Wapres JK Beberkan Manfaat Relaksasi DNI
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menjelaskan, akan ada banyak manfaat dengan dari revisi daftar negatif investasi (DNI) yang telah diterbitkan sebelumnya pada 2016, yang masuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi jilid XVI.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menjelaskan, akan ada banyak manfaat dengan dari revisi daftar negatif investasi (DNI) yang telah diterbitkan sebelumnya pada 2016, yang masuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi jilid XVI.
Menurutnya, relaksasi DNI ini akan menarik banyak investasi asing ke dalam negeri. Tidak hanya investor dari perusahaan besar, namun juga investor berskala kecil juga bisa masuk ke Indonesia.
"Karena yang investasi di dalam negeri bukan hanya pengusaha besar. Juga perusahaan-perusahaan yang menengahnya bisa masuk ke Indonesia dengan seperti itu," kata JK di kantornya, Jumat (23/11).
Selain membuka peluang investasi, relaksasi DNI juga bisa memperluas lapangan pekerjaan di Indonesia. Tak hanya itu, relaksasi DNI juga memungkinkan Indonesia lebih banyak transfer teknologi dengan negara lain.
"Sambil terjadi transfer teknologi dengan pengusaha-pengusaha nasional. Contohnya yang selaras saja, dulu kalau bikin gedung bertingkat 20 (lantai) selalu kontraktor asing. Kita, pengusaha nasional hanya jadi sub-kontraktor. sekarang hampir semua gedung-gedung di Jakarta sudah nasional. Itu karena terjadi transfer teknologi. Mula-mulanya kita tidak tahu, lama-lama transfer teknologi," jelasnya.
JK menambahkan, relaksasi DNI juga bisa memperbaiki defisit transaksi berjalan (current account deficit) dengan mendatangkan valuta asing. "Industri juga kalau dibuka asing berarti dia mendatangkan dolar, valuta asing. Kalau dalam negeri kan pinjamnya Rupiah dari dalam negeri. Kalau ini kan masuk dana. Kita butuh untuk mengurangi defisit CAD itu kan butuh lebih banyak lagi devisa masuk. Turis dengan tema itu mendatangkan devisa masuk," tandasnya.
Baca juga:
Wapres JK: Relaksasi DNI Tak Berarti Asing Langsung Bisa Masuk
Emtek dan Kejora Ventures Suntik Rp 152,7 Miliar ke Qareer Group Asia
Jokowi Ingin Sederhanakan Aturan Dana Desa dan Investasi
Hipmi: Relaksasi DNI Menimbulkan Keresahan Karena Tidak Memiliki Alur Jelas
Pemerintah Sosialisasi Aturan DNI ke Pengusaha pada 27 November