Uni Eropa siap diskusi dengan pemerintah RI soal kelapa sawit

2017-12-14 11:51:15

Uni Eropa

Duta Besar Uni Eropa (UE) untuk Indonesia Vincent Guerend telah mengirim surat kepada sejumlah anggota kabinet RI untuk menyatakan kesiapan dan kemauan UE untuk mendiskusikan berbagai perbedaan administrasi dari kedua pihak. Hal ini untuk mendukung upaya Indonesia mencapai 100 persen minyak kelapa sawit lestari pada 2020.

"Kami akan memulai tahun depan dengan berdiskusi untuk mencapai kecocokan antara harapan kami sebagai konsumen dan komitmen Indonesia sebagai produsen," kata Guerend dikutip Antara, Kamis (14/12).

Isu kampanye hitam atas sawit berkembang pasca parlemen Eropa menerbitkan Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests yang disampaikan di Starssbourg, Prancis pada 4 April 2017.

Dalam laporan itu disebutkan bahwa sawit adalah komoditas yang sangat berkaitan dengan deforestasi, korupsi, eksploitasi pekerja anak, dan penghilangan hak masyarakat adat. Tudingan ini secara tegas ditolak oleh Indonesia sebagai penghinaan yang sangat tidak relevan.

Untuk melawan tuduhan tersebut, Indonesia dituntut memberlakukan standar yang jelas untuk melindungi manusia, ekosistem dan cadangan karbon sesuai dengan Paris Agreement dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030.

"Kebijakan penggunaan lahan yang tepat dapat mencegah kerusakan lingkungan dan memperbaiki persepsi UE dan penerimaan pasar atas minyak kelapa sawit," ujar Dubes Guerend.

Dengan demikian, UE terus mendorong upaya Indonesia meningkatkan prinsip kelestarian dalam industri kelapa sawit, seiring tingginya perhatian masyarakat Eropa terhadap pola konsumsi mereka.

"Warga Eropa memiliki ekspektasi besar untuk mengonsumsi produk yang sifatnya berkelanjutan, termasuk di antaranya permintaan atas minyak kelapa sawit yang dihasilkan dari proses yang memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan," pungkasnya.

(mdk/azz)