Merdeka.com - Demokrasi tampaknya di ambang keruntuhan dan ini terjadi di mana-mana. Sejumlah pihak berpendapat kekuasaan negara yang tidak dibatasi lebih bermanfaat bagi rakyat biasa. Sementara itu, demokrasi dinilai terlalu riuh dan terpecah-pecah dalam mewujudkan tujuan baiknya.

Di Uni Eropa sendiri, ada tantangan nyata bagi demokrasi liberal. Negara-negara seperti Polandia dan Hungaria dianggap Uni Eropa tidak lagi menjadi negara demokrasi penuh melakukan "otokrasi elektoral".

Kemenangan demokrasi liberal yang digaungkan Francis Fukuyama setelah runtuhnya Uni Soviet bisa terdengar hampa hari ini dan sedang menghadapi ujian berat dari otokrasi mulai dari Rusia dan China sampai Turki, Brasil, dan negara Teluk yang kaya minyak.

Menurut data V-Dem Institute yang memantau demokrasi, pada akhir 1990-an ada 72 negara dengan sistem demokrasi dan hanya tiga negara yang menjadi semakin otoriter. Tahun lalu, hanya 15 negara yang menjadi semakin demokratis, sedanhkan 33 lainnya cenderung menuju negara otoriter, seperti dikutip dari The New York Times, Kamis (29/9).

V-Dem menyampaikan, demokrasi liberal berada pada level terendah dalam 25 tahun, hanya meliputi 13 persen dari populasi dunia; "otokrasi tertutup" memerintah 26 persen manusia di dunia, dan "otokrasi elektoral" memerintah 44 persen populasi.

Amerika Serikat (AS) dan sekutu NATO-nya yang terlibat dalam membantu Ukraina melawan invasi Rusia, dianggap sebagai perjuangan melawan totalitarianisme demi terciptanya demokrasi. Belakangan, negara-negara demokrasi Barat, dalam upayanya mencari sumber energi untuk menggantikan minyak dan gas Rusia, harus bergandengan tangan dengan beberapa pemimpin paling otokratis di dunia.

Ketika Rusia dan China berusaha menggantikan atau bahkan menghancurkan tatanan internasional yang dibangun negara demokrasi pemenang Perang Dunia II, kontes geopolitik yang terpenting adalah bukan antara negara demokrasi liberal.

"Tapi antara supremasi hukum dan kekuasaan yang terkuat," kata editor kontributor di Financial Times, Philip Stephens, dalam esainya untuk Institut Montaigne.

Gianni Riotta, profesor tamu di Universitas Princeton mengatakan AS dan negara Barat lainnya saat ini telah kehilangan "soft power"-nya sebagai negara pendorong demokrasi karena sejumlah persoalan seperti dislokasi perekonomian, meningkatnya kesenjangan, dan kekalahan militer mereka di Irak dan Afghanistan.

"Upaya kita untuk mempromosikan demokrasi di Timur Tengah dan Afghanistan gagal," ujarnya.

Pejabat NATO di Afghanistan dan orang terakhir yang meninggalkan negara itu setelah Taliban berkuasa, Stefano Pontecorvo berpendapat, kegagalan di Irak merupakan pukulan lebih besar bagi pengaruh Amerika di dunia daripada kekalahan dalam Perang Vietnam, disusul oleh penarikan militer mereka dari Afghanistan, menandai gagalnya upaya selama 20 tahun lebih untuk membangun demokrasi, yang dampaknya sangat besar.

Di tengah perang, AS menggelontorkan anggaran USD3 miliar per tahun dan semua sia-sia. Menurut Pontecorvo, mengekspor demokrasi ini merupakan hal yang tidak wajar bagi negara-negara sasaran tersebut.

"Anda tidak dapat memaksakan nilai-nilai Anda - Anda harus menyesuaikannya dengan nilai-nilai negara tersebut," jelasnya.

Digitalisasi ruang politik

Terancamnya eksistensi demokrasi ini juga dipengaruhi digitalisasi ruang politik dan kebimbangan antara mana kebenaran dan kebohongan, menurut Menteri Perekonomian, Keuangan dan Industri, dan Kedaulatan Digital Prancis, Bruno Le Maire.

"Revolusi digital tidak hanya mengubah organisasi negara-negara dan masyarakat kita, tapi pikiran kita," ujarnya dalam sebuah wawancara.

Dia mengatakan, media sosial adalah "alam semesta mental yang berbeda" dan "tidak memiliki kebenaran tunggal," namun "inti demokrasi adalah perbedaan antara kebenaran dan kebohongan."

"Ini adalah pertanyaan politik utama hari ini, karena demokrasi liberal kita sangat dirusak oleh revolusi digital ini dan oleh individualisasi masyarakat," paparnya.

Bernard Spitz, seorang pengacara dan penasihat Medef, organisasi pengusaha terbesar di Prancis, sepakat bahwa globalisasi dan digitalisasi telah mengubah masyarakat demokratis, di mana ada dampak baik dan buruknya, termasuk memunculkan keraguan atas demokrasi.

Le Maira mengatakan, tantangan lainnya bagi demokrasi adalah generasi muda. Saat ini kaum muda paling peduli dengan perubahan iklim, yang mereka anggap eksistensial, dan kurang peduli dengan demokrasi liberal.

"Untuk generasi muda, iklim adalah masalah utama — kesadaran politik mereka berpusat pada perubahan iklim," ujarnya.

Mantan Menteri Luar Negeri Spanyol, Arancha Gonzales Laya mengatakan, demokrasi adalah kerja keras dan harus dipelihara setiap hari.

Sementara itu, Riotta mengatakan bahaya nyata saat ini bukan fasisme.

"Bahaya nyata adalah keletihan demokrasi," pungkasnya.