Berharap sejumput ruang terbuka hijau di Jakarta yang sakit

Merdeka.com - "Ciri khas kota yang sakit adalah kota dengan mal yang banyak. Mal hanya memisahkan si kaya dan si miskin. Kota yang baik bukan diukur dari pendapatan per kapitanya, tapi dari tingkat kebahagiaan penduduknya."

"Kota yang baik menyediakan banyak ruang terbuka hijau bagi warganya. Menghargai pejalan kaki dan pesepeda sama dengan mobil sedan ratusan juta rupiah."

Kata-kata indah itu diucapkan mantan Wali Kota Bogota Kolombia Enrique Penalosa saat berkunjung ke Jakarta tahun 2007 lalu. Enrique sukses membuat sistem jaringan busway yang ditiru Sutiyoso di Jakarta.

Gubernur yang punya visi menciptakan kota dengan taman adalah Henk Ngantung yang menjabat tahun 1964-1965. Tapi Henk pun tak berhasil.

Jakarta kini dikepung mal. Hampir tak ada Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang bisa menjadi tempat berkumpul warga. Dalam rentang waktu satu dekade, luas RTH tidak mengalami peningkatan yang signifikan.

"Luas RTH pada tahun 2000 sebesar 9 persen. Kemudian hingga tahun 2011 kemarin, masih 9,8 persen. Artinya, dalam satu dekade, penambahannya kurang dari 1 persen," ujar Koordinator Peta Hijau Jakarta, Nirwono Joga, saat berbincang dengan merdeka.com, Selasa (9/10).

Menurut Nirwono, kondisi ini sangat jauh dari angka keterpenuhan RTH yang tercantum dalam rencana tata ruang wilayah Jakarta 2020. "Di situ sudah ditetapkan target sampai 2020 itu sekitar 30 persen total RTH. Angka itu terbagi atas RTH publik sebesar 20 persen dan RTH privat sebesar 10 persen," kata dia.

Nirwono juga mengeluhkan banyaknya lahan yang tidak dimanfaatkan untuk memenuhi target RTH, tetapi malah dialihkan untuk kepentingan pembangunan pusat perbelanjaan. Dalam hal ini, menurut dia, Pemerintah Provinsi DKI terlalu mudah dalam memberikan izin untuk pembangunan mal.

"Seharusnya jangan memberi izin dulu terhadap pembangunan mall. Ini bertentangan dengan keinginan untuk memiliki RTH. Nanti RTH jadi rumah, toko dan hotel," kata dia.

Selain itu, kata Nirwono, terdapat persoalan lain yang turut menghambat pemenuhan RTH. Persoalan itu terletak pada belum adanya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan RTH yang ada dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut dia, hal ini berbenturan dengan semangat menciptakan kota yang bersih. Sehingga, pemerintah perlu kembali mengajak masyarakat untuk lebih menghabiskan waktu di RTH semacam taman kota dibanding di pusat perbelanjaan.

"Pemerintah harus kembali mengajak masyarakat beraktivitas di taman-taman kota. Hal itu dapat dijalankan dengan cara mengoptimalkan kembali taman-taman kota menjadi tempat festival budaya," kata dia.

"Sekarang ini lebih dari 50 persen taman di Jakarta sebenarnya mati suri, tidak terawat dengan baik dan kadang digunakan tidak sesuai dengan fungsinya," terang dia.

Di bawah Jokowi akankah taman kota menggusur mal? Ataukan kembali mal menggusur taman kota?