Ahok groundbreaking masjid dua lantai di kawasan RPTRA Kalijodo

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku sangat senang dapat membangun ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) dan ruang terbuka hijau (RTH) Kalijodo tanpa APBD DKI Jakarta. Sebab pembangunan taman tersebut sepenuhnya menggunakan dana pihak swasta.

Basuki atau akrab disapa Ahok ini mengatakan, pembangunan RPTRA dan RTH Kalijodo ini menggunakan dana corporate social responsibility (CSR) dari PT. Sinarmas Land.

"Ini bangunan disumbang enggak pakai APBD, disumbang semua," kata Ahok di Kalijodo, Jakarta Barat, Rabu (22/2)

Dia mengungkapkan, sebelumnya menyempatkan diri meresmikan parkir meter di Kalijodo sebagai pemasukan untuk pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Bahkan ia menambahkan, bagi warga yang tidak mampu membayar parkir meter, ia menyiapkan bus gratis yang akan mengantarkan ke Taman Kalijodo.

Mantan Bupati Belitung Timur ini menargetkan pada 2017 ini akan hadir 200 RPTRA. Di mana 100 RPTRA dibangun menggunakan APBD dan 100 lagi menggunakan dana CSR.

"Tujuan kami ingin kami saling kenal ibu PKK punya dasawisma. Kami kumpulkan data supaya tiap rumah tahu kebutuhan apa sehingga bisa urusi semua orang Jakarta dari masih dari kandungan ibu sampai masuk liang lahat kita urusin," kata Ahok.

Ahok juga berencana membangun Masjid Jami Al Mubarokah yang letaknya di seberang jalan dari RPTRA. Dalam kesempatan itu, Ahok meletakkan batu pertama (Groundbreaking) sebagai tanda mulai dibangunnya masjid tersebut.

"Kita akan bangun masjid dua lantai. 800 meter persegi. Saya mau peletakan batu pertama," katanya.

Dia mengharapkan, setelah ada masjid yang bisa menampung ratusan jamaah ini, masyarakat yang tengah berkunjung ke RPTRA Kalijodo bisa menjalankan ibadah. "Kita ingin orang datang ke sini (Kalijodo) tidak tinggalkan salat lima waktu," ujar Ahok.

Ahok meminta pedagang kaki lima (PKL) di sekitar kawasan RPTRA Kalijodo agar ditata. Dia meminta Wali kota Jakarta Barat Anas Effendi dan Wali Kota Jakarta Utara Wahyu Haryadi untuk melaksanakannya. Bahkan, dia mengaku mengetahui sebenarnya saat ini banyak PKL yang sengaja disembunyikan karena kedatangannya.

"Yang perlu dibereskan pak wali, ada yang bohongi saya, di sini banyak yang jualan PKL sebenarnya, hari ini sengaja diumpetin," katanya.

Dia mengatakan, PKL tidak boleh diusir sembarangan, karena seharusnya mereka ditata. Caranya dengan didaftarkan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memastikan makanan dan minuman yang dijual aman.

"PKL enggak boleh diusir, didata, debet kartu ATM bank DKI supaya diatur ya pak wali, daftarkan ke BPOM supaya mi yang dijual enggak berformalin. Es doger, bubur mutiara enggak ada formalin," jelasnya.

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengungkapkan, upaya tersebut untuk memastikan dangan mereka aman. Sebab, dia mengaku khawatir jika para PKL tidak diawasi maka dapat menimbulkan penyakit bagi warga.

"Akan buat orang kena kanker. Setiap yang dagang terdaftar pedagangnya aman. Yang enggak aman kita usir," tutupnya.