Usai Tsunami Selat Sunda, Pemerintah Perbaiki Fasilitas Luar KEK Tanjung Lesung

Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Enoh Suharto Pranoto, menegaskan bahwa proses pemulihan hingga kerugian yang dialami PT Jababeka Tbk selaku pihak pengelola KEK Tanjung Lesung menjadi tanggung jawab pengelola. Tsunami Selat Sunda yang terjadi pada Sabtu lalu salah satunya menerjang kawasan KEK.

2018-12-27 13:28:48

Tsunami

"Konsep kawasan, tanggung jawab pengusul KEK jadi bukan pemerintah. Badan usahanya bukan pemerintah. Pemerintah hanya berikan fasilitas kemudahan perizinan, insentif pajak itu aja," kata Enoh saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Kamis (27/12).

Enoh menegaskan, seluruh proses pemulihan untuk kawasan KEK tersebut sepenuhnya diserahkan kepada pihak pengelola. Sementara, di luar itu, baru menjadi urusan pemerintah. "Akses jalan masuk wilayah itu pemerintah yang tanggung jawab. Tapi kerusakan di dalam kawasan KEK ada jalan rusak dan fasilitas itu tanggung jawab sendiri," tegasnya.

Enoh menambahkan, terkait kerugian PT Jababeka sendiri juga telah mendapatkan asuransi untuk beberapa kerusakan yang dialami. "Mereka sudah asuransikan hotel, resort sudah diasuransikan jadi menurut saya sekelas Jababeka tak ada masalah hanya Rp 50 miliar saya rasa tak ada maslah bagi mereka," pungkasnya.

Seperti diketahui, PT Jababeka Tbk selaku pihak pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung menderita kerugian sebesar Rp 150 miliar akibat terjangan tsunami Banten. CEO PT Jababeka Tbk, Setyono Djuandi Darmono, memperkirakan ada sekitar 30 persen bangunan milik BWJ yang rusak akibat sapuan tsunami.

Secara kerugian, dia memprediksi butuh sekitar Rp 150 miliar untuk membangun kembali 30 persen gedung-gedung yang rusak akibat terjangan tsunami Selat Sunda. "Kalau perlu dibangun kembali, gedung-gedung itu perlu barangkali kurang lebih Rp 150 miliar," ucap dia.

(mdk/bim)