Tingkatkan daya saing, Indonesia harap jadi anggota IMO 2018-2019
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memimpin delegasi Indonesia ke sidang organisasi maritim dunia (IMO) ke-30. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing bagi Indonesia, selain pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) Kategori C Periode 2018-2019.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memimpin delegasi Indonesia ke sidang organisasi maritim dunia (IMO) ke-30. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing bagi Indonesia, selain pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) Kategori C Periode 2018-2019.
Menurutnya, peran serta aktif Indonesia sebagai anggota Dewan IMO sangat penting. Sebab, Indonesia akan memiliki posisi tawar yang tinggi dan fungsi penting serta strategis dalam banyak hal. Bahkan, Indonesia ikut menentukan arah dan kebijakan penyusunan aturan maritim internasional yang juga berpengaruh terhadap kebijakan maritim nasional.
"Keaktifan Indonesia menunjukkan eksistensi di dunia Internasional. Terutama sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Oleh karena itu, menjadi anggota Dewan IMO Kategori C memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk ikut dalam menentukan kebijakan IMO yang sangat berpengaruh dunia kemaritiman," kata Budi seperti dilansir Antara, Selasa (28/11).
Dia menambahkan, keanggotaan Indonesia dalam Dewan IMO ini juga sangat mendukung program maritim di Indonesia dan sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Dengan demikian, Kemenhub melakukan kerja sama dengan KBRI di London untuk menyukseskan penggalangan dukungan bagi pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan IMO Kategori C periode 2018-2019 telah dilakukan, termasuk pendekatan diplomasi yang dilakukan bersama-sama kementerian dan lembaga terkait lainnya.
"Penggalangan dukungan dari negara-negara anggota IMO perlu dilakukan bersama agar Indonesia terpilih kembali menjadi anggota Dewan IMO kategori C yang akan dilaksanakan 1 Desember 2017," imbuhnya.
IMO adalah badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan 1948. Badan ini bertanggung jawab atas isu-isu keselamatan dan keamanan pelayaran serta pencegahan terhadap polusi laut.
IMO saat ini beranggotakan 172 negara serta tiga associate members dengan kantor pusat berada di Inggris. Dewan IMO adalah badan pelaksana di bawah majelis, yang bertugas mengelola kegiatan organisasi di antara sidang majelis.
Dewan juga pengambil kebijakan dalam berbagai bidang tugas IMO yang membahas laporan dari seluruh komite IMO dan membuat keputusan yang akan ditetapkan dalam Sidang Majelis IMO.
Baca juga:
Realisasi penerimaan pajak Jateng Rp 21 triliun dari target Rp 31 triliun
Ketua HKTI: Indonesia akan salip India jadi penghasil kelapa terbesar dunia
Kemenperin minta insentif fiskal untuk industri vokasi, ini kata Sri Mulyani
Alasan Sri Mulyani gratiskan biaya balik nama aset peserta Tax Amnesty
BPDPKS: Peremajaan sawit cegah perambahan hutan yang dapat rusak lingkungan
Ditjen Pajak: 96 orang Indonesia masuk daftar Paradise Papers
Dirjen Pajak tegaskan PAS-Final bukan Tax Amnesty jilid II