Ahok khawatir pembangunan ruas 6 tol ganggu proyek MRT

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berencana mengalihkan pembangunan enam ruas tol dalam kota menjadi jalan arteri layang. Namun bila sudah dikerjakan, Ahok sapaan Basuki ingin proyek itu dikebut. Karena, jika pengerjaan memakan waktu maka akan berdampak pula pada proyek lain.

"Justru saya tidak setuju enam tol dalam kota. Cuma karena sudah terlanjur, mari kita dukung. Tapi ya jangan lama-lama juga dong kamu," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (23/2).

Ahok mengatakan, proyek DKI yang berpotensi terganggu oleh pengerjaan enam ruas tol adalah pengerjaan jalur Mass Rapid Transit (MRT) sisi timur menuju barat.

"Kalau lama-lama menggantung, kita tidak bisa membangun MRT timur-barat," tegas mantan politisi Gerindra ini.

Penyebabnya adalah terlambatkan pembebasan lahan proyek tersebut. Seharusnya proses pembebasan lahan dilakukan tahun lalu, namun hingga saat ini belum terealisasi. Ahok pun menyebut proyek itu sudah telat.

"Makanya saya bilang menurut saya ini sudah telat. Harusnya tahun lalu sudah mulai membangun, membebaskan, ini belum," tandasnya.

Ditambahkannya, Ahok sudah mengirimkan surat kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menawarkan bantuan pembebasan lahan yang menjadi bagian pemerintah pusat, namun belum mendapat balasan.

"DKI kita bisa bebaskan, tapi yang bagian PU harus bebaskan. Kan kemarin bilang duitnya enggak cukup. Kalau mau membebaskan ya sudah kasih kita," ucap Ahok.

Bila pembebasan lahan urung dilakukan dan proyek mangkrak, Ahok meminta kepada pemerintah pusat untuk menyerahkan proyek itu kepadanya. Ahok tetap berambisi membangun jalan arteri non tol yang digarap Dinas Bina Marga ketimbang enam ruas jalan tol.

Sebelumnya, mantan Bupati Belitung Timur ini mengaku lebih senang membangun jalan arteri karena jumlahnya yang kurang di Jakarta. "Saya enggak suka tol dalam kota sebenarnya. Jalan arteri kami kurang soalnya. Yang kita mau bangun itu jalan arteri layang. Bahkan kita pikirkan 6 ruas tol kita mau ubah jadi arteri layang. Dia kontraktor pengalaman. Jadi kita sudah ada skema. Dia bangun dulu nanti kita beli. Kita cari aja formatnya," ujarnya.

Padahal, Pemprov DKI mengaku sudah siap menanggung semua proyek tersebut bila Kementerian PUPR mau membatalkan pembangunan enam ruas tol dalam kota.

"Kita bisa aja bangun sewa kontraktor kita bayar. Kita cenderung enggak bikin tol lagi. Saya sudah kirim surat sama menteri untuk batal bikin. Lokasinya persis di 6 ruas tol itu. Trasenya yang kita minta, 6 ruas tol sama persis," beber Ahok.