BNP2TKI buat pos penampungan TKI di perbatasan
Merdeka.com - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) akan membuat pos pelayanan TKI yang diberi nama Poros Pelayanan TKI di Perbatasan. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid.
Menurut Nusron, hal tersebut dilakukan untuk mengurangi TKI ilegal dari Indonesia.
"Kami sedang memperkenalkan dan saat ini sedang bekerja sama dengan kementerian dalam negeri dan lintas departemen membuat namanya poros pelayanan TKI di perbatasan. Bertujuan untuk memberikan pelatihan dan pendataan kepada para TKI," ujar Nusron saat ditemui di DPR, Selasa (8/9).
Dia mengatakan, para TKI nakal ini sudah biasa lewat jalur rahasia yang disebut jalur tikus. Dia menjelaskan, jika para TKI yang tidak memiliki dokumen tersebut ketahuan ilegal, maka mereka tidak diperkenankan untuk kembali lagi ke negara yang ingin mereka tuju.
"Para TKI akan kita latih. Kita recycling lagi lah," ujarnya.
Untuk percobaan, pos ini akan dibuat di Nunukan, Kalimantan Utara. Pengoperasian akan dilakukan mulai awal tahun depan.
"Kapasitas pelatihan untuk 400 orang dulu, nanti jika sudah berhasil, baru ditambah," ucapnya.
(mdk/ard)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ada juga upaya membenturkan aparat Polri dan TNI dengan masyarakat.
Baca SelengkapnyaBTN mengimbau masyarakat untuk berhati-hati agar tidak tergiur penawaran bunga tinggi di luar kewajaran.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Agus Subianto meminta Kementerian PANRB menaikkan tukin TNI.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
“Jadi kita mengecek kesiapan yang harus dilakukan oleh prajurit tentunya didukung oleh perlengkapan yang memadai,” ujar Panglima TNI
Baca SelengkapnyaAgus juga menegaskan kalau penangan munisi yang telah kedaluwarsa itu sudah sesuai SOP.
Baca SelengkapnyaKebijakan Panglima TNI mengubah penyebutan nama KKB menjadi OPM berdampak pada kinerja TNI.
Baca SelengkapnyaIa menjelaskan, apa yang disampaikan ini sekaligus menanggapi beredarnya berita terkait rencana penambahan Kodam.
Baca SelengkapnyaKadispenad sedang berkoordinasi dengan pihak yang bertanggung jawab dalam penanganan informasi hoaks.
Baca SelengkapnyaJenderal Bintang Empat TNI tersebut belum bisa menjabarkan waktu pastinya untuk pemindahan prajurit.
Baca Selengkapnya