Anies Terbitkan Pergub Reklamasi Ancol, Relawan dan Nelayan Ancam Geruduk Balai Kota

Kamis, 2 Juli 2020 07:06 Reporter : Yunita Amalia
Anies Terbitkan Pergub Reklamasi Ancol, Relawan dan Nelayan Ancam Geruduk Balai Kota Anies Baswedan. ©2020 Merdeka.com/Antara

Merdeka.com - Relawan Anies Baswedan saat kontestasi Pemilihan Gubernur 2017 berencana akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran atas penerbitan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020. Kepgub tersebut berisi tentang izin perluasan pengembangan kawasan wisata Taman Impian Jaya Ancol dengan luas kurang lebih 120 hektare dan Dunia Fantasi seluas 50 hektar.

Koordinator Relawan Jaringan Warga (Jawara) Anies Sandi, Sanny Irsan mengatakan rencana demonstrasi dalam skala besar karena merasa kecewa dengan keputusan Anies yang kini menjadi Gubernur DKI. Sebab, saat kampanye, Anies berjanji untuk menghentikan reklamasi.

"Kami menunggu langkah beliau dalam minggu ini. Apabila beliau tidak mencabut Kepgub ini, maka kami yang notabene adalah pendukung setianya akan demo besar-besaran ke Balai Kota," ujar Sanny, Kamis (2/7).

Sanny menyebut ada ribuan orang yang akan berdemo menuntut keputusan Anies yang memberikan izin kepada PT Pembangunan Jaya Ancol perihal reklamasi tersebut.

"Sampai saat ini sudah enam elemen yang akan bergabung dan InsyaAllah akan bertambah lagi orangnya. Minimal 5.000 orang akan turun," jelas Sanny.

Selain warga Jakarta Utara yang kebanyakan kecewa atas keputusan Anies itu, para nelayan juga bakal berdemo di depan Balai Kota nanti.

Terbit nya surat Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020 tentang izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dufan seluas lebih kurang 35 hektare (ha) dan kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol seluas lebih kurang 120 ha oleh Gubernur DKI Jakarta disayangkan Jawara, karena muncul ditengah pandemi.

"Kalau saja beliau (Anies) tidak mencabut Kepgub tersebut, maka kami akan terus melawan beliau," tukas Sanny.

Ia menambahkan, "Apapun alasannya, menguruk atau menimbun laut itu adalah reklamasi dan ini jelas melanggar janji kampanye Anies di kampanye pilkada 2017 lalu," tandasnya.

1 dari 1 halaman

Anies Terbitkan Kepgub Perluasan Kawasan Wisata Taman Impian Jaya Ancol

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menerbitkan izin perluasan pengembangan kawasan wisata Taman Impian Jaya Ancol dengan luas kurang lebih 120 hektare dan Dunia Fantasi seluas 50 hektare. Izin tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020 yang telah ditandatangani Anies pada 24 Februari 2020.

Dalam Kepgub tersebut dijelaskan perluasan kawasan Ancol berdasarkan perjanjian kerja sama antara dengan PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk pada 13 April 2009.

"Memberikan izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dunia Fantasi (DUFAN) seluas ± 35 (lebih kurang tiga puluh lima hektar) dan Kawasan Rekreasi Taman Impian Ancol Timur seluas ± 120 Ha (lebih kurang seratus dua puluh hektar) kepada PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk sesuai peta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini," kata Anies yang dikutip dalam Kepgub tersebut oleh Liputan6.com, Sabtu (27/6).

Sedangkan dalam diktum kedua disebutkan, untuk pelaksanaan perluasan kawasan tersebut ada sejumlah kajian teknis yang mesti dilengkapi.

Di antaranya yakni harus memiliki kajian penanggulangan banjir, dampak pemanasan global, dampak lingkungan, infrastruktur dan prasarana hingga kajian lain yang diperlukan.

Kemudian, Anies juga meminta agar pengelola berkewajiban untuk menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas dasar yang dibutuhkan dalam pengembangan kawasan.

"Antara lain jaringan jalan di dalam kawasan, angkutan umum massal, jaringan utilitas, infrastruktur pengendali banjir, ruang terbuka biru, ruang terbuka hijau serta sarana pengelolaan limbah cair dan padat. Dan pengerukan sedimentasi sungai sekitar perluasan kawasan," ucapnya.

Selanjutnya dalam Kepgub tersebut juga mengatur untuk waktu pelaksanaan perluasan kawasan harus diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

"Sebagaimana dimaksud pada diktum ke satu berlaku untuk jangka waktu tiga tahun dan apabila sampai dengan jangka waktu tersebut pelaksanaan perluasan kawasan belum dapat diselesaikan, izin akan ditinjau kembali," jelasnya. [gil]

Baca juga:
DPRD DKI Sebut Reklamasi Ancol Peninggalan Fauzi Bowo, Anies Cuma Melanjutkan
DPRD DKI Ungkap Proyek Reklamasi Ancol: Hotel, Wahana Baru dan Ruang Rapat
Kasasi Soal Pencabutan Izin Pulau Reklamasi H Dikabulkan MA, Anies Sebut Maju Terus
Teken Perpres 60 Tahun 2020, Jokowi Izinkan Pembangunan di 4 Pulau Reklamasi

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini