar PSBB di BSD. ©2020 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - DPRD DKI Jakarta mengesahkan peraturan daerah (Perda) penanganan Covid-19. Perda tersebut sebagai dasar hukum kuat terhadap penegak hukum dalam menerapkan upaya pencegahan penularan Covid-19.

Perda tersebut terdiri dari 11 Bab. Dari jumlah itu, diatur mengenai sanksi pidana bagi masyarakat yang dianggap menyalahi upaya memutus mata rantai penularan Covid. Jika sebelum disahkan, sanksi pidana yang dimuat dalam rancangan Perda terdapat pidana penjara. Namun pidana dihapuskan dan diganti dengan denda.

Ada 4 pasal yang mengatur tindakan apa saja yang dikenakan denda oleh Pemprov, yaitu; Pasal 29, menolak dengan sengaja pemeriksaan tes PCR oleh Pemprov untuk kebutuhan pelacakan, Pasal 30, menolak pengobatan atau vaksinasi, Pasal 31, ayat 1, mengambil secara paksa jenazah yang berstatus probable atau terkonfirmasi positif Covid-19 dari petugas kesehatan, Pasal 32, meninggalkan tempat atau fasilitas isolasi tanpa memberitahukan petugas.

Dari keempat pasal tersebut, denda maksimal yang diatur dalam Perda sebesar Rp5 juta. Terkecuali, bagi orang yang sengaja mengambil paksa jenazah yang berstatus probable atau positif Covid-19, disertai kekerasan dijatuhi denda maksimal Rp7,5 juta.

Baca Selanjutnya: Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini