UMKM Pulih, Fondasi Ekonomi Daerah Terdampak Bencana Semakin Kokoh
Untuk mempercepat pemulihan tersebut, pemerintah tidak hanya mendorong pembukaan kembali aktivitas usaha, tetapi juga memberikan dukungan nyata.
Aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus menunjukkan tren pemulihan yang kuat.
Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) mencatat sebagian besar sektor usaha masyarakat seperti warung, toko, restoran, dan kafe telah kembali beroperasi dan menjadi penopang utama kebangkitan ekonomi penyintas.
Berdasarkan data, tingkat pemulihan aktivitas UMKM di Provinsi Sumatera Barat telah mencapai 100 persen, sementara di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara masing-masing telah mencapai 94,44 persen, dengan 17 kabupaten/kota yang aktivitas ekonominya sudah kembali berjalan normal.
Meski demikian, masih terdapat dua wilayah yang memerlukan perhatian khusus, yakni Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Di Kabupaten Aceh Tengah, sedikitnya 13 unit usaha seperti restoran, warung, kafe, dan kedai masih terdampak akibat kerusakan berat yang tersebar di beberapa desa, termasuk di Kecamatan Linge dan Kebayakan.
Selain itu, lima unit hotel dan penginapan juga mengalami kerusakan, sehingga aktivitas ekonomi di sejumlah titik belum sepenuhnya pulih.
Sementara itu di Kabupaten Tapanuli Tengah, dampak bencana lebih luas dengan sekitar 2.059 unit usaha terdampak yang tersebar di 14 kecamatan. Kerusakan akibat banjir dan longsor tidak hanya berdampak pada bangunan usaha, tetapi juga menghambat distribusi barang dan aktivitas perdagangan masyarakat.
Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian menegaskan pemulihan UMKM merupakan salah satu indikator utama bangkitnya ekonomi daerah terdampak.
"Warung/toko UMKM ini penting juga karena indikator ekonomi, ekonomi harus jalan, karena pertumbuhan ekonomi di daerah terdampak ini menurun semua. Kemudian inflasi kemarin relatif meningkat, tapi sekarang sudah membaik. Aceh itu ada 94 persen UMKM-nya, ini yang dikerjakan Menteri UMKM, bersama Mendag, dan Menparekraf,” ujar Tito di Jakarta, 25 Maret 2026.
Dorong Pembukaan Aktivitas Usaha
Untuk mempercepat pemulihan tersebut, pemerintah tidak hanya mendorong pembukaan kembali aktivitas usaha, tetapi juga memberikan dukungan nyata dalam bentuk penyediaan sarana produksi bagi pelaku UMKM terdampak.
Dukungan ini diwujudkan melalui distribusi berbagai kebutuhan usaha yang bersifat langsung dan aplikatif, antara lain alat produksi sektor makanan dan minuman seperti peralatan memasak dan pengolahan makanan, bantuan bahan baku usaha, serta paket minyak goreng untuk menunjang operasional harian pelaku usaha.
Selain itu, diberikan pula bantuan pakaian baru bagi pelaku usaha terdampak sebagai bagian dari pemulihan sektor perdagangan kecil, serta benang songket untuk mendukung keberlangsungan usaha kerajinan lokal.
Dalam mendukung operasional di wilayah terdampak, pemerintah juga menyiapkan fasilitas penunjang seperti tenda usaha sementara bagi pelaku UMKM yang tempat usahanya rusak, serta sumur bor untuk memastikan ketersediaan air bersih yang menjadi kebutuhan dasar bagi kegiatan produksi dan layanan usaha.
Perkuat Dukungan Pembiayaan
Langkah-langkah ini dirancang agar pelaku UMKM tidak hanya kembali membuka usaha, tetapi juga mampu menjalankan aktivitas produksi dan pelayanan secara optimal di tengah proses pemulihan.
Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat dukungan pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR Pascabencana di Wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memberikan relaksasi berupa penundaan pembayaran, restrukturisasi kredit, serta penambahan plafon pembiayaan. Selain itu, akses terhadap KUR baru juga dipermudah untuk mendorong pelaku UMKM kembali bangkit dan berkembang.
Hingga 18 April 2026, tercatat sebanyak 193.703 debitur KUR terdampak di tiga provinsi dengan total outstanding mencapai Rp11,22 triliun. Program ini menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan usaha masyarakat di tengah masa pemulihan.