Protes Ide Ibu Tien Soeharto Hingga Modal Asing Berujung Peristiwa Malari

Merdeka.com - Akhir periode Pelita I menjadi tahun munculnya berbagai protes mahasiswa. Salah satunya dipicu keinginan Ibu Tien Soeharto mendirikan satu kompleks hiburan dan kebudayaan. Cikal bakal Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Untuk mewujudkan proyek mahal ini, Ibu Tien mencari berbagai dana. Terutama meminta beberapa instansi resmi untuk memberikan sumbangan secara sukarela. Berbagai reaksi muncul, khususnya dari kalangan mahasiswa. Mereka menilai keputusan pembangunan tidak tepat. Lantaran bukan kebutuhan pokok. Persoalan ini mencapai puncaknya pada 15 Januari 1974 atau yang lebih dikenal dengan Peristiwa Malapetaka 15 Januari (Malari).

Dikutip dari Jurnal Agastya yang bertajuk 'Malari: Studi Gerakan Mahasiswa Orde Baru', Peristiwa Malari adalah kerusuhan pertama yang menandai awal sejarah dari Orde Baru.

Kerusuhan ini klimaks dari serangkaian protes mahasiswa. Mulai dari protes terhadap ide Ibu Tien Soeharto, berlanjut kritik terhadap modal asing dalam hal ini Jepang. Lalu dipicu merebaknya kasus penyelewengan dan korupsi yang dilakukan petinggi pada masa Orde Baru.

Perlawanan awal mahasiswa bermula saat Ibu Tien mengumumkan sebuah proyek pembuatan taman hiburan pada tahun 1972. Keputusan dibuat ketika Presiden Soeharto sedang mengurangi anggaran dana yang tidak diperlukan. Sehingga ide ini menimbulkan kontradiksi.

Mereka protes dan menganggap penghamburan yang tidak dapat diterima karena terbatasnya kemampuan keuangan negara. Maka para mahasiswa di Bandung dan Jakarta membuat berbagai gerakan ad-hoc dengan nama-nama lucu, seperti Gerakan Penyelamat Uang Rakyat, Gerakan Akal Sehat (GAS), dan Gerakan Penyelamat Uang Rakyat.

Tak pelak hal ini menyebabkan suhu politik meningkat, gerakan-gerakan anti 'Mini' pun dilarang. Berbagai penanggung jawab seperti Arief Budiman, H.J Princen, ditangkap. Beberapa koran ditutup selama beberapa hari. Banyak wartawan yang mengalami tekanan.

Persoalan pembangunan TMII dibawa ke DPR sebagai pembuat keputusan pada Maret 1972. Setelah mendengar pernyataan para wakil dari surat kabar di Jakarta (Sinar Harapan, Indonesia Raya, Berita Yudha, Harian KAMI) juga mahasiswa Indonesia dari Bandung, DPR menyimpulkan.

Proyek itu boleh diteruskan dengan syarat tidak boleh menikmati fasilitas keuangan dari negara dan juga tak ada sumbangan wajib.

Kerusuhan Meruncing

Dalam suasana politik yang semakin menegang, pecah kerusuhan anti etnis tertentu di Bandung pada 5 Agustus 1973. Sejumlah media menulis, peristiwa ini dihubungkan dengan masalah kesenjangan ekonomi antara penduduk pribumi dan nonpribumi yang amat lebar. Serta sikap pemerintah yang disebut acuh tak acuh terhadap hal ini.

Pada 24 Oktober 1973, sejumlah mahasiswa Universitas Indonesia yang tergabung dalam Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia (DMUI) dipimpin Hariman Siregar, mahasiswa Kedokteran, menyampaikan sebuah petisi yang dialamatkan kepada pemerintah, militer, para teknokrat, kaum politisi serta kaum cendekiawan.

Petisi ini menjadi arah baru bagi protes dan demonstrasi-demonstrasi jalanan yang dilakukan oleh mahasiswa dan menjadi dukungan bagi kritik pers serta masyarakat terhadap politik pembangunan yang ada selama ini.

Dalam Jurnal Criksetra berjudul 'Introduction to Malari: Dari Situasi, Aksi, Hingga Rusuh pada Awal Orde Baru 1970–1974' dijelaskan bahwa Judilherry Justam yang merupakan bagian dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) UI sekaligus Sekretaris Jendral Ketua DMUI mengatakan, suasana ketidakpuasan yang meluas, terutama pada modal asing dan jurang yang semakin melebar antara si kaya dan miskin, yang pada akhirnya memantik mahasiswa untuk bergerak.

