Bukan Anak Tiri Ibu Kota Jakarta

Merdeka.com - Tidak ada gedung pencakar langit di sini. Bangunan paling tinggi adalah Mercusuar Noord Wachter. Tingginya 50 meter. Jauh dari kesan bagian dari ibu Kota Jakarta yang megah dan mewah.

Bagi sebagian orang, Pulau Sabira mungkin terdengar asing di telinga. Apalagi dibandingkan Pulau Pari, Pramuka, Tidung, ataupun pulau lainnya yang lebih dulu eksis sebagai destinasi wisata.

Pulau ini tidak pernah didatangi gubernur selama puluhan tahun. Kehadiran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 2019, merupakan kali pertama setelah 20 tahun lamanya pulau ini tidak 'disentuh' kepala daerah DKI Jakarta. Padahal, pulau seluas 8,83 hektare ini masih masuk ke dalam wilayah Kelurahan Pulau Harapan, Kabupaten Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta.

Pulau ini sang penjaga utara Jakarta. Secara geografis, letak Pulau Sabira memang lebih dekat ke daratan Sumatera dibandingkan ke daratan Jawa. Jaraknya lebih dari 150 kilometer dari Jakarta. Sedangkan ke Lampung yang ada di Pulau Sumatera hanya 137 km.

Sebelum 2017, banyak mahasiswa yang datang ke pulau ini. Melaksanakan Kuliah Kerja Nyata. Ada juga yang menjadikan pulau ini sebagai objek penelitian skripsi maupun tesis. Tapi sekarang sudah tidak pernah lagi.

"Mereka bilang sekarang Sabira sudah keren, sudah maju. Kalau KKN kan datangnya ke daerah yang masih terpencil, masih terbelakang ibaratnya," kata Ketua RW 03 Kelurahan Pulau Harapan, Pulau Seribu, Muhammad Ali Kurniawan, diiringi tawa saat berbincang dengan merdeka.com, Jumat (21/5).

Kondisi Pulau Sabira hari ini banyak mengalami perubahan. Seiring berputarnya roda zaman. Ruang publik diisi dengan fasilitas pendukung peningkatan kualitas hidup. Anak-anak kini punya ruang bermain. Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang selesai dibangun pada awal 2019. Di dalamnya ada lapangan futsal, kantor pengelola RPTRA, perpustakaan, lapangan, toilet, serta fasilitas bermain anak-anak. Pembangunan RPTRA Pulau Sabira berbarengan dengan Balai Warga atau Rumah Singgah. Dikerjakan Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP).

Berjalan menelusuri sisi lain di Pulau Sabira. Terlihat dua bocah perempuan berlari tanpa alas kaki. Mereka bergegas menuju bangunan berkelir biru. Wajahnya semringah. Masker di wajahnya melorot hingga ke dagu. Mendadak tersipu malu saat dipandangi. Tangan kanan mereka menenteng galon isi ulang air mineral.

Anak perempuan tersebut bergegas mengisi air untuk kebutuhan sehari-hari. Air bersih dan layak dikonsumsi di Sabira dihargai Rp1.000 untuk satu galon air mineral.

Salah seorang warga, Badriah merekam jelas perkembangan yang terjadi di Pulau Sabira. Dia sudah menetap di sana sejak 1970. Dia melihat perubahan yang sangat drastis. Sekarang, hampir seluruh kebutuhan dasar di Pulau Sabira terpenuhi. Sebut saja air bersih, pangan, serta akses transportasi. Sejak 2018, geliat pembangunan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan warga Pulau Sabira semakin gencar.

"Alhamdulillah sekarang jadi lebih hemat. Untuk air minum kita sudah disediakan dari pemerintah. Warga cuma perlu bayar Rp1.000 satu galonnya. Dulu kita harus beli galon ke warung satunya Rp40.000," kata warga asli Banten itu.

