Anggaran PT Transjakarta dipotong Rp 2,7 M karena pelayanan buruk

Sabtu, 12 Agustus 2017 03:30 Reporter : Fikri Faqih
Uji coba transjakarta koridor Tendean-Ciledug. ©2017 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terpaksa harus memangkas subsidi Rp 2,7 miliar kepada PT Transportasi Jakarta. Langkah ini diambil sebagai sanksi pinalti karena belum dapat memenuhi Standar pelayanan Maksimal (SPM).

Kepala Bidang Angkutan Darat dan Perkeretaapian Dinas perhubungan DKI Jakarta, Masdes Aerofi mengatakan, Dinas Perhubungan terus mengawasi operasional bus TransJakarta di bawah PT Transportasi Jakarta.

Bahkan setelah dilakukan evaluasi setiap triwulan, PT Transportasi Jakarta terkena pinalti berupa pemotongan subsidi Rp 1,5 miliar lantaran melanggar SPM. Sehingga saat pelarangan sepeda motor diberlakukan September mendatang, operasional bus Transjakarta pastinya akan diawasi lebih ketat.

"Jadi kita benar-benar konsen untuk menyiapkan fasilitas pengganti ketika larangan sepeda motor diberlakukan. Kalau bus lama dan ketidaknyamanan lainya dirasakan, pengguna bus diharapkan segera melaporkan ke pengaduan Dinas Perhubungan," kata Masdes di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (11/8).

Sementara itu, Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjiatmoko mengakui, bila operasional bus Transjakarta masih banyak melanggar SPM dan terkena sanksi berupa pemotongan subsidi.

Bahkan, apabila pada saat laporan akhir tahun ternyata subsidi yang diajukan tahun ini Rp 2,8 triliun tidak terserap, Dishub DKI akan memotong separuhnya dari total subsidi yang diajukan tersebut.

"Kita konsen dalam meningkatkan layanan transportasi umum, khususnya bus TransJakarta beserta feedernya hingga ke pemukiman. Pada saat ujicoba nanti kami harap bus cadangan yang ada sekitar 10 persen dari total 1400 bus ditempatkan menjadi feeder guna melayani perjalanan pengendara motor dari awal perjalanannya," jelasnya.

Sigit menambahkan, telah meminta pihak kepolisian agar menjaga jalur bus khusus koridor I dari kendaraan pribadi. Dia tidak ingin ada diskresi-diskresi yang selama ini menjadi alasan polisi membiarkan kendaraan pribadi melintas di jalur bus Transjakarta.

"Jalur yang mix dengan kendaraan pribadi akibat tidak ada separator akan kami pasang kembali," tutupnya. [noe]

Topik berita Terkait:
  1. Pemprov DKI
  2. Transjakarta
  3. Jakarta
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Subscribe and Follow

Temukan berita terbaru merdeka.com di email dan akun sosial Anda.