Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Wakil PM Malaysia yakin RI punya solusi soal kabut asap

Wakil PM Malaysia yakin RI punya solusi soal kabut asap Wakil PM Malaysia Ahmad Zahid Hamidi. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi melawat ke Jakarta hari ini, Jumat (18/9). Setelah bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ahmad ganti berkunjung ke Kantor Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan.

Selepas pertemuan dengan Luhut, Ahmad menyatakan ada beberapa isu dibahas bersama. Salah satu yang paling jadi sorotan adalah kabut asap dari hutan Indonesia yang kini menyiksa warganya.

Malaysia-Indonesia, kata Ahmad, sudah menyiapkan rencana jangka panjang untuk mengatasi pembakaran hutan yang berulang saban tahun.

"Kita bicarakan juga jerebu (kabut asap). Langkah-langkah yang akan diambil pemerintah Indonesia untuk mengatasi secara long term planning. Ada beberapa pendetilan yang akan dibuat oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab dalam soal itu," ujarnya.

Ahmad meyakini komitmen pemerintah mengatasi isu kebakaran hutan. Sejauh ini komunikasi dengan pemerintah RI berjalan lancar. "Chemistry dengan pak Luhut baik. Saya pikir permasalahan-permasalahan yang belum terungkai dapat terselesaikan dengan adanya hubungan yang baik ini," cetusnya.

Dalam kesempatan terpisah Luhut berjanji menindak tegas para pelaku pembakaran lahan dan hutan yang mengakibatkan timbulnya kabut asap di sejumlah wilayah Indonesia. Menkopolhukam menyebut korban paling pertama kabut asap adalah rakyat Indonesia.

"Kita harus ambil strong action, pemerintah Malaysia tadi juga saya informasikan pada beliau, Indonesia sedang akan mengambil tindakan keras dan sedang dalam proses memberikan tindakan hukum kepada orang yang berniat membakar," tegasnya.

(mdk/ard)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Bersaksi di Sidang MK, Menko Muhadjir Sebut Bansos Bukan Program Dadakan Jelang Pilpres 2024
Bersaksi di Sidang MK, Menko Muhadjir Sebut Bansos Bukan Program Dadakan Jelang Pilpres 2024

Muhadjir mengklaim bantuan pangan itu merupakan program lama yakni 2023, bukan program dadakan awal 2024 atau jelang Pilpres.

Baca Selengkapnya
TPN Tegaskan Ganjar-Mahfud akan Lanjutkan Program Jokowi, Ini Contohnya
TPN Tegaskan Ganjar-Mahfud akan Lanjutkan Program Jokowi, Ini Contohnya

Roby menilai, Mahfud MD menguasai materi debat cawapres

Baca Selengkapnya
Jokowi Mulai Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, Begini Respons Timnas AMIN
Jokowi Mulai Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, Begini Respons Timnas AMIN

Sebelumnya, pembahasan soal program makan gratis dalam rapat kabinet dibenarkan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Resmi Gabung Pemerintahan Jokowi, AHY: Oposisi Hanya bisa Kritisi, Tidak bisa Eksekusi
Resmi Gabung Pemerintahan Jokowi, AHY: Oposisi Hanya bisa Kritisi, Tidak bisa Eksekusi

AHY menilai, banyak keterbatasan saat partainya berada di luar pemerintah atau oposisi.

Baca Selengkapnya
Beda Program Ganjar dan Prabowo Versi Sekjen PDIP
Beda Program Ganjar dan Prabowo Versi Sekjen PDIP

Hasto menyebut berbagai program Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 memang lebih besar mencapai Rp 506 triliun.

Baca Selengkapnya
Jokowi Puji Program Ganjar Bangun SMKN Gratis: Mendikbud Datang ke Sini, Perluas ke Provinsi Lain
Jokowi Puji Program Ganjar Bangun SMKN Gratis: Mendikbud Datang ke Sini, Perluas ke Provinsi Lain

Jokowi mengatakan kehadiran SMKN Jateng ini mampu menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Jokowi Semringah, Baru 8 Tahun Nasabah Mekaar Sudah 15,2 Juta dengan Total Pinjaman Rp800 Miliar
Jokowi Semringah, Baru 8 Tahun Nasabah Mekaar Sudah 15,2 Juta dengan Total Pinjaman Rp800 Miliar

Sejak tahun 2015, nasabah yang memanfaatkan program Mekaar sudah tembus 15 juta nasabah pada tahun 2024.

Baca Selengkapnya
Kumpulkan Menteri, Jokowi Minta RAPBN 2025 Mulai Disiapkan untuk Presiden Terpilih
Kumpulkan Menteri, Jokowi Minta RAPBN 2025 Mulai Disiapkan untuk Presiden Terpilih

RAPBN 2025 harus memperhatikan program presiden terpilih 2024-2029.

Baca Selengkapnya