YLKI Minta OJK Ikut Tindak Tegas Pinjol Ilegal

Pinjaman online (pinjol) ilegal semakin marak dan membuat resah masyarakat. Tak sedikit masyarakat yang meminjam ke pinjol illegal berakhir tidak mampu membayar dan terkena tekanan mental lantaran cara penagihannya dengan teror dan intimidasi.

Pinjaman online (pinjol) ilegal semakin marak dan membuat resah masyarakat. Tak sedikit masyarakat yang meminjam ke pinjol illegal berakhir tidak mampu membayar dan terkena tekanan mental lantaran cara penagihannya dengan teror dan intimidasi.

Anggota Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Sudaryatmo menilai, maraknya pinjol ilegal membuktikan bahwa OJK dan lembaga terkait kurang tegas dalam menindak. Oleh karena itu, pendekatan pengawasannya harus diubah.

"Selama ini kenapa marak, ya karena OJK-nya sendiri kurang tegas seolah-olah yang ilegal itu bukan urusan OJK. Padahal itu menyangkut sektor jasa keuangan. Pendekatannya harus berubah," kata Sudaryatmo kepada Liputan6.com, Jumat (15/10).

Menurutnya, selama ini OJK hanya mengawasi pinjol yang legal. Padahal, seharusnya OJK juga mengawasi pinjol ilegal, agar mereka bisa segera diberhentikan operasinya.

"Saya rasa hal itu yang harus dikoreksi, dalam artian kenapa kalau ilegal kok bisa beroperasi pinjolnya. Menurut saya OJK bertanggung jawab masalah pinjol baik yang legal maupun ilegal," ujarnya.

Selain itu, Sudaryatmo juga menyoroti terkait sumber pendanaan pinjol ilegal. Seharusnya OJK dan lembaga terkait bisa menelusuri dari mana pendanaan pinjol ilegal tersebut. Dia menduga, bisa saja perusahaan pinjol legal juga terlibat dalam pendanaan pinjol ilegal.

"Pinjol itu melibatkan uang yang tidak sedikit dan triliunan. Lalu transaksi di sektor keuangan itu bisa dilacak dengan gampang. Seharusnya OJK bisa menelusuri pendanaan dari pinjol illegal itu siapa, kan uangnya banyak. Jangan-jangan pinjol ilegal sumbernya juga dari perusahaan pinjol legal," ujarnya.

YLKI meminta agar OJK tidak hanya menindak pinjol ilegal saja melainkan juga menindak lembaga keuangan formal yang diketahui memfasilitasi dan menjadi sumber pendanaan pinjol ilegal. Sebab, transaksi yang mudah dilacak itu adalah transaksi keuangan.

"Jadi yang ditindak ini tidak hanya pinjol ilegal saja, tetapi lembaga keuangan formal yang memfasilitasi dan menjadi cukong pinjol ilegal itu juga ditindak. Karena salah satu transaksi yang mudah dilacak itu transaksi jasa keuangan, kecuali transaksinya cash, cuman kan kalau pinjol di transfer, sehingga tidak masuk akal sumber pendanaan tidak bisa dilacak," pungkasnya.