Ahok gandeng PPATK telusuri aliran dana pembelian lahan Cengkareng
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, akan menggandeng Pusat Pelaporan dan Arus Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri dugaan gratifikasi pembelian lahan di Cengkareng yang rencananya akan dibangun rusunawa. Nilai gratifikasi tersebut mencapai Rp 9,6 miliar.
Pria yang akrab disapa Ahok ini yakin PPATK mengetahui dan memiliki catatan dalam pembelian lahan tersebut.
"Kalau gitu kesimpulannya makanya mesti bawa ke bagian aparat saja, biar dipanggilin semua KPK semua biar ketahuan, ditelusuri saja PPATK duitnya ke mana," kata Ahok di Balai kota, Jakarta, Rabu (29/6).
Tanah itu dibeli Dinas Perumahan dengan harga Rp 648 miliar. Uang itu bayarkan dengan sistem kontan. Dari situlah Ahok merasa ada yang tak beres dengan pembelian lahan ini hingga dirinya sempat mencopot pejabat di Dinas Perumahan. Ahok makin meradang karena belakangan diketahui ada oknum yang mengubah status tanah tersebut.
"Kamu dapat duit bayaran Rp 200 miliar, kamu bayar kontan gitu loh. Nah itu ditelusuri aja PPATK langsung bisa ketahuan kok. Kamu ditanya kenapa kamu narik uang kontan Rp 200 miliar, misalnya kamu mau kasih siapa ya kan logika gitu aja," tegasnya.
Seperti diketahui, BPK menemukan kejanggalan dalam laporan keuangan 2015 tentang pembelian lahan di Cengkareng. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diketahui membeli lahan seharga Rp 648 miliar di Cengkareng, Jakarta Barat. Belakangan diketahui tanah itu milik DKI.
Namun entah bagaimana ceritanya diketahui tanah tersebut memiliki dua sertifikat. Satu miliki Dinas Kelautan Perikanan dan satunya milik seorang warga bernama Toeti Soekarno.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ahok menceritakan hanya Megawati yang mendukungnya sebagai Cagub DKI.
Baca SelengkapnyaPenyidik KPK memanggil dua hakim agung untuk diperiksa terkait kasus dugaan gratifikasi dan pencucian uang Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh.
Baca SelengkapnyaBasuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Selain itu, dia pun melihat tugas dan kewenangan IPW tak ada kaitannya dengan pelaporan kepada pihak polri maupun KPK.
Baca SelengkapnyaTim jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun memastikan hadir dan membacakan detail dakwaan terhadap Gazalba Saleh.
Baca SelengkapnyaCapres nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku tak terganggu dengan turun gunungnya Basuki Tjahja Purnama alias Ahok untuk mengampanyekan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR.
Baca SelengkapnyaEks Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok membeberkan alasannya mendukung pasangan calon nomor urut 03 Ganjar Pranowo- Mahfud Md.
Baca SelengkapnyaAlasannya, AWK sedang menggugat BK ke PTUN terkait pemacetannya sebagai anggota DPD.
Baca Selengkapnya