Jauh sebelumnya, warga Pulau Sabira harus berbondong-bondong antre menimba air di sumur. Sumur itu satu-satunya sumber air minum warga. Bayangkan saja, di pulau seluas 8,83 hektar itu, hanya ada satu sumur yang diandalkan oleh ratusan warga.

"Kalau musim kemarau, kita sudah antre berjam-jam, eh enggak kebagian karena sumurnya kering. Aduh sedih sekali dulu," kata Badriah mengingat-ingat masa-masa yang bisa dibilang cukup memprihatinkan.

"Dulu kita dorong-dorong air dari sumur pakai gerobak. Harus dulu-duluan biar dapat. Kalau untuk mandi dan cuci piring, kita gali sumur sendiri di rumah masing-masing, beli pompa air. Kasihan warga yang nggak mampu beli pompa air, masih harus ke sumur itu," katanya.

Agung, penduduk Pulau Sabira juga punya cerita sama. Kehidupan masyarakat pulau ini tampak lebih baik. Sejak 2019, Pemprov DKI membangun sistem Backrish Water Reverse Osmosis (BWRO).

Sebelum ada BWRO, kelayakan air tanah terus menurun sejak tahun 1990. Jika dikonsumsi, rasanya tidak enak. Apalagi saat musim kemarau datang. Akibatnya, banyak warga terserang penyakit. Dari mulai ginjal hingga prostat. Sesepuh keluarga Agung menjadi salah satu yang terkena dampak menurunnya kualitas air tanah di daerah tersebut.

"Kalau dulu ya orang-orang tua kita paling banyak kena prostat atau batu ginjal ya. Itu kakek bapak saya kena dulu," kenang Agung.

BWRO membawa kebahagiaan tersendiri bagi 670 jiwa penduduk di Pulau dengan mercusuar Noord Wachter peninggalan Kerajaan Belanda sebagai ikonnya. Kini, kebutuhan air bersih sudah terpenuhi dengan baik. Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) dari Suku Dinas Sumber Daya Air Pemprov DKI menjadi pihak pengelola air bersih.

"Sejak ada BWRO, Alhamdulillah sudah mulai penyakit itu jarang ditemui lagi dan semoga sudah hilang," jelas Agung.

Setelah dua galon terisi penuh, dua bocah berbaju merah muda dan hijau tosca itu bergegas pulang. Galon tidak lagi digendong. Mereka membawa air berisi 19 liter dengan gerobak milik masjid. Meski badannya kecil, dua anak itu tampak terbiasa mendorong gerobak.

Harga Rp1.000 untuk satu galon air tak sepenuhnya diambil untuk keuntungan Pemprov DKI. Setengahnya dipakai untuk biaya perawatan masjid Al Amien. Satu-satunya tempat ibadah bagi umat muslim di pulau tersebut.

"Jadi harganya Rp500 dari Sudin, tapi kita warga sepakat bayar Rp1.000 yang sisanya dipakai untuk perawatan masjid dan juga gerobak masjid yang dipakai untuk membawa galon," ucap Agung.

Rencananya Pemprov DKI bakal membangun Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) di Pulau Sabira. SWRO merupakan unit sistem desalinasi untuk mengubah air laut menjadi air tawar.

"Karena kalau menggunakan BWRO terus, dikhawatirkan akan terjadi penurunan muka tanah," kata Bupati Kepulauan Seribu, Junaedi saat dihubungi merdeka.com melalui sambungan telepon, 25 Mei 2021.

Tak hanya pembangunan pengolahan air bersih, tapi juga sisi lingkungan hidup. Menengok ke belakang, dulu sampah tampak berserakan. Bahkan, hampir 40 persen daratan di pulau tersebut berisi timbunan sampah. Luas pulau ini 8,8 hektare.

Warga tidak tahu harus membuang sampah ke mana. Kala itu pengolahan sampah belum ada. Suku Dinas Lingkungan Hidup belum hadir pulau terluar Jakarta ini.

