Huawei Diam-diam Bangun Jaringan Telepon Seluler Korea Utara

Merdeka.com - Perusahaan teknologi asal China, Huawei, diam-diam membantu membangun jaringan telepon seluler Korea Utara. Hal itu berpotensi melanggar sanksi yang bertujuan menekan rezim Korut untuk berhenti mengembangkan senjata nuklir. Demikian menurut laporan harian The Washington Post.

Mengutip dokumen yang dibocorkan mantan pegawai dan orang-orang yang akrab dengan proyek tersebut, Washington Post melaporkan pada Senin, Huawei bekerja sama dengan perusahaan milik pemerintah China, Panda International Information Technology dalam sejumlah proyek telekomunikasi di Korea Utara setidaknya selama delapan tahun sampai 2016.

Berdasarkan perintah kerja sebelumnya, kontrak dan laporan yang diberikan kepada Washington Post, Huawei dan Panda International Information Technology mengangkut peralatan seperti stasiun pangkalan dan antena ke Korea Utara untuk membantu negara tersebut membangun jaringan 3G, demikian menurut surat kabar asal AS itu.

"Ini menunjukkan berapa banyak warga Korea Utara menggunakan ponselnya. Ini dilakukan secara rahasia. Mereka menggunakan kode sebagai nama untuk mencegah penyebutan Korea Utara," jelas penulis Washington Post, John Hudson, dalam wawancara bersama CNN, dilansir dari laman CNN, Rabu (24/7).

Dokumen tersebut menunjukkan Huawei menggunakan sebuah kode, A9, ketika mengacu pada Korea Utara. Huawei merupakan produsen peralatan telekomunikasi terbesar dunia dan merek ponsel ternama. Perusahaan China tersebut berada di bawah tekanan kampanye Amerika Serikat mencegah penggunaan peralatan Huawei dalam peluncuran jaringan 5G dengan alasan keamanan nasional. Huawei menyangkal salah satu produknya dapat menimbulkan risiko keamanan nasional.

Dalam sebuah pernyataan menanggapi laporan Washington Post, Huawei mengatakan pihaknya tidak ada urusan bisnis di Korea Utara. Perusahaan tersebut menegaskan pihaknya mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku di negara dan wilayah tempat beroperasi, termasuk semua hukum dan peraturan kontrol ekspor dan sanksi PBB, AS, dan Uni Eropa.

Juru bicara Huawei menolak mengomentari apakah perusahaan tersebut memiliki hubungan bisnis dengan Korea Utara di masa lalu. Dia juga menolak menanggapi apakah perusahaan tersebut membantah laporan Washington Post.

Pada Mei, pemerintah AS memasukkan Huawei ke daftar hitam perdagangan. Alasannya, AS meyakini Huawei terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan keamanan nasional atau kepentingan kebijakan luar negeri AS. Daftar hitam mencegah perusahaan-perusahaan AS untuk menjual teknologi dan pasokan ke Huawei.

Washington telah lama mencurigai Huawei mengabaikan sanksi AS terhadap negara-negara tertentu. Pada Januari, Departemen Kehakiman menuduh Huawei melanggar sanksi terhadap Iran, menyatakan dalam dokumen pengadilan bahwa perusahaan telah diselidiki karena melanggar undang-undang ekspor AS setidaknya sejak 2007. Huawei mengaku tidak bersalah.

Secara terpisah, Departemen Perdagangan dilaporkan memanggil Huawei pada tahun 2016, menuntut perusahaan itu menyerahkan informasi mengenai ekspor atau ekspor kembali teknologi Amerika ke Korea Utara. Departemen Perdagangan menolak untuk mengomentari hal tersebut.

Beberapa kali panggilan telepon ditujukan ke Panda International untuk konfirmasi namun tak diangkat. Pada 2014, Departemen Perdagangan memasukkan Panda International ke dalam daftar hitam perdagangan dengan alasan perusahaan itu dinilai berusaha memasok barang ke Tentara Pembebasan Rakyat [China] dan / atau untuk mengekspor barang ke negara yang disanksi AS.

Ditanya wartawan tentang hubungan Huawei dengan Korea Utara pada hari Senin, Presiden Donald Trump mengatakan, "Kita harus mencari tahu. Hubungan kita dengan Korea Utara sangat baik."

Pengungkapan Huawei berpotensi melanggar sanksi AS terhadap Korea Utara dapat memperumit sikap Trump saat ini terhadap perusahaan China.

Bulan lalu, Trump mengatakan akan melonggarkan beberapa pembatasan pada Huawei, akan mengizinkan perusahaan-perusahaan Amerika untuk melanjutkan penjualan produk-produk yang tidak menimbulkan ancaman keamanan kepada Huawei.

Setelah laporan Washington Post, anggota parlemen dari Partai Republik dan Demokrat menuntut agar sikap pemerintah ke Huawei bisa lebih tegas.

Senator Demokrat Chris Van Hollen dan Senator Republik Tom Cotton mendesak Trump memberlakukan perintah yang melarang ekspor suku cadang dan komponen AS ke perusahaan telekomunikasi China seperti Huawei yang melanggar kontrol ekspor AS atau undang-undang sanksi."Bahwa setiap perusahaan yang melakukan bisnis dengan Korea Utara - seperti yang dilaporkan Huawei - akan menghadapi sanksi Amerika," kata para senator dalam sebuah pernyataan.