Mantan Wakil PM Malaysia didakwa 45 tuntutan karena kasus korupsi

Merdeka.com - Mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi, hari ini digugat atas 45 kasus pelanggaran kriminal, penyalahgunaan kekuasaan dan pencucian uang yang melibatkan dana sekitar RM 114 juta atau Rp 416 miliar.

Zahid (65) menghadapi 10 dakwaan dari Pasal 409 KUHP, berdasarkan Undang-Undang tahun 2009 Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC) pasal 16 dan Pasal 27 ayat 4 Undang-Undang tahun 2001 Anti Pencucian Uang, Pendanaan Anti-Terorisme dan Hasil dari Kegiatan yang Tidak Sah.

Dilansir dari The Straits Time, Jumat (19/10), Zahid ditangkap kemarin sore di markas MACC di Putrajaya, dan menghabiskan malam di penjara anti-korupsi.

Sebelumnya, sumber mengatakan dia diperkirakan akan menghadapi total 35 tuduhan.

Salah satu tuduhan diyakini terkait dengan klaim bahwa dana amal sebesar RM 800.000 telah digunakan untuk membayar tagihan kartu kredit Zahid dan istrinya antara 2014 dan 2015.

Namun, Zahid mengelak dan menyatakan pembayaran itu terjadi karena kesalahan oleh asistennya dan sejak itu dia mengurus tagihannya sendiri.

Selain menghadapi dakwaan, Zahid juga diminta menyerahkan paspornya. Selain itu dia juga harus membayar uang ganti rugi sebesar RM2 juta atau sekitar Rp 7,3 miliar. Uang tersebut harus diangsur dua kali yakni RM 1 juta yang harus dibayar hari ini dan sisanya pekan depan.

Zahid merupakan presiden Partai UMNO pertama yang didakwa di pengadilan. Hal ini merupakan sebuah pukulan besar bagi partai politik yang pernah berkuasa yang memerintah negara itu selama 61 tahun.

Selama menjalani proses hukum, para pendukung Zahid berkumpul di luar kompleks pengadilan Kuala Lumpur dan membawa spanduk untuk menunjukkan solidaritas mereka terhadapnya. Saat melewati para pendukungnya, Zahid yang mengenakan kemeja batik oranye langsung melambai.

Mantan perdana menteri Najib Razak dan beberapa anggota UMNO lainnya berada di pengadilan untuk menunjukkan dukungan mereka. Istri Zahid dan anggota keluarga lainnya juga hadir.