PBB kini dipenuhi skandal korupsi, prostitusi, sampai jual ganja
Merdeka.com - Selepas Perang Dunia II, puluhan negara bersepakat mendirikan sebuah organisasi internasional yang bertujuan mencegah terjadinya konflik lintas negara. Pemenang perang seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet mengutak-atik Liga Bangsa-Bangsa yang gagal menjalankan fungsinya di Eropa. Lalu berdirilah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 24 Oktober 1945.
Lembaga tingkat global itu diamanahi tugas mulia seperti menjaga perdamaian dunia, mengentaskan kemiskinan global, sampai mendorong terciptanya standar kesehatan dan pendidikan terbaik bagi seluruh manusia di bumi Allah ini.
Serangkaian badan khusus bergerak di bawah naungannya, beberapa yang paling terkenal misalnya Badan Kesehatan Dunia (WHO), Badan Pendidikan Keilmuan Kebudayaan (UNESCO), Pasukan Perdamaian (UN Peacekeeping), dan banyakl lagi lainnya.
PBB sekarang memiliki 40 ribu pegawai dari seluruh dunia. Seiring makin besarnya organisasi tersebut, kinerjanya tak berbanding lurus dengan niatan awal. Perang masih rutin terjadi, negara anggota tetap saling veto demi menjaga kepentingan masing-masing, kemudian wabah seperti ebola yang menyebar parah tahun lalu disebut-sebut akibat kelambanan PBB. Seakan ingin menambah masalah, PBB kini berkalang skandal di internalnya.
Seperti diberitakan Emirates247 Minggu (1/11), tercatat ada 60 kasus pelanggaran yang dilakukan pegawai PBB hanya dalam Juli-Oktober 2015. Ada delapan kasus bersifat kriminal berat dilakukan pejabat PBB maupun tim ahli misi khusus PBB di beberapa negara.
Contoh kasus terbaru adalah pemecatan empat pegawai PBB lantaran ketahuan mengirim dan menyimpan konten pornografi anak di dalam komputer mereka. Tidak hanya itu, konten cabul tersebut juga masuk ke dalam jaringan surat elektronik internal PBB di Kantor Pusat Kota New York, Amerika Serikat.
Pornografi, disusul skandal seks menjadi salah satu sumber utama skandal PBB yang grafiknya meningkat di era kepemimpinan Sekretaris Jenderal Ban Ki-moon.
Seperti diberitakan Channel News Asia Agustus lalu, Kepala Misi Perdamaian Afrika Tengah, Babacar Gaye (64), dipecat oleh PBB. Pemicunya adalah rentetan skandal seks yang melanda pasukan perdamaian, termasuk pelecehan seksual terhadap gadis di bawah umur.
Tak tanggung-tanggung, yang memecat Gaye langsung Sekretaris Jenderal PBB, Bank Ki-moon. "Dia mengundurkan diri dari posisinya atas permintaan saya," kata Ban saat jumpa pers di Kota New York, seperti dilansir Channel News Asia, Kamis (13/8).
Pasukan Perdamaian yang berasal dari gabungan kontingen banyak negara, termasuk Indonesia itu, dilaporkan sering memakai jasa pelacur lokal di lokasi penugasan.
Mereka jarang membayar para perempuan itu dengan uang, melainkan menggunakan benda-benda berharga. Misalnya adalah telepon genggam, perhiasan, atau logistik pangan.
"Transaksi seks di kalangan pasukan perdamaian PBB cukup umum, tetapi tidak dilaporkan," tulis BBC yang mengutip dokumen tersebut.
Ban malu karena keberadaan pasukan perdamaian PBB justru menimbulkan masalah bagi warga daerah konflik.
"Tidak terkatakan lagi rasa marah sekaligus malu yang saya tanggung karena kasus pelecehan seksual yang melibatkan personil PBB," kata diplomat asal Korsel ini.
Kasus pasukan internasional 'jajan' sembarangan dilaporkan banyak terjadi di
(mdk/ard)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penetapan tersangka baru tersebut berdasarkan penyidik KPK yang mengembangkan penyidikan kasus suap perkara di MA.
Baca SelengkapnyaHal itu diungkapkan Dewan Pengawas KPK saat menggelar sidang putusan etik 15 pegawai kluster kelima kasus pungli di rutan KPK.
Baca SelengkapnyaKPK ingatkan pasangan Prabowo-Gibran dalam hal memperkuat KPK
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Padahal BPK memiliki tugas peran yang penting untuk mengawasi aliran uang negara mulai dari hulu sampai ke hilirnya.
Baca SelengkapnyaPKB dinilai sebagai pembawa narasi perubahan yang bertolak belakang dengan keberlanjutan Prabowo.
Baca SelengkapnyaKursi pimpinan KPK saat ini kosong, usai Jokowi memberhentikan Firli Bahuri dari jabatan ketua dan anggota KPK.
Baca SelengkapnyaKPK mengakui praktik korupsi seperti memberikan gratifikasi dan menyuap saat berurusan dengan pemerintah atau penegak hukum masih berlangsung.
Baca SelengkapnyaBerbeda dengan NasDem yang telah tegas menyatakan bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran
Baca SelengkapnyaBamsoet menyinggung koalisi, Capres dan pembangunan Jokowi lewat pantun di Sidang Tahunan MPR
Baca Selengkapnya