Temuan Pemerintah Soal Beras Oplosan, Dari 268 Merek Beras Ada 212 Tidak Sesuai Standar
Presiden Prabowo kemarin menggelar rapat kabinet membahas kasus beras oplosan.
Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta, Rabu 30 Juli 2025. Rapat tersebut membahas soal temuan pelanggaran standar mutu beras premium dan medium di pasaran.
Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengungkapkan hasil pemeriksaan terhadap 268 merek beras, di mana 212 di antaranya tidak memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah. Temuan lainnya juga disampaikan terkait kandungan patahan beras (_broken_) yang jauh melampaui batas regulasi.
"Dari hasil pemeriksaan 268 merek, ada 212 yang tidak sesuai standar yang ditentukan oleh pemerintah. Brokennya ada yang 30, 35, 40 bahkan ada sampai 50 persen. Jadi tidak sesuai standar," jelas Amran usai rapat, dikutip dari siaran pers, Kamis (31/7/2025).
Datanya sama, hasilnya sama
Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Amran mengatakan Presiden Prabowo juga meminta pelanggaran standar beras premium dan medium ditindak tegas.
"Kami sudah sampaikan kepada Bapak Kapolri dan Bapak Jaksa Agung, setelah diperiksa ulang, datanya sama, hasilnya sama. Jadi, penegak hukum menindaklanjuti semua yang tidak sesuai dengan aturan," jelas Amran.
"Arahan Bapak Presiden, tindaklanjuti. Nanti kita akan rakortas, kita akan bahas lagi," sambung dia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta Jaksa Agung dan polisi untuk mengusut tuntas pengusaha-pengusaha pengoplos beras. Dia memerintahkan agar para pengusaha yang menipu masyarakat dengan menjual beras biasa menjadi premium ditindak tegas.
"Masih banyak ada permainan-permainan jahat dari beberapa pengusaha-pengusaha yang menipu rakyat. Beras biasa dibilang beras premium, harganya dinaikin seenaknya," kata Prabowo saat menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Solo Jawa Tengah, Minggu 20 Juli 2025.
"Ini pelanggaran, ini saya telah minta Jaksa Agung dan Polisi mengusut dan menindak pengusaha-pengusaha tersebut tanpa pandang bulu," sambungnya.
Dia mengatakan total kerugian yang dialami rakyat akibat kasus tersebut mencapai Rp100 triliun setiap tahunnya. Prabowo menyebut tindakan para pengusaha pengoplos beras merupakan kejahatan ekonomi yang luar biasa dan menikam masyarakat.
"Saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah Rp100 triliun tiap tahun. Rp100 triliun tiap tahun berarti 5 tahun Rp1.000 triliun. Ini kejahatan ekonomi yang luar biasa," tuturnya.
Menurut dia, Rp1.000 triliun bisa dipergunakan untuk menghilangkan kemiskinan di Indonesia dalam lima tahun. Untuk itu, Prabowo berkomitmen menindak para pengusaha beras yang nakal tersebut tanpa pandang bulu.
"Menurut saya ini sudah termasuk subversi ekonomi, menikam rakyat. Anda bisa bayangkan 100 triliun kita bisa bikin apa mungkin kita hilangkan kemiskinan dalam 5 tahun dengan 1000 triliun itu," jelas Prabowo.