Bupati Kepulauan Seribu Ungkap Pemilik Helipad di Pulau Panjang

Merdeka.com - Bupati Kepulauan Seribu, Junaedi menyampaikan sumber dana pembangunan helipad di Pulau Panjang berasal dari pemilik salah satu pulau di Kepulauan Seribu. Tidak disebutkan siapa sosok tersebut.

Helipad ini menjadi sorotan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, karena dianggap sebagai helipad ilegal.

"Dari pemilik pulau yang membiayai pembangunan helipad," ujar Junaedi, Senin (11/7).

Menurutnya, di Pulau Panjang sebenarnya telah dibangun runaway untuk pesawat kecil sejak 2005. Namun pembangunannya tidak berjalan. Hingga beberapa tahun kemudian, pejabat wilayah setempat memiliki kewenangan melakukan beautifikasi terhadap runaway yang tak terpakai itu, dengan cara pengecetan ulang. Helipad pun masuk ke dalam objek yang dipercantik.

Junaedi mengatakan, adanya partisipasi warga karena di Pulau Panjang kerap menjadi destinasi religi karena terdapat makam sosok yang dihormati. Dia pun mengakui proyeksi untuk Pulau Panjang adalah sebagai destinasi wisata religi.

"Tujuan kami untuk menarik wisatawan yang ingin datang ke Pulau Seribu melalui transportasi udara," ujarnya.

Selain sebagai fasilitas wisatawan, Junaedi menuturkan helipad di Pulau Panjang juga kerap menjadi fasilitas helikopter milik TNI atau polisi saat menidstribusikan bantuan.

"Ketika ada darurat kebencanaan dari angkatan udara TNI kepolisian juga sering mendarat ke situ," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, menemukan helipad ilegal di Pulau Panjang, Kepulauan Seribu. Dianggap ilegal, karena tidak ada laporan ke Pemprov DKI.

"Lahan ini digunakan oleh swasta, harusnya kalau helipad itu resmi, setiap kali mendarat kan memberi pemasukan ke Pemprov, tapi selama ini tidak," ujar Pras di Pulau Panjang, Kamis (30/6).

Pras menuturkan, lantaran tidak adanya laporan, secara otomatis Pemprov DKI tidak menerima retribusi dari tempat parkir helikopter tersebut. Dia pun menuding, retribusi helipad tersebut justru masuk ke kantung oknum tertentu secara tidak sah.

"Dia tidak melaporkan secara transparan bahwa di dalam itu ada pemanfaatan lahan. Kan itu ada duitnya bos. Duitnya lari ke mana? Ke oknum kan," tukasnya.