Wapres JK usul penerapan ganjil genap tol dan pembatasan sepeda motor saat mudik

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengusulkan penerapan kebijakan baru dalam penyelenggaraan mudik Lebaran 2018. Kebijakan ini adalah penerapan sistem ganjil genap di sepanjang jalur tol yang telah beroperasi. Wapres JK juga mengusulkan untuk membatasi penggunaan sepeda motor dengan jarak tertentu.

2018-05-08 11:41:49

mudik

Wapres JK berpendapat dengan pertumbuhan kendaraan pribadi yang lebih cepat daripada pertumbuhan infrastruktur jalan akan menimbulkan kemacetan saat mudik Lebaran.

"Sekarang semua berfikir kalau mau cepat lewat jalan tol. Makanya supaya tidak macet bagaimana kalau diterapkan nomor ganjil genap itu diatur. Jadi siapa yang lewat jalan tol siapa yang lewat jalan biasa, supaya tidak macet lagi," ungkap Wapres JK di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (8/5).

Kebijakan ini sebenarnya sudah diterapkan di beberapa pintu tol di sekitar Jakarta, seperti diantaranya di pintu tol Bekasi Barat dan Bekasi Timur. Nyatanya, kebijakan ini mampu mengurangi kemacetan di jalan tol Jakarta-Cikampek.

Tidak hanya itu, untuk mengurangi kemacetan dan angka kecelakaan, Wapres JK juga mengusulkan untuk membatasi penggunaan sepeda motor dengan jarak tertentu. Sebab, sejatinya sepeda motor tidak digunakan untuk perjalanan jarak jauh.

"Sepeda motor itu dibatasin saja pergerakan kilometernya. Misal sampai Cirebon saja atau sampai Semarang saja. Jangan sampai ke Timur," tambahnya.

Sebelumnya, menjelang mudik lebaran 2018, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk juga menggunakan jalan nasional, karena hingga saat ini kebanyakan masyarakat lebih memilih menggunakan jalan tol saat mudik Lebaran.

Hal ini disampaikan Menhub Budi saat menghadiri Sosialisasi Keselamatan Berlalu-lintas melalui Touring Mudik Lebaran Zero Accident Ride 2018 Jakarta-Surabaya di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) alhir pekan lalu.

"Saat mudik jalan tol pasti digemari masyarakat karena namanya juga jalan tol asumsinya lebih cepat. Jadi preferensi masyarakat untuk menggunakan jalan tol itu tinggi, padahal belum tentu juga lancar," jelas Menhub Budi.

Reporter: Ilyas Istianur Praditya

Sumber: Liputan6

(mdk/bim)