Trump Batalkan Siaran Langsung Eksekusi Mati Nidal Hasan

Presiden Amerika Serikat Donald Trump membatalkan rencana menyiarkan secara langsung eksekusi mantan mayor Angkatan Darat Nidal Hasan, keputusan yang diumumkan pada Kamis (15/10). Eksekusi Hasan sejatinya dijadwalkan berlangsung pada 3 Desember dengan metode regu tembak setelah vonis pengadilan militer atas kasus penembakan di Fort Hood pada 2009.

Rencana penayangan itu sebelumnya disampaikan oleh Menteri Pertahanan Pete Hegseth dan dimaksudkan untuk disiarkan dari pangkalan militer Fort Hood di Texas, lokasi serangan. Tidak ada negara lain yang diketahui menayangkan pelaksanaan hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan melalui televisi maupun internet.

Seorang pejabat Gedung Putih yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan kepada CNA bahwa Trump dan para penasihatnya sebelumnya tidak mengetahui rencana tersebut.

"Saya pikir menyiarkan eksekusi ini agar dapat disaksikan semua orang mungkin bisa menjadi peringatan keras bagi dunia tentang bagaimana AS menangani teroris dan manusia sampah seperti Hasan. Namun, banyak orang yang sangat baik dan berniat tulus memilih untuk tidak menyaksikan kematiannya, baik melalui siaran langsung maupun sarana visual lainnya," tulis Trump melalui media sosial.

"Dia akan tetap dieksekusi sesuai jadwal oleh regu tembak, tetapi pelaksanaannya tidak akan disiarkan."

Keluarga korban penembakan yang dilakukan Hasan tetap diperbolehkan menyaksikan eksekusi secara langsung di lokasi jika mereka menghendakinya, sebagaimana prosedur yang lazim diterapkan dalam pelaksanaan hukuman mati di AS.

Rencana penayangan itu mendapat penolakan dari sejumlah politikus Partai Republik, termasuk Wakil Presiden JD Vance, serta pemimpin agama dan masyarakat. Hasil jajak pendapat menunjukkan mayoritas warga AS menentang gagasan menyiarkan eksekusi. Uskup Agung Timothy Broglio menyampaikan keberatan, sementara Paus Leo mengecam hukuman mati dalam segala bentuknya.

Perbedaan Publik Antara Trump dan Pete Hegseth

Keputusan membatalkan siaran langsung itu menjadi perbedaan sikap besar pertama yang tampak secara terbuka antara Trump dan Hegseth, yang selama ini dikenal sebagai sekutu dekat. Belum jelas apakah perbedaan ini akan mengancam posisi politik Hegseth mengingat kedekatan keduanya.

Pentagon menyatakan bahwa Trump telah berbicara dengan Hegseth mengenai keputusan tersebut sebelum mengumumkannya melalui platform media sosial.

"Menteri Pertahanan mendukung keputusan Presiden, dan keduanya memiliki pandangan yang sepenuhnya sejalan," kata juru bicara utama Pentagon Sean Parnell.

Perdebatan soal penerapan hukuman mati kembali mencuat setelah insiden yang menimpa Christa Pike. Pike selamat dari upaya eksekusi dengan dua suntikan obat mematikan di Tennessee pada 30 September, lalu mengalami luka serius hingga dirawat di rumah sakit; ia kemudian diperbolehkan kembali ke penjara pada 10 Oktober dan masih menjalani perawatan medis.

Kronologi Penembakan Fort Hood dan Tanggapan Publik

Pengadilan militer menyatakan Nidal Hasan, mantan psikiater Angkatan Darat, bersalah atas pembunuhan berencana setelah menembak 13 tentara yang tidak bersenjata dan melukai 32 orang lainnya di sebuah fasilitas medis di pangkalan militer Fort Hood pada 2009. Saat serangan berlangsung, aparat penegak hukum menembak Hasan hingga ia mengalami kelumpuhan dari pinggang ke bawah; sejak itu ia menggunakan kursi roda.

Hegseth sebelumnya mengatakan bahwa siaran langsung eksekusi tersebut diperlukan agar masyarakat memahami bahwa tindakan semacam itu membawa "konsekuensi serius".

Keputusan pembatalan ini datang menjelang pemilihan umum paruh waktu pada 3 November, yang akan menentukan kendali Kongres. Hasil berbagai jajak pendapat menunjukkan semakin banyak pemilih yang menyatakan ketidaksetujuan terhadap kebijakan Trump.

Senator John Curtis dari Partai Republik yang mewakili Utah menyambut pembatalan penayangan itu sebagai "langkah yang tepat".

Di sisi lain, anggota DPR AS dari Partai Demokrat Massachusetts Richard Neal mengecam rencana awal penayangan tersebut sebagai "kegagalan besar dalam pertimbangan moral dan kepatutan dasar sebagai manusia".