"Kita prihatin dengan kebijakan pembangunan yang, terutama pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada masa Orde Baru, yang lebih mengandalkan diri pada modal asing, yang akibatnya tidak terlalu memperhatikan masalah keadilan, jadi petisi itu ya kita menolak strategi pembangunan yang tidak berpihak terhadap upaya kita memberantas kemiskinan, upaya kita untuk memberantas ketidakadilan, Kenapa? Karena kami menilai bahwa masa depan ini adalah masa depan pemuda pada waktu itu."

Puncak Perlawanan

Di bulan November 1973, aksi-aksi protes mahasiswa berbagai kota makin meningkat. Pada akhir 1973 tepatnya di kampus Universitas Indonesia Salemba, berkumpul mahasiswa dari Jakarta, Bogor, dan Bandung. Dikeluarkan pernyataan secara terbuka untuk menentang modal asing. Seruan dari halaman depan kampus UI di penghujung tahun itu rupanya memicu munculnya berbagai demonstrasi.

Mahasiswa kemudian mendeklarasikan 'Tritura Baru' pada 10 Januari. Isinya, satu, Bubarkan ASPRI (Asisten Presiden RI). Dua, turunkan harga. Tiga, berantas korupsi.

Pada Selasa pagi tanggal 15 Januari 1974, demonstran yang terdiri atas mahasiswa dan aktivis non kampus berkumpul di Sekretariat Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia (DMUI), Jalan Salemba, Jakarta Pusat, guna melangsungkan aksi.

Massa aksi kala itu sepakat mengadakan acara di Universitas Trisakti. Mereka mulai berjalan kaki dari Salemba sekitar jam 08.00 menuju Jalan Raden Saleh, lalu ke Cikini, Gambir, dan Merdeka Timur. Setelahnya, massa aksi terus bergerak ke arah Monumen Nasional.

Dalam perjalanan, jumlah demonstran bertambah. Para pelajar SMA ikut serta. Sepanjang perjalanan, para demonstran menurunkan bendera-bendera penyambutan tamu negara menjadi setengah tiang, sebagai tanda duka cita karena datangnya Tanaka.

Berbagai organisasi sudah menyerukan agar massa tenang dan mengendalikan diri. Akhirnya pada tanggal 16 malam, ketua DMUI Hariman Siregar menyerahkan diri ke pihak yang berwajib. Dia tampil di layar televisi untuk menenangkan massa aksi.

Dalam buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI dijelaskan, para demonstran ditahan oleh Soemitro dan beberapa diantaranya ditahan. Seperti Hariman Siregar, Marsilam Simanjuntak, Dorodjatun Kuntjoro Jakti, Fahmi Idris, Imam Waluyo, dan H. J. C. Princen.

Dampak Peristiwa Malari

Menurut hasil perhitungan sementara Mahasiswa Indonesia, akibat kerusuhan yang berlangsung tersebut sedikitnya sembilan orang meninggal, 23 luka-luka dan seluruh Pusat Perdagangan Senen, dan banyak kendaraan (terutama kendaraan buatan Jepang) dibakar, berbagai bangunan juga rusak berat.

Jenderal M Panggabean menyebut 807 mobil dan 187 motor rusak dan hancur. Sebanyak 144 gedung rusak atau terbakar dan 160 kilogram emas hilang. Sebanyak 11 orang meninggal, 17 orang luka berat dan 120 orang luka ringan.

Marzuki Arifin juga menghitung. Sebanyak 11 orang meninggal, luka-luka 137 orang, 993 kendaraan dibakar/dirusak, 144 gedung dibakar dan dirusak, termasuk juga di dalamnya gedung Coca-cola dan Pertamina.

Pada masa tersebut terdapat sekitar 12 media cetak yang dibredel. Yakni, Nusantara, Indonesia Raya, Pedoman, Kami, Mahasiswa Indonesia, The Jakarta Times, Abadi, Suluh Berita, Pemuda Indonesia, Indonesia Pos, mingguan Wenang dan majalah Ekspress.

Pemerintah menuduh pers ikut bertanggung jawab atas peristiwa malari. Pers dianggap turut serta dalam mematangkan situasi politik yang kemudian meledak menjadi aksi huru-hara yang menelan korban jiwa dan materi. Pemerintah menganggap pers kurang memiliki rasa tanggung jawab, terutama terhadap stabilitas nasional.

Sehingga setelah peristiwa malari, pemerintah mengambil langkah-langkah penertiban atas pelaksanaan hak-hak yang dimiliki oleh pers. Antara lain menertibkan pemberitaan-pemberitaan dalam pers nasional atau bisa disingkat dengan nama pembredelan.

Terakhir, menurut Aiko Kurasawa Malari mempunyai dampak besar terhadap perubahan sikap pemerintah dan masyarakat Jepang terhadap Indonesia. Orang Jepang di Indonesia yang sebelumnya agak sombong mulai lebih santun dan hati-hati.

Reporter Magang: Muhammad Rigan Agus Setiawan