Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ahok gerah rencana e-budgeting APBD 2014 belum dibahas DPRD

Ahok gerah rencana e-budgeting APBD 2014 belum dibahas DPRD Basuki Tjahaja Purnama. ©2013 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) gerah rencana e-budgeting APBD 2014 belum dibahas DPRD. Selain e-budgeting, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan pengadaan barang satu pintu dengan e-catalog juga belum ditindaklanjuti oleh DPRD DKI melalui peraturan daerah (Perda).

"Kita mau bilang apa kalau DPRD enggak mau? Kita juga enggak bisa menekan SKPD supaya mau ikuti kita," keluh Ahok di Balai Kota, Jakarta, Selasa (22/10).

Ahok mengaku sudah memilah-milah dan mencoret pos anggaran yang tidak penting, salah satunya memangkas anggaran di Dinas Pekerjaan Umum (PU). Ahok ngotot sistem ini diberlakukan dengan harapan Jakarta dapat menjadi kota e-government.

"Minimal tahun 2014, DKI sudah bisa pakai e-budgeting di APBD 2014. Jadi, nanti semuanya e-government," ujar Ahok.

Menurut Ahok, e-budgeting atau sistem penyusunan anggaran secara elektronik diyakini dapat menghindari penyelewengan anggaran. Pasalnya, hanya pimpinan wilayah seperti gubernur saja yang dapat mengubah dan mengetahui password penyusunan anggaran tersebut.

(mdk/ded)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog
LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog

Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.

Baca Selengkapnya
Diberhentikan, AWK Dilarang Pakai Kantor dan Fasilitas Anggota DPD Mulai 12 Maret 2024
Diberhentikan, AWK Dilarang Pakai Kantor dan Fasilitas Anggota DPD Mulai 12 Maret 2024

Usai diberhentikan dari anggota DPD, Arya Wedakarna kehilangan segala hak keuangan, administratif serta fasilitas lainnya

Baca Selengkapnya
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat
Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat

DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.

Baca Selengkapnya
Dirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu
Dirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu

Bayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.

Baca Selengkapnya
Kunjungi Ponpes Girikusumo Asuhan KH Munif Zuhri, Hendi Beri Materi Santripreuner
Kunjungi Ponpes Girikusumo Asuhan KH Munif Zuhri, Hendi Beri Materi Santripreuner

Hendi mengajak para santri untuk memahami peluang usaha yang ada pada aktivitas pengadaan barang / jasa pemerintah.

Baca Selengkapnya
Ahok Ungkap Jokowi Pernah Memintanya Mundur dari Pencalonan Gubernur DKI
Ahok Ungkap Jokowi Pernah Memintanya Mundur dari Pencalonan Gubernur DKI

Ahok menceritakan hanya Megawati yang mendukungnya sebagai Cagub DKI.

Baca Selengkapnya
Hendi Dorong Pemerataan Ekonomi Di Purworejo
Hendi Dorong Pemerataan Ekonomi Di Purworejo

E-Katalog adalah sebuah platform yang dibangun untuk mempertemukan pemerintah dengan pelaku usaha lokal.

Baca Selengkapnya
Profil Lengkap Ahok, Komut Pertamina yang Mundur dari Jabatan karena Dukung Ganjar-Mahfud
Profil Lengkap Ahok, Komut Pertamina yang Mundur dari Jabatan karena Dukung Ganjar-Mahfud

Surat pengunduran diri Ahok telah diberikan kepada Sekretaris Dewan Komisaris agar dikirimkan kepada Menteri BUMN dan ditembuskan ke Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya