Hijab Jadi Polemik Baru di Sekolah Azerbaijan

Pemerintah Azerbaijan memberlakukan amandemen aturan seragam sekolah yang dinilai berimbas pada pelarangan hijab bagi siswa dan staf. Dampaknya, sejumlah sekolah melarang mereka yang berhijab mengikuti kegiatan belajar mengajar.

Dikutip dari Al Jazeera, Sabtu (17/10), perubahan itu tidak secara eksplisit menyebut jilbab. Namun, regulasi melarang pakaian di sekolah yang dinilai melanggar "prinsip sekularisme".

Guru bernama Zahra Hasanova mengatakan kepada Al Jazeera bahwa dirinya telah diberi tahu tidak boleh lagi mengenakan hijab saat mengajar di sekolah.

"Sejujurnya, saya sedikit emosional. Saya merasa terluka," kata Hasanova.

"Hijab adalah pilihan pribadi. Jika suatu hari saya ingin melepasnya, itu juga seharusnya menjadi pilihan saya," lanjutnya.

Kantor berita pemerintah, Azerbaijani Press Agency (APA), menyebut amandemen atas Deskripsi Seragam Siswa di Lembaga Pendidikan Umum Negeri bertujuan memastikan aturan berpakaian seragam yang mencerminkan "prinsip sekuler" negara.

APA menambahkan, pakaian yang mencerminkan "sejarah, budaya, serta nilai-nilai nasional dan moral rakyat Azerbaijan" masih dapat dipakai dalam perayaan dengan persetujuan Dewan Pedagogis di bawah Kementerian Sains dan Pendidikan. Menurut APA, ketentuan ini juga dimaksudkan agar guru mencerminkan "standar profesional" dan berdampak positif pada "reputasi publik sekolah".

Di Azerbaijan, sekitar 96 persen penduduk mengidentifikasi diri sebagai Muslim. Konstitusi menetapkan negara sebagai sekuler sekaligus menjamin kebebasan beragama.

Protes di Azerbaijan, Siswa Menangis di Pintu Sekolah

Kebijakan tersebut memicu aksi protes dan kampanye di media sosial. Sejumlah video memperlihatkan siswa memeluk guru mereka sambil menangis ketika para guru ditolak masuk ke sekolah.

Media lokal melaporkan, siswa di sedikitnya dua sekolah memboikot kegiatan belajar sebagai bentuk penolakan terhadap pembatasan tersebut.

Jurnalis Polad Aslanov yang tengah dipenjara juga melancarkan mogok makan untuk menentang aturan baru itu. Aslanov sedang menjalani hukuman penjara selama 113 tahun setelah dinyatakan bersalah atas pengkhianatan tingkat tinggi pada 2020.

"Meski berada di penjara, saya menyuarakan penolakan terhadap pelanggaran hak-hak konstitusional kami dengan menggunakan satu-satunya cara perjuangan yang tersedia bagi saya, yakni mogok makan!" tulis Aslanov dalam pesan yang diunggah di Facebook oleh istrinya, Gulmira Aslanova.

Sementara itu, laporan mengenai pemadaman internet di Azerbaijan belum dikonfirmasi oleh data lembaga pemantau, termasuk Open Observatory of Network Interference dan NetBlocks.

Protes Meluas di Turki, Aliyev Beri Sinyal Teguran

Kampanye di media sosial disertai aksi demonstrasi juga meluas ke Turki. Sejumlah pihak membandingkan perkembangan di Azerbaijan dengan peristiwa yang dikenal sebagai "kudeta postmodern" di Turki pada 1997.

Pada periode itu, perempuan berhijab dilarang mengikuti perkuliahan di universitas. Mereka juga diberhentikan dari pekerjaan sebagai pegawai negeri atau dipaksa mengundurkan diri.

Pekan lalu, para demonstran berkumpul di luar konsulat Azerbaijan di Istanbul untuk memprotes pembatasan yang berdampak pada perempuan Muslim. Mereka mendesak pemerintah di Baku mempertimbangkan kembali keputusan tersebut.

Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev kemudian melontarkan kritik tersirat terhadap Turki, sekutu dekat Azerbaijan, terkait aksi protes itu. Dalam pidatonya di kongres Partai Azerbaijan Baru, Aliyev memperingatkan agar pihak lain tidak "mencampuri gaya hidup kami", tanpa secara langsung menyebut Turki.

Pemerintah Ankara tidak memberikan tanggapan resmi atas pernyataan tersebut.

Namun, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 23 September menyebut perempuan Muslim menghadapi diskriminasi yang semakin meningkat.