"Dulu sampah ditimbun di tanah. Jadi digali tanahnya ini, dibuang di situ, pokoknya setiap ada galian ditimbun di situ," tutur Agung.

Kehadiran sistem pengelolaan limbah lewat metode bank sampah, membuat budaya menimbun sampah perlahan ditinggalkan masyarakat. Sistem bank sampah menyadarkan warga untuk memilah sampah organik dan bukan organik.

Pulau Sabira kini tampak lebih bersih dan asri. Kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik. Sampah yang dulu tak terpakai, kini menjadi salah satu pemasukan warga yang mayoritas nelayan.

"Setiap tahunnya per nasabah biasanya bisa dapat Rp100.000-150.000, karena sampah plastik tidak berat ya. Tapi intinya bayaran yang diberikan kepada warga, supaya tertarik untuk memilah sampah," kata Agung.

Sedangkan sampah organik digunakan untuk pupuk kompos dan mendukung aktivitas pertanian di lahan percontohan urban farming. Upaya ini dilakukan guna mendorong minat masyarakat mencontoh hidup yang lebih baik.

Pada akhir tahun 2020 Pemprov DKI membangun sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD). Melalui sistem ini, limbah rumah tangga dikelola agar Laut tidak lagi tercemar. Pipa terkoneksi dengan rumah warga telah tertanam di bawah pasir. Pipa mengalir ke SPALD terlebih dahulu, sebelum akhirnya dialihkan ke laut.

"Biar limbah yang telah diolah layak untuk disiram ke tanah-tanah," kata Agung sambil menunjuk ke jalanan setapak di mana pipa tersebut ditanam.

Ada lagi kado yang 'diberikan' Pemprov DKI di hari ulang tahun ke-19 Kabupaten Kepulauan Seribu. Yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Dibangun oleh Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Distribusi (PLN UID) Jakarta Raya. PLTS ini diresmikan Gubernur Anies Baswedan pada November 2019.

"Dulu waktu saya pertama kali merantau ke sini, masih gelap. Tidak ada listrik sama sekali, pakai lampu templok buat sendiri dari kaleng sama minyak tanah. Sekarang Alhamdulillah listrik sudah nyala 24 jam," kata Badriah.

Sebenarnya sejak 2014 warga Sabira sudah bisa menikmati listrik. Tapi kurang lebih hanya 14 jam setiap hari. Dua unit Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berupa genset dibangun. Kekuatannya 250 KWh dan 125 KWh.

Dua unit PLTD itu baru bisa dioperasikan pada pukul 17.00 hingga 24.00 WIB. Pada siang harinya, warga mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang menyala pada pukul 09.00 hingga 17.00 WIB. PLTS ini pun belum bisa mencukupi kebutuhan listrik warga. Mereka dijatah 300 KWh per keluarga. Sehingga, para warga harus betul-betul menghemat pemakaian listrik.

"Pakainya harus hemat sekali, suka mati juga listriknya. Sekarang Alhamdulillah tidak perlu khawatir lagi (listrik mati)," kata Badriah melanjutkan ceritanya.

Pulau Sabira sebenarnya sudah memiliki PLTS sejak 2007. PLTS ini merupakan bantuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Namun sempat tidak berfungsi karena terjadi kerusakan setelah tersambar petir. Belasan tahun lamanya, PLTS yang rusak itu tak kunjung diperbaiki. Hingga akhirnya pada November 2020, PLTS yang bisa berfungsi 24 jam nonstop diresmikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

PLTS hybrid PLN di Pulau Sabira kapasitasnya sebesar 400 kilo Watt peak (kWp). PLTS ini diproyeksi menghasilkan energi sebesar 1.200 kWh per hari dan menghemat pengeluaran biaya bahan bakar yang mencapai Rp3 miliar.

"Pak Anies mengatakan, warga Pulau Sabira itu mandiri dan tangguh. Soalnya selama ini mereka memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Untuk itu, dalam rangka pemerataan pembangunan, Pemprov DKI berharap Pulau Sabira diharapkan bisa seperti pulau-pulau lainnya," ujar Bupati Kepulauan Seribu, Junaedi.

