Kepulauan Solomon Tolak Bantuan Australia untuk Danai Pemilu

Merdeka.com - Pemerintah Kepulauan Solomon menolak tawaran Australia untuk membantu pendanaan pelaksanaan pemilu pada 2023 nanti. Kepulauan Solomon juga menuduh bantuan ini adalah upaya campur tangan Australia pada urusan dalam negeri mereka.

Dikutip dari laman Aljazeera, Selasa (6/9), Perdana Menteri (PM) Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare sebelumnya menyatakan negara dia tidak mampu menyumbang uang bagi Pacific Games (pergelaran olahraga) sebab akan melakukan pemilu di tahun yang sama.

Pernyataan ini memicu Australia untuk membantu pelaksanaan pemilu Kepulauan Solomon.

Namun, bantuan ini dianggap oleh Kepulauan Solomon sebagai upaya Australia untuk memengaruhi anggota parlemen dalam memberikan suara. Sebab Kepulauan Solomon telah mengeluarkan undang-undang baru yang akan menunda pemilu selama beberapa bulan bahkan hingga 2024.

"Ini adalah serangan terhadap demokrasi parlementer kami dan merupakan campur tangan langsung oleh pemerintah asing ke dalam urusan dalam negeri kami," ungkap Pemerintah Kepulauan Solomon.

Bagi beberapa kalangan, penundaan pemilu ini adalah upaya PM Sogavare merusak demokrasi negara kepulauan itu.

Meski Kepulauan Solomon menolak bantuan Australia, namun Penny Wong, Menteri Luar Negeri Australia menyatakan Australia sendiri telah membantu pelaksanaan pemilu negara-negara lain, seperti Papua Nugini.

“Ini mencerminkan komitmen lama dan historis kami untuk mendukung demokrasi dan proses demokrasi di Kepulauan Solomon” kata dia.

Australia sendiri sudah sejak lama membantu Kepulauan Solomon melalui bantuan finansial. Bahkan Australia rela mengeluarkan dana sekitar USD 5,7 juta atau Rp. 85,03 miliar untuk membantu program reformasi Kantor Pemilihan Kepulauan Solomon.

Bantuan-bantuan yang diberikan Australia pada Kepulauan Solomon didorong oleh kepentingannya untuk melawan pengaruh China atas negara-negara kepulauan Pasifik. Australia dan sekutu Baratnya takut jika China membuka pangkalan militer di Kepulauan Solomon.

Ketakutan Australia dan Barat makin nyata saat Kepulauan Solomon menandatangani pakta keamanan dengan China yang mengizinkan polisi China untuk menjaga tatanan sosial di negara itu pada April lalu.

Namun bagi PM Sogavare, media-media Barat hanya menyebarkan sentimen anti-China.

Pemerintahan Sogavare juga mengancam jurnalis asing jika melakukan liputan "tidak sopan dan merendahkan". Dia juga menyebut sejumlah media asing berupaya merekayasa pergantian rezim".

Reporter Magang: Theofilus Jose Setiawan