Politisi PDIP yang juga sebagai pemohon dari PDIP Trimedya Panjaitan (kiri) dan Dwi Ria Latifa (kedua kiri) saat menghadiri sidang perdana uji materi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (28/8). Gugatan UU MD3 dimohonkan oleh lima pihak, yaitu Koalisi untuk Perjuangan Keterwakilan Perempuan atas nama pemohon Rieke Dyah Pitaloka dan Khofifah Indar Prawansa, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), PDIP atas nama pemohon Megawati Soekarnoputri, Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana (ICJR), serta Febi Yonesta dan JJ Rizal.

Politisi PDI Tjahjo Kumolo (kiri) saat menghadiri sidang perdana uji materi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD (MD3) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (28/8).

Aktivis Perempuan Yuda Kusumaningsih (kanan) yang juga pemohon dari Koalisi untuk Perjuangan Keterwakilan Perempuan menghadiri sidang perdana uji materi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD (MD3) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (28/8).

Suasana saat sidang perdana uji materi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD (MD3) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (28/8).

Majelis hakim saat memimpin sidang perdana uji materi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD (MD3) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (28/8).

Trimedya Panjaitan dan Tjahjo Kumolo usai menghadiri sidang perdana uji materi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD (MD3) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (28/8).