Geliat pembangunan di Sabira memberi gambaran, Pulau ini bukan anak tiri ibu Kota Jakarta. Keberadaannya menjadi perhatian.

"Walaupun jauh dari Monas, tapi Pak Anies memberikan hak-hak yang sama kepada warga Pulau Sabira," lanjutnya.

Sebersit harapan disampaikan. Pulau Sabira kini mengejar ketertinggalan. Rencana pembangunan sarana dan prasarana lain yang sudah ditargetkan, diharapkan bisa segera rampung. Pemprov DKI memprioritaskan membangun sarana dan prasarana yang berhubungan dengan kebutuhan dasar seperti transportasi, kesehatan, dan pendidikan.

"Sekarang sektor kesehatan yang diutamakan. Kita sudah sampaikan ke Pak Anies supaya menambah dokter dan ada ambulans yang standby," ungkapnya.

Sampai saat ini memang belum ada kapal ambulans yang berjaga di Pulau Sabira. Puskesmas belum berdiri. Hanya ada Pos Kesehatan. Mengingat belum ada dokter di Pulau Sabira. Jika ada masyarakat yang sakit keras, dibawa ke Puskesmas Pulau Harapan. Atau dirujuk ke RSUD Koja, Tanjung Priok dan RS lainnya di Kota Jakarta.

Saat sedang mengunjungi Pos Kesehatan Pulau Sabira, kami bertemu dokter Doris Chandrawati yang didatangkan dari Puskesmas Pulau Harapan. Saat itu, dokter Doris didatangkan untuk melakukan pendekatan dengan warga agar meningkatkan protokol kesehatan. Serta membantu dua orang garda terdepan Pulau Sabira dalam melakukan tes swab ke warga pulau.

Di Pulau Sabira hanya ada dua tenaga kesehatan yang jadi andalan selama puluhan tahun. Kedua sosok itu adalah Kepala Pos Kesehatan Rita Sahara dan bidan Desi Wahyuningsih.

Pembangunan lain yang dikejar adalah kebutuhan infrastruktur pendidikan. Khususnya sekolah tingkat menengah atas (SMA). Di pulau ini hanya ada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri. Kedua sekolah ini berada di satu atap.

Dalam satu kelas, jumlah muridnya hanya sekitar 15-20 orang. Setelah lulus SMP, biasanya para siswa melanjutkan ke jenjang SMA yang ada di wilayah Kota Jakarta lainnya. Meskipun di Pulau Sabira tidak ada SMA, namun anak-anak di Pulau Sabira tetap berprestasi. Salah satu putri kebanggaan Sabira yang bernama Tiara.

Dia baru saja memenangkan kontes menyanyi bergengsi Voice of Ramadhan. Anak-anak di Pulau Sabira lainnya juga memiliki mimpi yang tinggi. Kami sempat bersenda gurau dan bercerita bersama mereka yang akan kelak akan mengubah masa depan pulau ini. Sebagian besar dari anak-anak itu ternyata memiliki cita-cita mulia. Memajukan dan mengabdi untuk tanah kelahirannya.

"Aku mau jadi dokter, soalnya di sini belum ada dokter," kata Kayla, siswi Sekolah Satu Atap Pulau Sabira.

"Aku mau jadi Polwan, waktu itu pernah ada Polwan ke sini dan aku lihat Polwan itu keren," kata Risa.

"Kalau aku mau jadi guru, supaya bisa mengajari anak-anak Pulau Sabira. Supaya pintar," timpal anak lainnya.

Setelah pembangunan prasarana untuk memenuhi kebutuhan dasar itu rampung, sektor lainnya segera direalisasikan. Sektor pariwisata misalnya. Dari sisi geografis, sektor pariwisata tidak kalah penting. Menjadi pendongkrak perekonomian warga Pulau Sabira.