Anies Tegaskan Tak Butuh Kajian Rumit untuk Melepas Saham di Perusahaan Bir

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan tidak diperlukannya kajian untuk pelepasan saham di PT Delta Djakarta Tbk. PT Delta Djakarta Tbk merupakan perusahaan yang memproduksi minuman keras.

"Kan sudah jelas, nggak perlu kajian rumit," kata Anies di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (13/3/2019).

Dia menginginkan badan usaha milik Pemprov DKI Jakarta dapat bersifat membangun. Sehingga Anies menilai pelepasan saham merupakan hal yang tepat.

"Itu sebabnya keputusan 94 tahun yang lalu mau dikoreksi sekarang supaya pemerintah meletakan uangnya di kegiatan yang sifatnya pembangunan. Jadi tidak perlu kajian terlalu rumit," ucapnya.

Untuk diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pernah berjanji akan melepaskan saham perusahaan PT Delta Jakarta, hingga saat ini rencananya masih belum terealisasi.

Janji untuk menjual saham PT Delta ini diungkapkan Anies-Sandi saat maju Pilgub Jakarta. Pada April 2018, pasangan Gubernur DKI Jakarta sudah sepakat dan sudah memulai proses penjualan kepemilikan saham tersebut. Namun, hingga kini saham masih belum resmi dijual.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menilai perusahaan bir tidak merugikan Pemprov DKI Jakarta. Karena itu, dia tetap menolak rencana pelepasan saham di PT Delta Djakarta Tbk.

"Saya tetap berprinsip, enggak ada yang merugikan untuk pemerintah daerah, apalagi yang dikatakan setahun dapat Rp 50 miliar," kata Prasetio di kantor DPRD DKI Jakarta, Senin (4/3/2019).

Politisi PDI Perjuangan itu mengimbau agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dapat memikirkan kembali rencana pelepasan saham itu. Prasetio mengaku pihaknya pernah menerima surat dari Anies mengenai rencana pelepasan saham.

Sementaranya itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mendukung rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melepas saham PT Delta Jakarta Tbk. Dia menilai dengan melepas saham itu, Pemprov DKI dapat lebih fokus dalam mengatur peredaran minuman keras.

"Karena tugas dari pemerintah itu bukanlah menjual atau mengedarkan minuman keras kepada warganya. Tapi justru menjadi regulator dalam kerangka mengatur peredaran minuman keras di tengah-tengah masyarakat," kata Triwisaksana saat dihubungi, Selasa (5/3/2019).